Puskesmas: 11/13/22

Infografis Asma

Asma

Asma adalah suatu kelainan berupa peradangan kronik saluran napas yang menyebabkan penyempitan saluran napas (hiperaktifitas bronkus) sehingga menyebabkan gejala episodik berulang berupa mengi, sesak napas, dada terasa berat, dan batuk terutama pada malam atau dini hari.

Penyebab pasti dari penyakit asma belum diketahui.

Para peneliti berpikir beberapa interaksi faktor genetik dan lingkungan bisa menyebabkan asma, paling sering terjadi pada awal kehidupan.

Faktor Pencetus Asma

Faktor - faktor yang dapat memicu timbulnya Asma/Faktor Pencetus

Faktor pencetus adalah faktor yang dapat memicu timbulnya asma. Tiap individu mempunyai faktor pencetus yang tidak selalu sama atau berbeda.

Bulu binatang
Asap rokok
Asap rumah tangga
Debu pada bantal dan kasur
Bau-bauan yang menusuk
Obat semprot pembunuh serangga
Tepung sari dan bunga/tumbuhan
Perubahan cuaca
Kecapaian, kelelahan
Psikologis/stres
Sakit flu
Makanan/minuman tertentu : ikan laut, udang, kedelai, telur, susu, minuman bersoda.
Obat-obatan tertentu : aspirin, antibiotik, steroid.

Gejala Asma

Apa saja Gejala Asma ?

Gejala Asma dapat berupa :

Batuk berdahak
Sesak napas
Napas berbunyi (Mengi)
Ada riwayat alergi
Ada riwayat Asma dalam keluarga

Gejala tersebut mempunyai ciri khas :

Ada faktor pencetus
Berulang atau hilang timbul
Memburuk pada malam hari
Dapat reda spontan dengan atau tanpa pengobatan

Pencegahan Asma

Upaya-Upaya Pencegahan Asma

Pencegahan Asma

Berhenti merokok
Hindari paparan asap rokok, debu, polusi udara, bau-bauan yang mengiritasi seperti parfum, obat semprot serangga, deterjen cucian
Jangan memelihara hewan seperti anjing dan kucing
Gunakan kasur dan bantal sintesis atau jika tidak ada, gunakan kain penutup yang terbuat dari bahan sintesis
Usahakan tidak memakai karpet di dalam rumah/kamar tidur
Jemur dan tepuk-tepuk kasur secara rutin
Gunakan masker bila menyapu lantai
Bersihkan perabotan rumah dengan kain lembab
Hindari penggunaan kipas angin, bila menggunakan kipas angin maka bersihkan kipas angin dan filternya secara rutin
Patuh minum dan menggunakan obat pelega dan pengontrol secara teratur sesuai anjuran Dokter
Gizi yang cukup dan seimbang
Olahraga teratur

Pencegahan Asma

Pengobatan Asma
Lihat Juga: Kombinasi Jahe dan Obat Asma Lebih Efektif

Pengobatan Asma

Konsultasikan rencana tindakan asma Anda dengan Dokter. Anda dan Dokter harus bekerja sama membuat rencana terkait penggunaan obat Asma, pemicunya, cara menghindarinya, dan tindakan yang harus dilakukan saat Asma Anda kambuh.

Ada dua jenis obat-obatan yang diperlukan bagi penderita Asma

Obat pelega untuk menghentikan serangan Asma
Obat pengontrol untuk mengontrol Asma, diberikan agar tercapai keadaan Asma terkontrol

Sumber: Kemkes.go.id

Artikel Terkait:

Infografis Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK)

Penyakit paru obstruktif kronis atau sering disingkat PPOK adalah istilah yang digunakan untuk sejumlah penyakit yang menyerang paru-paru untuk jangka panjang. Penyakit ini menghalangi aliran udara dari dalam paru-paru sehingga pengidap akan mengalami kesulitan dalam bernapas.PPOK umumnya merupakan kombinasi dari dua penyakit pernapasan, yaitu bronkitis kronis dan emfisema.

