Perlindungan untuk 8,7 Juta Anak Indonesia dari Polio Melalui Sub Pekan Imunisasi Nasional di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Sub Pekan Imunisasi Nasional (PIN) polio telah mencapai 8,7 juta anak di 74 kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sub PIN ini adalah respons cepat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terhadap wabah polio pada akhir Desember 2023.

Dalam pelaksanaan Sub PIN Polio ini, Kemenkes bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan UNICEF. Tahap pertama imunisasi dimulai pada 15 Januari dan tahap kedua pada 19 Februari.

Perlindungan untuk 8,7 Juta Anak Indonesia dari Polio Melalui Sub Pekan Imunisasi Nasional di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Hingga 5 Maret 2024, sekitar 8,7 juta anak berusia 0-7 tahun di wilayah sasaran telah menerima dua dosis penuh vaksin polio, yang melindungi mereka dari penyakit yang sangat menular tersebut.

Di Pulau Madura, para pimpinan daerah di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep mendukung kegiatan ini dengan membuat deklarasi "Madura 100%". Deklarasi ini dan dukungan dari mereka bertujuan untuk membantu memastikan pencapaian target Sub PIN Polio melalui kolaborasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk sektor bisnis dan tokoh masyarakat.

Media juga mendukung upaya dalam memerangi misinformasi dengan memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya dari sumber yang kredibel, sehingga meningkatkan penerimaan vaksin oleh masyarakat.

Pada tahap kedua Sub PIN Polio, beberapa perusahaan dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Jawa Timur dan Jawa Tengah berperan penting dalam mendorong karyawan mereka untuk memastikan anak-anak mereka mendapatkan imunisasi.

Selama kedua fase Sub PIN Polio, tenaga kesehatan juga melakukan kunjungan dari pintu ke pintu untuk membantu memastikan cakupan imunisasi yang maksimal, bersamaan dengan imunisasi yang dilakukan di sekolah, posyandu, dan puskesmas.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, dr. Maxi Rein Rondonuwu mengapresiasi kinerja berbagai pihak dalam menangani KLB Polio dan menyukseskan imunisasi Sub PIN Polio di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kabupaten Sleman DIY.

"Terima kasih atas respons cepat dari berbagai pihak dalam menanggulangi Polio di Indonesia. Komitmen kami adalah memberikan perhatian khusus kepada wilayah yang cakupan imunisasinya rendah dan rawan terjadinya KLB melalui penguatan imunisasi rutin," jelas Dirjen Maxi.

Dirjen Maxi menambahkan, pemerintah juga terus melakukan kegiatan surveilans lumpuh layu akut, dan surveilans polio lingkungan. Ia juga meminta masyarakat, terutama orang tua, untuk melengkapi imunisasi polio anaknya, yakni 4 kali tetes usia 1 sampai 4 bulan dan 2 kali suntik usia 4 sampai 9 bulan, serta imunisasi rutin anak lainnya sesuai usia.

"Poliomyelitis (polio) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus polio. Penyakit ini menyerang sistem saraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan atau bahkan kematian dalam hitungan jam. Penyakit ini menyebar melalui air, makanan, atau tangan yang terkontaminasi kotoran orang yang terinfeksi virus polio.

Sejak 2014, Indonesia telah bebas polio dan mempertahankan status tersebut, bahkan di tengah respons COVID-19. Namun, tantangan tetap ada karena rendahnya cakupan imunisasi rutin dan kondisi sanitasi yang tidak memadai di daerah-daerah tertentu.

"Pencapaian ini adalah tonggak penting dalam perjuangan melawan polio. Kami mengapresiasi upaya yang tak kenal lelah dari pemerintah, tenaga kesehatan di garis depan, organisasi masyarakat sipil, komunitas bisnis, influencer, generasi muda, media, dan semua pihak yang telah mendedikasikan waktu mereka untuk keberhasilan upaya imunisasi ini," ujar Maniza Zaman selaku perwakilan UNICEF Indonesia.