Penyakit paru obstruktif kronis atau sering disingkat PPOK

Bronkitis adalah infeksi pada saluran udara menuju paru-paru yang menyebabkan pembengkakan dinding bronkus dan produksi cairan di saluran udara berlebihan.

Emfisema adalah kondisi rusaknya kantung-kantung udara pada paru-paru yang terjadi secara bertahap.

Sejumlah faktor risiko yang dapat meningkatkan risiko seseorang untuk mengidap PPOK meliputi:

faktor risiko yang dapat meningkatkan risiko seseorang untuk mengidap PPOK

Rokok, Pajanan asap rokok pada perokok aktif maupun pasif merupakan faktor utama penyebab PPOK serta sejumlah penyakit pernapasan lainnya. Diperkirakan, sekitar satu dari empat orang perokok aktif mengidap PPOK.

Pajanan polusi udara, Misalnya asap kendaraan bermotor, debu jalanan,gas buangan industri, briket batu bara, debu vulkanik gunung meletus, asap kebakaran hutan, asap obat nyamuk bakar, asap kayu bakar, asap kompor, polusi di tempat kerja (bahan kimia, debu/zat iritasi, dan gas beracun)

Usia. PPOK akan berkembang secara perlahan selama bertahun-tahun. Gejala penyakit umumnya muncul pada pengidap yang berusia 35 hingga 40 tahun.

Faktor keturunan. Jika memiliki anggota keluarga yang mengidap PPOK, Anda juga memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena penyakit yang sama.

Gejala Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK):

Gejala Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK)

Batuk kronik dengan/ tanpa dahak yang tidak kunjung sembuh.
Makin sering tersengal-sengal, bahkan saat melakukan aktivitas fisik yang ringan seperti memasak atau mengenakan pakaian.
Mengi atau sesak napas disertai berbunyi.
Lemas (kehilangan kemampuan/produktivitas)
Sering mengalami infeksi paru.
Penurunan berat badan.

Sumber: Kemkes.go.id

Artikel Terkait:

Kemenkes Apresiasi 62 Perusahaan yang Terapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kementerian Kesehatan memberikan Penghargaan Mitra Bakti Husada kepada 62 institusi dan perusahaan yang berhasil menerapkan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP), Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan implementasi protokol kesehatan COVID-19.

Kemenkes Apresiasi 62 Perusahaan yang Terapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Penghargaan yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58 ini, diserahkan secara langsung oleh Sekretaris Jenderal Kunta Wibawa Dasa Nugraha di Jakarta, pada Kamis (17/11).

''Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari Kementerian Kesehatan kepada para mitra yang telah berperan dalam memberikan perlindungan, keselamatan dan kesehatan kepada para pekerja,'' kata Sekjen Kunta.

Dalam laporan yang disampaikan Direktur Jenderal kesehatan Masyarakat, Maria Endang Sumiwi menyebutkan bahwa penerima penghargaan Mitra Bakti Husada terdiri dari 62 penerima yang terbagi dalam dua kategori yakni K3 Perkantoran dan Gerakan pekerja perempuan sehat produktif.

Untuk kategori K3 Perkantoran diberikan kepada 6 perusahaan.

Sementara, Penghargaan Mitra Bhakti Husada untuk kategori GP2SP diberikan kepada 37 perusahaan terdiri dari 34 perusahaan manufakturing, 2 perusahaan pertanian dan perkenunan dan 1 perusahaan jasa.

Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada 6 perusahaan yang berupaya melaksanakan GP2SP, 6 perusahaan yang telah melaksanakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja dan protokol kesehatan COVID-19, lalu 42 dinas kesehatan yang telah melakukan pembinaan GPSP kepada perusahaan di wilayahnya serta 7 institusi dinas kesehatan provinsi dan Kabupaten/kota yang telah melaksanakan pembinaan K3 perkantoran di wilayah kerjanya.