"Dalam perjuangan melawan polio, keamanan dan kemanjuran vaksin polio telah terbukti secara konsisten, memberikan pertahanan penting terhadap penyakit yang tidak perlu–tidak boleh–bertahan lama. Khususnya, inisiatif global telah menghasilkan kemajuan yang signifikan dalam memperkenalkan alat-alat inovatif untuk meningkatkan pelaksanaan kampanye imunisasi yang cepat dan berkualitas tinggi, memastikan cakupan imunisasi yang luas selama wabah," kata Dr. N. Paranietharan selaku perwakilan WHO untuk Indonesia.

Dr. Paranietharan juga menekankan pentingnya memprioritaskan imunisasi rutin untuk melindungi kesehatan anak-anak terhadap polio dan juga berbagai penyakit lain yang dapat dicegah dengan imunisasi. Hal ini sejalan dengan Agenda Imunisasi global 2030.

"Setiap anak, di mana pun, harus memiliki akses penuh terhadap kehidupan," ujarnya.

Sumber: Kemkes

Evaluasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan RSUD dalam Kunjungan Kerja Menkes di Kota Palu

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, dr. Maria Endang Sumiwi, melakukan kunjungan kerja di Kota Palu, Sulawesi Tengah pada tanggal 6 Januari 2024.

Kunjungan Kerja di Kota Palu, Menkes Tinjau Kelengkapan Fasilitas
Layanan Kesehatan di Puskesmas dan RSUD

Dalam kunjungan tersebut, Menkes Budi dan rombongan melihat kelengkapan fasilitas pelayanan dan alat kesehatan di Puskesmas Bulili dan RSUD Undata Kota Palu. Puskesmas Bulili, sebagai pusat layanan kesehatan masyarakat tingkat pertama, menjadi fokus untuk memastikan pelayanan kesehatan masyarakat tetap optimal.

Menkes Budi ingin meninjau langsung kelengkapan fasilitas pelayanan di Puskesmas Bulili, termasuk Pelayanan Kesehatan Umum, USG dan Antropometri di Ruang Perawatan Ibu dan Anak, tempat tidur di Ruang Bersalin, alat pemeriksaan darah di laboratorium, ruang pelayanan kesehatan gigi dan mulut, serta akses pelayanan gawat darurat.

Beliau memberikan apresiasi terhadap Dinas Kesehatan Kota Palu yang mendukung Puskesmas Bulili dalam menyediakan pelayanan kesehatan, terutama terkait Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut.

Selama kunjungan singkat, Menkes Budi dan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat meninjau data cakupan program yang berjalan di Puskesmas Bulili dan memastikan ketersediaan alat dan fasilitas, termasuk Imunisasi Dasar dan layanan Skrining Hipotiroid Kongenital.

Sebelum meninggalkan Puskesmas Bulili, Menkes Budi memberikan pesan kepada petugas dan tenaga kesehatan untuk terus meningkatkan mutu layanan kesehatan di Puskesmas Bulili.

Selanjutnya, rombongan melanjutkan kunjungan ke RSUD Undata Kota Palu. Sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional, Menkes Budi ingin memastikan seluruh aspek layanan, mulai dari ketersediaan alat kesehatan, fasilitas yang memadai, hingga kebutuhan SDM kesehatan, dapat memenuhi standar. Hal ini bertujuan agar pasien yang datang berobat dapat ditangani sepenuhnya di RSUD Undata tanpa perlu dirujuk ke luar provinsi.

Menkes Budi menilai SDM Kesehatan di RSUD Undata sudah memadai, tetapi perlu peningkatan jumlah dokter spesialis. Beliau juga menyarankan peningkatan kompetensi perawat untuk memberikan pelayanan terbaik. Menkes Budi berharap penyakit seperti strok, kanker, dan gangguan ginjal dapat diobati di RSUD Undata tanpa perlu dirujuk ke luar provinsi, memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kota Palu.

Source: Kemkes.go.id

Hajj Pilgrims Facilitated to Obtain Medicine with New Distribution System

Every year, the Ministry of Health (Kemenkes) of Indonesia strives to enhance healthcare services for Hajj pilgrims. This year, Kemenkes has implemented the Drug and Health Supplies Information and Distribution System (Perbekkes) to facilitate the pilgrims in accessing the necessary medication.

"The distribution of drugs and Perbekkes from the depots located in the Indonesian Health Clinic for Hajj (KKHI) to the clusters will no longer be done through the bulk distribution of drugs to KKHI," said Liliek Marhaendro Susilo, Ak M.M., Head of the Health Hajj Center at the Ministry of Health.

In previous Hajj operations, the distribution of drugs and Perbekkes in the sectors and clusters was carried out through a bulk distribution system. Under this system, Hajj healthcare workers (TKH) would collect drugs and Perbekkes from the depots at KKHI.

However, the bulk distribution system was deemed inefficient as it required TKH to gather at KKHI to collect the medication. Consequently, this resulted in TKH spending a significant amount of time away from the Hajj pilgrims. Moreover, transportation issues to the drug depots at KKHI also prompted numerous complaints from TKH.

"Now, drugs and Perbekkes from the respective Dakers' depots, which serve as depots, are pushed to the sectors, and then from the sectors, they are pushed to the clusters," explained Liliek, the Head of the Health Hajj Center.

This year, the distribution of drugs no longer relies on the bulk system. Instead, the drugs are distributed to the sectors, allowing TKH to access the required medication more conveniently. By bringing the medication closer to the sectors, it is expected that TKH will spend less time away from the Hajj pilgrims and can focus more on providing services within their clusters.

The sectors refer to the areas where groups of Hajj pilgrims are accommodated. In Makkah, there are 11 sectors, while in Madinah, there are 5 sectors. Each sector has a designated accommodation facility that serves as the sector's office. These sector offices serve as the distribution points for drugs and Hajj health supplies.

In addition to the new drug distribution system, this year's Hajj operations also employ an information system called SOBATHAJI for monitoring the availability of drugs and Perbekkes in the clusters, pharmacies, and depots at each Daker.

SOBATHAJI stands for the Hajj Drug and Health Supplies Management System. This responsive web-based application is specifically designed to manage drugs and health supplies for Hajj operations. It can be used both in Indonesia and Saudi Arabia, covering pre-operation, operation, and post-operation stages of Hajj.

The development of SOBATHAJI is a collaborative effort between the Health Hajj Center of the Ministry of Health and the Directorate of Pharmacy Management and Services of the Ministry of Health. The application is built based on years of experience in managing drugs and health supplies for Hajj operations, aiming to address issues related to drug and health supplies management during Hajj.

TKH in the clusters can access SOBATHAJI through sobathaji.kemkes.go.id using the provided username and password. Through the drug and Perbekkes request menu, TKH can submit requests for medication and health supplies. The depot will periodically check the requests received in SOBATHAJI, prepare the medication packages, and proceed with the distribution.

"Cluster teams no longer need to request medication from the depot in a distant location. Instead, we can directly receive the requests and promptly deliver the medications. This ensures more efficient provision of services to Hajj pilgrims," stated Liliek, the Head of the Health Hajj Center.

The application not only facilitates closer collaboration between TKH and the drug and Perbekkes team but also enables efficient monitoring of drug and Perbekkes inventory and distribution during Hajj healthcare operations. 