Melalui penghargaan yang diberikan tersebut, Sekjen Kunta berharap mampu memberikan motivasi sekaligus meningkatkan dan memperkuat komitmen dari instansi maupun perusahaan untuk memberikan perlindungan kesehatan secara menyeluruh terhadap para pekerja termasuk dalam hal pengendalian COVID-19.

''Perlindungan ini penting sekali mengingat perkantoran merupakan tempat kerja yang tidak terlepas dari potensi risiko kerja termasuk penularan suatu penyakit, yang nantinya akan mempengaruhi seluruh aset didalamnya,'' ujar Sekjen Kunta.

Selain aspek K3, Kemenkes juga mendorong perusahaan sektor formal untuk lebih memperhatikan pekerja perempuan. Salah satunya dengan menginisiasi Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP).

Gerakan tersebut, lanjut Sekjen, sangat penting dilaksanakan karena pekerja perempuan memiliki peran ganda, selain menjadi pekerja yang produktif, pekerja perempuan juga harus mencetak generasi penerus bangsa yang sehat dan berkualitas.

Menutup sambutannya, Sekjen Kunta menyampaikan ucapan terima kasih juga apresiasi kepada perusahaan dan instansi yang telah berkomitmen dalam memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja kepada seluruh pekerja.

Pihaknya berharap komitmen tersebut dapat terus diperkuat dan ditingkatkan untuk menciptakan SDM yang sehat, produktif dan berdaya saing menuju Indonesia maju.

''Saya berharap, penghargaan ini bisa terus memacu dan meningkatkan upaya keselamatan dan kesehatan pekerja secara menyeluruh demi terwujudnya para pekerja yang sehat dan bugar yang menjadi pondasi menuju Indonesia emas tahun 2045,'' tutup Sekjen.

Sumber: Kemkes.go.id

Artikel Terkait:

Menkes Ajak Sektor Swasta Berpartisipasi dalam Dana Pandemi

Dana pandemi menjadi upaya global untuk meningkatkan kapasitas pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons (PPR) pandemi. Butuh pembiayaan yang cukup, dan berkelanjutan untuk mewujudkan hal tersebut. Hal ini dapat menjadi peluang bagi sektor swasta untuk ikut berkontribusi lebih banyak.

Menkes Ajak Sektor Swasta Berpartisipasi dalam Dana Pandemi

''Sektor swasta berperan penting dalam keberhasilan pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi. Mayoritas anggota G20, negara yang diundang, dan sejumlah sektor swasta telah berkomitmen untuk berkontribusi pada pandemic fund,'' ujar Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin pada diskusi panel Kolaborasi pemerintah dan sektor bisnis untuk kesejahteraan dan kemakmuran global, Minggu (13/11) di Bali.

Total dana pandemi yang berhasil dikumpulkan oleh para pendonor telah mencapai 1,4 miliar USD. Sektor swasta diharapkan dapat memainkan peran yang lebih besar, bersama dengan pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan masyarakat, dalam memperkuat keamanan kesehatan global.

''Kami siap dan senang menyambut keterlibatan yang lebih besar dari sektor swasta dalam inisiatif global ini,'' ucap Menkes Budi.

Sebagaimana dibahas dalam pertemuan Menteri Kesehatan (HMM) G20 pada 27-28 Oktober 2022 tentang Memperluas Pusat Manufaktur dan Riset Global untuk PPR Pandemi, akan dilakukan identifikasi kesenjangan kapasitas, dan mengeksplorasi model kolaboratif baru.

Industri memiliki peran penting dalam inovasi teknologi dan manufaktur untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi. Pengembangan vaksin COVID-19 di masa pandemi tidak akan berhasil tanpa kerja sama antara pemerintah, akademisi, dan industri.