Source: Kemkes.go.id

Nakes Nusantara Sehat Dievakuasi Aparat Pasca Konflik KKB di Papua Barat

Nakes Nusantara Sehat Dievakuasi Aparat
Pasca Konflik KKB di Papua Barat

Sorong, 10 Juni 2023 - Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah dan aparat setempat telah melaksanakan evakuasi terhadap 14 dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan yang merupakan peserta program Nusantara Sehat Kementerian Kesehatan. Mereka bertugas di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat, dan dievakuasi ke tempat yang lebih aman di ibu kota provinsi Sorong. Tindakan evakuasi ini dilakukan sebagai respons terhadap ancaman keamanan yang dilancarkan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Sepeti yang dilansir dari Kemkes.go.id, "Pagi ini, para rekan sejawat kita telah berhasil dievakuasi ke Sorong setelah mendapat ancaman dari KKB. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah dan aparat setempat yang dengan sigap membantu proses evakuasi ini," ujar Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, drg. Arianti Anaya, pada tanggal 10 Juni.

Program Nusantara Sehat adalah sebuah program intervensi yang dirancang oleh Kementerian Kesehatan dengan tujuan membangun kesehatan terintegrasi yang mencakup aspek preventif, promotif, dan kuratif. Program ini melibatkan penugasan tim tenaga kesehatan dengan jumlah dan jenis tertentu untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTKP) serta daerah Bermasalah Kesehatan (DBK).

"Kami akan terus memberikan instruksi dan mengingatkan pemerintah daerah yang termasuk dalam kategori DTKP dan DBK agar menjaga keamanan dan kenyamanan para nakes yang ditugaskan dalam program Nusantara Sehat ini. Kehadiran mereka sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," tambah Arianti.

Pada Jumat siang tanggal 9 Juni, terjadi pertemuan pembentukan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang diselenggarakan oleh KKB di Distrik Bamus Bama, Kabupaten Tambrauw. Kegiatan tersebut diketahui dan selanjutnya dibubarkan oleh aparat TNI dan POLRI. Sebanyak 11 dari 23 orang yang menghadiri pertemuan tersebut berhasil ditangkap oleh TNI dan POLRI, sedangkan sisanya melarikan diri.

Lokasi kejadian berada di wilayah kerja Puskesmas Yembun, di mana terdapat 8 tenaga kesehatan peserta program Nusantara Sehat. Kejadian ini juga terjadi tidak jauh dari Puskesmas Syujak, tempat penugasan khusus untuk 6 tenaga kesehatan Nusantara Sehat.

Kondisi tersebut menyebabkan keamanan di daerah tersebut tidak kondusif, sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw meminta para tenaga kesehatan untuk segera meninggalkan daerah tersebut. Seluruh tenaga kesehatan berhasil tiba dengan selamat di Sorong pada dini hari Sabtu.

Tim dari Kementerian Kesehatan, yang terdiri dari Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan, Ditjen Tenaga Kesehatan, akan segera menuju Sorong untuk bertemu dengan para tenaga kesehatan.

Rencananya, pada hari Senin akan diadakan pertemuan dengan Dinas Kesehatan dan aparat setempat untuk membahas upaya lebih lanjut serta menyediakan fasilitas tempat tinggal bagi para tenaga kesehatan selama berada di Sorong.

Evakuasi Jemaah Haji Sakit dari Madinah ke Makkah Resmi Dimulai

Makkah, 10 Juni 2023 - Evakuasi jemaah haji sakit yang masih berada di Madinah telah dimulai secara bertahap pada Jumat, 9 Juni 2023. Evakuasi ini dilakukan untuk jemaah haji yang tidak dapat mengikuti perpindahan ke Makkah bersama kloternya karena sedang sakit dan dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Madinah atau Rumah Sakit di Arab Saudi.

Evakuasi Jemaah Haji Sakit dari Madinah
ke Makkah Resmi Dimulai

Pada Jumat, 9 Juni 2023, sebanyak 49 jemaah haji dan pasien masih dirawat di KKHI Madinah, sedangkan 39 jemaah haji lainnya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi di Madinah. Dalam tahap awal evakuasi, telah direncanakan evakuasi sebanyak 14 orang secara bertahap.

Proses evakuasi ini dilakukan menggunakan mobil ambulans dengan didampingi oleh satu dokter dan satu perawat selama perjalanan. Tujuannya adalah untuk memastikan kondisi jemaah haji tetap stabil selama evakuasi berlangsung.

Seperti yang dilansir dari Kemkes.go.id, Evakuasi tahap pertama dimulai dari KKHI Madinah pada pukul 08.30 Waktu Arab Saudi (WAS) dan tiba di KKHI Makkah pada pukul 12.50 WAS. Pada tahap pertama ini, jemaah haji yang menderita penyakit jantung dari kloter PLM2 dan jemaah haji yang menderita penyakit stroke dari kloter KNO3 dievakuasi.

Dokter Riko Hyang Wicaksono, SpKFR, dan Ns. Wahidin Rusdin Sako yang bertugas dalam evakuasi tahap pertama ini menyatakan bahwa kondisi dua jemaah haji sakit tetap stabil selama evakuasi dan perjalanan menuju Makkah. Mereka juga mengumumkan bahwa evakuasi tahap kedua dijadwalkan akan berlangsung pada Sabtu, 10 Juni 2023, pukul 00.00 WAS, dengan membawa 3 orang jemaah haji sakit.

Kepala KKHI Makkah, dr. Edi Supriyatna, MKK, menyampaikan bahwa KKHI Makkah siap menerima jemaah haji sakit yang dievakuasi dari KKHI Madinah. Pasien akan ditransitkan sementara di KKHI Makkah, dengan tujuan untuk melakukan evaluasi apakah mereka masih membutuhkan penanganan kesehatan lebih lanjut atau sudah dapat dikembalikan ke kloter masing-masing.

"KKHI Makkah siap menerima jemaah haji sakit yang dievakuasi dari KKHI Madinah. Jemaah haji sakit yang dievakuasi akan ditransitkan untuk dievaluasi apakah mereka masih membutuhkan perawatan kesehatan atau sudah dapat dikembalikan ke kloter masing-masing," jelas dr. Edi.

Evakuasi jemaah haji sakit ini merupakan langkah yang diambil untuk memastikan kesejahteraan dan pelayanan kesehatan yang optimal bagi para jemaah haji. Semoga evakuasi ini berjalan lancar dan jemaah haji yang sakit dapat segera pulih dan melanjutkan ibadah haji dengan baik.

1.600 Nakes Tenaga Kesehatan Haji Siap Layani Jemaah di Kloter

1.600 Nakes Tenaga Kesehatan Haji Siap Layani Jemaah di Kloter

Jumlah jemaah haji Indonesia tahun 2023 sebanyak 203.320 orang dengan jumlah jemaah haji risiko tinggi (Risti) sampai hari ini sebesar 73%. Melihat tingginya angka jemaah haji ini, Kemenkes kirimkan sekitar 1.600 orang tenaga kesehatan haji (TKH) mengawal jemaah haji di masing-masing kelompok terbang (Kloter).

Setiap kloter ditugaskan satu dokter dan dua perawat sebagai TKH yang tugasnya memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan bagi jemaah haji di Kloter. Peran TKH sangat penting terlebih tahun ini banyak jemaah haji Lansia dan berisiko tinggi dibandingkan dengan penyelenggaraan haji tahun sebelumnya.

Seperti yang dilansir dari Kemkes.go.id, tercatat di Sistem Informasi Kesehatan Jemaah Haji Indonesia (Siskohatkes) bahwa kelompok jemaah haji risiko tinggi pada 5 tahun terakhir yakni 2016 sebanyak 65%, 2017 sebanyak 63%, 2018 sebanyak 66%, 2019 sebanyak 65%, dan 2022 sebanyak 68%.

''Bidang kesehatan haji sudah menyiapkan beberapa pelayanan kesehatan untuk jemaah haji mulai dari titik terdekat yaitu Kloter, layanan kegawatdaruratan di sektor, hingga tingkat rujukan baik ke KKHI maupun ke Rumah Sakit Arab Saudi,'' ujar Kepala Bidang PPIH Arab Saudi dr. M. Imran.