Perlu dipastikan bahwa hambatan utama yang mengakibatkan ketidakadilan dalam mengakses layanan kesehatan perlu segera diatasi, seperti kelangkaan penanggulangan medis, tidak hanya dengan membuka akses, tetapi juga berkoordinasi dengan organisasi internasional yang relevan dalam meningkatkan kapasitas produksi lokal.

Pertemuan B20 adalah forum dialog resmi G20 dengan komunitas bisnis global. B20 bertujuan untuk memberikan kebijakan yang dapat ditindaklanjuti rekomendasinya oleh masing-masing kepresidenan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Sumber: Kemkes.go.id

Artikel Terkait:

Kemenkes Ajak Seluruh Sektor Berkomitmen dalam Pembangunan Kesehatan Berkelanjutan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Kunta Dasa Wibawa menekankan pentingnya komitment semua pihak dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan pada semua level. Hal ini disampaikan saat menyampaikan closing remarks pada 2022 Tri Hita Karana Forum of Sustainable Development, di Nusa Dua, Bali, Minggu (13/11).

Ilustrasi

''Kita semua menyadari bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan bagian integral dari agenda pembangunan, tidak hanya di tingkat global, tetapi juga di tingkat nasional dan tingkat sub-nasional. Kita semua sepakat bahwa agar pembangunan menjadi berkelanjutan, kita harus mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka,'' ungkap Kunta.

Menurutnya, hal tersebut menjadi landasan konseptual pembangunan berkelanjutan yang selalu diupayakan untuk menempatkan di garis depan agenda pembangunan. Dari sektor pemerintah, Sekjen menyatakan mendukung visi dan tujuan Tri Hita Karana dalam memperjuangkan pembangunan berkelanjutan dalam program dan kegiatan intinya. Ia juga menyebut tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi komitmen kolektif bersama.

''Ini bukan hanya komitmen atau tanggung jawab dari pemerintah, tetapi juga komitmen dan tanggung jawab non-pemerintah, termasuk sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, filantropi, dan masyarakat itu sendiri,'' ujarnya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Sekjen mengajak bekerja sama untuk memastikan upaya kolektif dengan mendorong era baru pembangunan yang berkelanjutan, menggunakan pendekatan seluruh pemerintah, serta seluruh masyarakat.

Sekjen Kunta turut menyampaikan bahwa dalam G20 Health Meetings, negara-negara anggota G20 setuju untuk melanjutkan mempromosikan upaya untuk memperkuat sistem kesehatan global, dengan tujuan mencapai dan mendorong menuju Universal Health Coverage (UHC). Menteri Kesehatan negara anggota G20 mengenali kebutuhan untuk mencapai UHC di bawah SDGs, dan pentingnya review komprehensif Sidang Umum PBB tahun 2023 atas kesenjangan dan solusi untuk mempercepat kemajuan menuju pencapaian UHC, menekankan perlunya memperkuat pelayanan kesehatan primer sebagai landasan UHC.

Mengingat dampak pandemi COVID-19, Presidensi G20 Indonesia memprioritaskan penguatan arsitektur kesehatan global, menempatkannya sebagai salah satu dari tiga pilar utama kepresidenan tahun ini. Untuk mencapai arsitektur kesehatan global yang lebih tangguh, Sekjen mengatakan perlu mengupayakan kerjasama antara pemerintah dan sektor non-pemerintah, khususnya sektor swasta dan masyarakat sipil.

''Kita tidak akan mampu memenuhi tujuan menyeluruh untuk memperkuat arsitektur kesehatan global dengan bekerja sendirian. Upaya kolaboratif dan partisipasi aktif dari semua pelaku pembangunan sangat penting untuk mencapai tujuan. Kolaborasi antara Keuangan dan Kesehatan selama kepresidenan G20 tahun ini mengarah pada pembentukan Pandemic Fund yang resmi kami luncurkan sore ini,'' ungkapnya.