Oleh karenanya TKH dituntut untuk terus menguatkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara menyeluruh dan berkesinambungan.

''TKH adalah garda kesehatan terdepan yang akan memberikan pelayanan kesehatan pertama di kloter selama 24 jam,'' jelas Kepala Bidang PPIH Arab Saudi dr. M. Imran.

Pelaksanaan tugas sebagai TKH dilaksanakan mulai dari sebelum keberangkatan yakni di kabupaten/kota dan embarkasi sebelum keberangkatan. TKH harus mengidentifikasi 50 jemaah dengan risiko tinggi (Risti) dan melaksanakan promosi kesehatan kepada jemaah haji.

Selama pelaksanaan ibadah haji terutama pada fase pra armuzna, TKH harus memonitor setiap hari kondisi Kesehatan jemaah Risti. Setiap harinya TKH melaksanakan visitasi, konsultasi kesehatan, pengukuran tekanan darah, dan pengawasan minum obat bagi jemaah yang memiliki penyakit penyerta.

Aktivitas TKH ini setiap hari harus di-entry ke dalam aplikasi tele-petugas. Melalui aplikasi tele-petugas ini, akan membantu TKH untuk melihat progress kesehatan dari para jemaah di kloternya. Harapannya jika kondisi kesehatan jemaah haji, khususnya jemaah haji Risti, dapat termonitor dengan baik.

Selain itu TKH dalam tugasnya harus menguatkan koordinasi dengan tim kesehatan lapangan seperti tim promosi kesehatan, tim kegawatdaruratan medik/sektor, dan tim sanitasi, Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), dan PPIH dari Kementerian agama.

''TKH harus siaga saat terjadi kegawatdaruratan medis pada jemaah haji. Kuatkan koordinasi dengan petugas di sektor sehingga jemaah cepat tertangani,'' ucap dr. Imran.

Jika terjadi kegawatdaruratan di pemondokan, TKH lah yang akan memberikan pertolongan pertama kepada jemaah dan segera berkoordinasi dengan tim megawatdaruratan sektor guna merujuk jemaah ke pelayanan kesehatan lebih lanjut.

Dalam pelaksanaan tugasnya, TKH juga dibekali obat-obatan dan perbekalan kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan untuk jemaah haji. Penyaluran obat-obatan untuk TKH dilakukan melalui depo obat yang berada di KKHI.

Selain pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif, TKH juga aktif mengingatkan jemaahnya untuk memakai masker, payung, dan alas kaki saat aktivitas diluar hotel. TKH juga terus memberikan pengertian khususnya jemaah haji Risti agar tidak memaksakan diri untuk mengejar ibadah sunah.

''TKH mohon dapat terus mengingatkan jemaah Ristinya agar tidak memaksakan diri terutama untuk mengejar ibadah sunah sehingga nantinya akan kelelahan,'' ucap dr. Imran.

Dr. Imran berpesan untuk TKH selalu memprioritaskan pelayanan kepada jemaah haji. TKH juga diimbau untuk tidak mengejar ibadah sunah atau dapat bergantian jika akan beribadah di luar hotel.

''Kami imbau TKH untuk fokus layani jemaah. Tidak mengejar ibadah sunah sehingga meninggalkan jemaah tanpa ada pendampingan,'' tuturnya.