Pandemic Fund yang telah terkumpul hingga 1,4 miliar dolar AS bertujuan untuk mengatasi kesenjangan kritis dalam arsitektur kesehatan global untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons pandemi yang lebih baik. Kunta menyatakan, hal ini merupakan prestasi yang mengagumkan mengingat jangka waktunya yang pendek.

''Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya ingin mendorong pemerintah dan organisasi internasional untuk berkontribusi pada dana tersebut. Saya percaya bahwa upaya yang dilakukan oleh forum Tri Hita Karana tidak hanya akan membantu mempercepat pencapaian target SDG, tetapi juga berkontribusi ke arsitektur kesehatan global yang lebih tangguh,'' ajaknya.

Sebagai penutup Kunta mengatakan bahwa sebagaimana terkandung dalam filosofi Tri Hita Karana, kita perlu mendahulukan upaya untuk meningkatkan keharmonisan dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan.

Sumber: Kemkes.go.id

Artikel Terkait:

Kemenkes: Jemaah Umroh Tidak Wajib Vaksin Meningitis

Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa vaksin meningitis tidak lagi menjadi syarat wajib bagi calon jemaah yang akan melakukan umrah. Vaksin meningitis hanya diwajibkan untuk calon jemaah haji.

Jemaah Umroh Tidak Wajib Vaksin Meningitis

Ketetapan ini berdasarkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/C.I/9325/2022 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Meningitis Bagi Jemaah Haji dan Umrah, yang diterbitkan pada 11 November 2022.

SE No HK.02.02:C.I:9325:2022 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Meningitis.pdf

Meski tidak wajib diberikan, vaksinasi Meningitis Meningokokus dan vaksinasi lainnya tetap direkomendasikan bagi calon jemaah yang memiliki penyakit komorbid. Vaksinasi bisa dilakukan di fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan layanan vaksinasi internasional.

Walau sifatnya pilihan, vaksinasi meningitis ini bertujuan melindungi diri kita sendiri. Apalagi mengingat risiko penularan penyakit meningitis sangat tinggi di tengah berkumpulnya banyak orang dari berbagai belahan dunia.

''Mengingat pentingnya vaksinasi meningitis sebagai bagian dari perlindungan dan pencegahan dari penyakit berbahaya, bagi jemaah yang memiliki komorbid tetap direkomendasikan untuk melakukan vaksinasi meningitis,'' kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. Muhammad Syahril Senin (14/11)

Sebelumnya, Vaksinasi Meningitis Meningokokus merupakan suatu keharusan bagi mereka yang datang ke Arab Saudi dengan menggunakan visa haji dan visa umrah.

Persyaratan ini sebagai bagian dari upaya pemberian perlindungan sekaligus pencegahan terhadap penularan suatu penyakit.

Namun berdasarkan nota diplomatik Kedutaan Kerajaan Arab Saudi tanggal 7 November 2022 dan surat dari Kementerian Luar Negeri nomor 211-1246, pemerintah Arab Saudi memberikan pelonggaran salah satunya vaksinasi mengingitis yang tidak lagi diwajibkan bagi jemaah umrah.

''Pada prinsipnya kami mengikuti aturan yang telah ditetapkan, dengan harapan para jemaah bisa beribadah dengan tenang dan lancar, dan kembali ke tanah air dengan kondisi sehat,'' tutup dr. Syahril.

Sumber: Kemkes.go.id

Artikel Terkait:

Kemenkes Permudah Program Adaptasi Bagi Dokter Spesialis WNI Lulusan Luar Negeri

Kementerian Kesehatan memberikan kesempatan bagi dokter spesialis WNI lulusan luar negeri yang dinilai kompeten untuk bisa berkontribusi terhadap pelayanan kesehatan secara langsung tanpa menunggu kuota di institusi pendidikan dengan membuka program adaptasi dokter spesialis WNI lulusan luar negeri.

Kemenkes Permudah Program Adaptasi Bagi Dokter Spesialis WNI Lulusan Luar Negeri

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan program tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat masa adaptasi bagi dokter spesialis WNI LLN serta mendukung pemenuhan dokter spesialisasi di rumah sakit yang membutuhkan.

''Program ini untuk membuka jalan bagi dokter spesialis lulusan luar negeri untuk berbakti di Indonesia, dengan tanpa mengurangi kompetensi dan kualitas para dokter,'' kata Menkes.

Sejak dibuka awal tahun sampai bulan November 2022, ada sekitar 35 orang pemohon program adaptasi dokter spesialis yang berasal dari 8 negara asal pendidikan yakni Filipina, Jepang, Jerman, Malaysia, Nepal, Rusia, Tiongkok, dan Ukraina.

Seluruhnya berasal dari 9 spesialisasi yaitu spesialis anak, obgyn, penyakit dalam, bedah, anestesi, dermatologi venerologi, bedah plastik, orthopaedi, dan mata.

''Alhamdulillah sudah ada 3 orang dari spesialis orthopedi dan traumatologi sudah lulus uji kompetensi, dan bisa dilanjutkan untuk melakukan adaptasi sesuai wilayah penempatan,'' kata Menkes.

Ketiga nama yang telah dinyatakan kompeten akan bersiap memasuki masa adaptasi di RS penempatan pada bulan November 2022 sampai dengan Oktober 2024, yaitu :

1. dr. Einstein Yefta Endoh, asal pendidikan Filipina, penempatan di RSUD ODSK Provinsi Sulawesi Utara

2. dr. Anastasia Pranoto, asal pendidikan Filipina, penempatan di RSUD Cut Meutia Aceh Utara

3. dr. Ikhwan, asal pendidikan Malaysia, penempatan di RSUD dr Fauziah Bireuen Aceh

''Ketiganya akan melakukan adaptasi sambil praktik, dan akan didampingi oleh kolegium. Mereka juga akan diberikan insentif,'' ujar Menkes.

Adapun besaran insentif yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan dibagi dalam beberapa kategori berdasarkan lokasi RS penempatan, yaitu: 24 juta untuk RS daerah terpencil, perbatasan, kepulauan; 12 juta untuk RS Regional Timur (Kalimantan, NTT, Sulawesi, Maluku, dan Papua) di luar Daerah Terpencil, Perbatasan, Kepulauan dan 7 juta untuk RS Regional Barat (Sumatera, Jawa, Bali, dan NTB) di luar Daerah Terpencil, Perbatasan, Kepulauan.

Ketua Kolegium Orthopedi dan Traumatologi Indonesia, Dr. dr. Ferdiansyah, SpOT(K) menambahkan pendampingan terhadap para adaptan dilakukan untuk melihat sekaligus mengevaluasi sisi psikomotor para adaptan. Hal ini mengingat dalam proses uji kompetensi, Kemenkes dan kolegium hanya mengukur dari sisi akademik.

''Penempatan ini untuk melihat psikomotor para adaptan, karena kita belum tahu sehingga masih diperlukan bimbingan dan supervisi demi keselamatan pasien. Selain itu, kita juga masih perlu melakukan memverifikasi asal pendidikan dari para adaptan,'' kata dr. Ferdiansyah.

Salah satu adaptan, dr. Anastasia Pranoto mengungkapkan bahwa seluruh rangkaian adaptasi dokter spesialis WNI LLN mulai dari pendaftaran, pemberkasan, uji kompetensi dan pembekalan berjalan dengan mudah, cepat dan transparan.

''Setelah pembekalan, kami merasa cukup siap untuk melakukan pelayanan kesehatan di Indonesia khususnya di bidang orthopedi dan traumatology. Harapannya kami bisa memberikan sumbangsih dalam transformasi kesehatan yang dilakukan oleh Kemenkes,'' kata dr. Anastasia.