Sumber: Kemkes.go.id dan berbagai sumber

Pemda Sulut Jalin Kerja Sama Pengampuan Layanan Kesehatan dengan Sejumlah RS Vertikal Kemenkes

Pemda Sulut Jalin Kerja Sama Pengampuan Layanan Kesehatan dengan Sejumlah RS Vertikal Kemenkes

Pemerintah Daerah Sulawesi Utara (Sulut) berkomitmen memperkuat layanan Kesehatan prioritas di wilayahnya. Komitmen tersebut dibuktikan dengan penandatanganan MoU antara Pemerintah Sulut dalam hal ini RSUP Kandou dan sejumlah rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Seperti yang dilansir dari Kemkes.go.id, Kerja sama ini dilaksanakan melalui program pengampuan layanan kesehatan dari rumah sakit vertikal Kemenkes terhadap RSUP Kandou. Kerja sama pengampuan tersebut terdiri dari :

1. RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta untuk jejaring pengampuan layanan kardiovaskular.
2. RS Kanker Dharmais Jakarta untuk jejaring pengampuan layanan penyakit kanker.
3. RSUP dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta untuk jejaring pengampuan layanan uronefrologi, diabetes, dan gastro-hepato.
4. RS Pusat Otak Nasional dr. Mahar Mardjono Jakarta untuk jejaring pengampuan layanan stroke.
5. RS Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta dan RSUP dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta untuk jejaring pengampuan layanan kesehatan ibu dan anak.
6. RSUP Persahabatan Jakarta untuk jejaring pengampuan layanan respirasi dan TBC.
7. RS Penyakit Infeksi Prof. Sulianti Saroso Jakarta untuk jejaring pengampuan layanan infeksi emerging.
8. RS Jiwa dr. Marzoeki Mahdi untuk jejaring pengampuan layanan kesehatan jiwa.

Jejaring pengampuan ini bertujuan untuk meningkatkan akses layanan rujukan terbatas. Peningkatan mutu pelayanan rujukan Kesehatan, pemerataan layanan rujukan melalui optimalisasi jejaring rumah sakit, serta dukungan pemenuhan kebutuhan SDM.

Ruang lingkup jejaring pengampuan adalah ke rumah sakit provinsi dan rumah sakit kabupaten/kota di Sulawesi Utara.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Sulut. Kondisinya saat ini, banyak masyarakat yang sudah terjamin biaya kesehatannya melalui BPJS Kesehatan tapi tidak diiringi dengan kelengkapan fasilitas di rumah sakit.

''Masalah utama kita adalah dari sisi suplai fasilitas dan alat kesehatannya.Begitu orang punya kartu bayar iuran, dia datang ke rumah sakit tapi tidak bisa dirawat karena alat-alatnya tidak lengkap. Jadi memang harus diseimbangkan antara yang pemerintah bayarkan ke BPJS dan fasilitas serta alat kesehatan yang tersedia,'' ujar Menkes Budi sebelum penandatanganan MoU di gedung Kemenkes, Jakarta, Rabu (31/5).

Menkes Budi menambahkan, mesti dibangun supply side-nya. Nah supply side itu yang biasa kurang adalah rumah sakitnya, alat-alatnya, plus orang-orangnya atau SDM kesehatan.

''Mudah-mudahan dengan adanya tanda tangan kerjasama ini bisa terjadi akselerasi bukan hanya pemasangan alat, tapi juga peningkatan kompetensi dari rumah sakit dan penambahan dokter spesialis di sana,'' ucap Menkes Budi.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengatakan pengampuan layanan prioritas tahun ini sangat penting bagi masyarakat Sulut. Kerja sama ini untuk mendukung program pemerintah pusat dalam rangka pelayanan bagi masyarakat di Sulut.

''Pemerintah Sulawesi Utara selalu berkomitmen meningkatkan kualitas pemerataan layanan kesehatan seluruh masyarakat. Mudah-mudahan hal ini bisa berjalan terus karena konsep kita ke depan adalah pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat,'' ungkap Olly.

Sumber: Kemkes.go.id dan berbagai sumber

Propinsi Luar Jawa Bali Capaian Imunisasi Kejar hanya 35%

Propinsi Luar Jawa Bali Capaian Imunisasi Kejar hanya 35%

 Semua propinsi di Indonesia diminta melanjutkan imunisasi kejar baik Polio, Pentavalen DPT, HB-HiB, maupun. Campak rubella. Hal ini menyusul capaian imunisasi kejar yang berlangsung sejak bulan Mei hingga November 2022.