Lebih lanjut, Menkes menyampaikan apresiasi kepada para pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan program adaptasi serta tergabung dalam Komite Bersama Adaptasi yang senantiasa bekerja untuk penyelenggaraan adaptasi.

Menkes juga mengajak semua pihak terkait termasuk diaspora Indonesia yang masih berpraktik di luar negeri untuk membantu mensukseskan program adaptasi dokter spesialis WNI LLN dan berkontribusi aktif dalam pembangunan Indonesia sehat.

''Buat teman-teman diaspora, memang baru tiga tapi setidaknya ini bisa menjadi contoh bahwa pemerintah serius untuk membangun layanan kesehatan di Indonesia. Yuk, kembalilah ke Indonesia, bekerja disini banyak masyarakat kita yang belum mendapatkan akses kesehatan yang baik,'' tutup Menkes.

Sumber: Kemkes.go.id

Artikel Terkait:

Kemenkes Perkuat Layanan Kesehatan Ibu dan Anak di 6 RS Vertikal Kemenkes

Kemenkes menggelar ground breaking gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak secara serentak di 6 Rumah Sakit Vertikal milik Kemenkes pada Kamis (17/11). Proyek ini merupakan upaya Kemenkes dalam meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.

Kemenkes Perkuat Layanan Kesehatan Ibu dan Anak di 6 RS Vertikal Kemenkes

Pemerintah RI diwakili oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Islamic Development Bank (IsDB) diwakili oleh Presiden Muhammad Sulaiman Al Jasser menggelar peletakan batu pertama gedung pelayanan kesehatan ibu dan anak secara simbolis di RSUP Prof.I.G.N.G. Ngoerah di Denpasar, Bali.

Pembangunan gedung dilakukan dengan dukungan dana dari Islamic Development Bank (IsDB) melalui proyek Penguatan Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Unit Teknis Vertikal.

Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di 6 rumah sakit pelayanan rerpadu vertikal di 5 provinsi, yakni Rumah Sakit Kanker Dharmais dan Rumah Sakit Persahabatan Provinsi DKI Jakarta; Rumah Sakit Dr Hasan Sadikin di Bandung, Provinsi Jawa Barat; RSUP Dr. Sardjito di Provinsi D.I Yogyakarta; RSUP Prof.I.G.N.G. Ngoerah di Denpasar, Provinsi Bali; dan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Pembangunan ini sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 untuk menurunkan rasio kematian ibu (AKI) menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran; mengakhiri kematian yang dapat dicegah pada bayi baru lahir dan balita; mengurangi angka kematian neonatal menjadi setidaknya kurang dari 12 per 1000 kelahiran; serta menurunkan angka kematian balita hingga serendah 25 per 1000 kelahiran.

Selain pembangunan gedung dan penyediaan peralatan, ruang lingkup proyek ini juga mencakup upaya peningkatan kualitas pelayanan melalui peningkatan kompetensi SDM rumah sakit, peningkatan kapasitas tanggap darurat rumah sakit, peningkatan teknologi informasi rumah sakit, dan kerjasama penelitian klinis.

Pembiayaan proyek ini mendapatkan dukungan pendanaan dari IsDB sebesar 89,3% dan pendanaan pemerintah Republik Indonesia sebesar 10,7%. Melalui proyek ini, diharapkan rumah sakit pelayanan terpadu vertikal penerima dana IsDB dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, membantu mendukung jaringan rujukan ibu dan anak, serta berkontribusi dalam peningkatan status kesehatan ibu dan anak, mengurangi kematian akibat kanker anak, dan meningkatkan kesehatan pernapasan.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan sebagian besar kematian ibu disebabkan oleh perdarahan hebat dan hipertensi. Kondisi ini sebenarnya dapat dicegah pada semua ibu melalui perawatan medis yang tepat.

''Sangat penting dilakukan peningkatan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan ibu dan anak. Saya sangat berterima kasih kepada IsDB yang telah memberikan dukungan anggaran sebesar 293 juta dolar AS untuk memperluas enam rumah sakit nasional untuk fasilitas kesehatan bu dan anak,'' ujar Menkes Budi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan proyek ini merupakan salah satu dari sekian banyak proyek dan program yang telah dikembangkan Indonesia dan IsDB selama periode kemitraan dan kerja sama yang telah berlangsung lama.

Sebagai anggota pendiri IsDB, Indonesia mendapat manfaat dari dukungan IsDB terhadap pembangunan ekonomi di negara ini, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan serta investasi infrastruktur.

''Peletakan batu pertama gedung layanan ibu dan anak di enam rumah sakit vertikal menunjukkan tonggak penting lainnya dari kolaborasi erat ini yang mencerminkan komitmen sebagaimana disepakati dalam Strategi Kemitraan Negara Multiyear IsDB yang diperbarui,'' ujar Menkeu Sri Mulyani.

Perwakilan dari Grup Islamic Development Bank Presiden Muhammad Al Jasser, menyampaikan bahwa IsDB merasa terhormat menjadi mitra kuat Indonesia dalam pelaksanaan agenda transformasi kesehatan yang menginspirasi ini.

Sebuah negara dengan hampir 280 juta penduduk, hampir 85% di bawah skema asuransi kesehatan masyarakat, ini adalah salah satu sistem kesehatan terbesar di dunia.

''Dan hari ini menandai tanggal bersejarah yang menunjukkan dukungan abadi kami. Ini akan berlanjut dengan Proyek Rumah Sakit Onkologi yang akan datang. IsDB percaya ini hanyalah awal dari era baru di mana Indonesia bergandengan tangan dengan IsDB untuk menghadirkan solusi berkelanjutan bagi kebutuhan paling mendesak dari rakyat Indonesia,'' ungkapnya.

Kementerian Kesehatan melakukan berbagai upaya percepatan pencapaian target kesehatan melalui program transformasi kesehatan. Transformasi kesehatan terdiri dari 6 pilar yaitu; transformasi pelayanan primer, transformasi pelayanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, dan transformasi teknologi kesehatan.

Pada pilar transformasi layanan rujukan, peningkatan akses dan kualitas layanan rumah sakit dilakukan melalui pengembangan jaringan rumah sakit rujukan, transformasi layanan rumah sakit vertikal, kerjasama dengan institusi global, dan implementasi Academic Health System.

Rumah sakit jaringan rujukan dikembangkan untuk melayani 9 jenis penyakit prioritas dengan angka kesakitan dan kematian tertinggi secara nasional, antara lain; penyakit jantung, kanker, diabetes melitus, penyakit ginjal, penyakit hati, stroke, TBC, penyakit menular, serta kesehatan ibu dan anak.

Proyek penguatan rumah sakit rujukan nasional dan unit teknis vertikal merupakan proyek multiyears yang akan dimulai pada tahun 2021 dan akan berakhir pada tahun 2026.

Sumber: Kemkes.go.id

Artikel Terkait:

Puskesmas

Cari disini

Infografis Asma

Infografis Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK)

Kemenkes Apresiasi 62 Perusahaan yang Terapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Menkes Ajak Sektor Swasta Berpartisipasi dalam Dana Pandemi

Kemenkes Ajak Seluruh Sektor Berkomitmen dalam Pembangunan Kesehatan Berkelanjutan

Kemenkes: Jemaah Umroh Tidak Wajib Vaksin Meningitis

Kemenkes Permudah Program Adaptasi Bagi Dokter Spesialis WNI Lulusan Luar Negeri

Kemenkes Perkuat Layanan Kesehatan Ibu dan Anak di 6 RS Vertikal Kemenkes

Cari disini:

Popular Posts