Imunisasi Kejar adalah imunisasi tambahan untuk mengejar cakupan imunisasi rutin yang masih rendah, sehingga anak anak dapat terlindungi dari kematian dan kecacatan akibat penyakit.

Sebanyak 72,7% atau 26,5 juta anak indonesia mendapatkan imunisasi kejar campak rubella dari target anak 36,4 Juta. Dimana proporsi terbanyak disumbang dari regional Jawa-Bali sebesar 97,9% dari seluruh capaian. Sementara 27 propinsi lain di luar jawa bali sebesar 63,9%.

''Imunisasi kejar capaiannya bervariasi. Namun kalau kita lihat secara umum di luar propinsi Jawa-Bali. Untuk imunisasi kejar untuk OPV, IPV, dan pentavalen capaiannya masih sangat rendah. OPV 33,6%, IPV 23,8%, dan pentavalen 30,2%,'' ujar Plt. Direktur Pengelolaan Imunisasi dr. Prima Yosephine saat memberikan keterangan pers secara virtual di Jakarta, Jumat (2/12).

Sementara, lanjut dr. Prima menjabarkan untuk regional Jawa Bali, capaian imunisasi kejar polio tetes atau OPV sebesar 84,6%, sudah berhasil mencapai target. Begitu juga dengan imunisasi pentavalen mencapai 91,3%. Namun demikian, regional ini belum bisa mencapai target imunisasi kejar polio suntik IPV, yang baru mencapai 77,3%.

Lebih lanjut, dr. prima menjelaskan secara rinci capaian imunisasi di tiap tiap propinsi. Capaian imunisasi campak-rubella semua propinsi di regional Jawa-Bali yang sudah bisa mencapai target 95% meliputi propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, DKI Jakarta,dan Jawa Timur. Sementara hanya satu propinsi di luar Jawa-Bali yang bisa mencapai target 95% yaitu provinsi Sulawesi Selatan.

Capaian masing masing propinsi untuk imunisasi kejar polio dari target 80%, untuk di luar regional Jawa dan Bali baru tiga propinsi yang mampu memenuhi yaitu kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung. Sementara untuk Regional jawa-bali hanya propinsi DKI Jakarta yang belum mencapai target.

Demikian hal nya untuk capaian imunisasi polio suntik (IPV), dimana hanya propinsi Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur yang sudah memenuhi target, sementara 29 propinsi lainnya belum.

Sementara untuk capaian imunisasi kejar pentavalen DPT, HB-Hib selain Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur, ada tiga propinsi di luar regional Jawa-Bali yang sudah memenuhi target yaitu Lampung, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan.

Prima mengatakan yang perlu kita lakukan sekarang mengingat kita sudah ada KLB Polio di Aceh saat ini dan cakupan imunisasi Polio di semua propinsi belum mencapai target 95%, maka kami sudah menghimbau berdasarkan SE Dirjen P2P untuk semua propinsi melanjutkan imunisasi kejar polio khususnya dan memastikan semua sasaran balita 12-59 bulan harus mendapatkan dosis polio tetes 4 dosis dan 1 dosis untuk imunisasi polio suntik.

Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) yang dilaksanakan sejak bulan Mei merupakan upaya yang dilakukan Kementerian Kesehatan untuk menyikapi adanya gap imunitas serta memperkecil kemungkinan terjadinya perluasan Kejadian Luar Biasa atau peningkatan kasus yang bisa dicegah dengan Imunisasi.

Pada tahap pertama BIAN dilaksanakan pada bulan Mei untuk 27 propinsi di luar regional Jawa dan Bali. Sementara putaran kedua dilaksanakan pada bulan Agustus untuk propinsi di Regional Jawa dan Bali.

''Sebagai tindak lanjut semua propinsi harus melanjutkan imunisasi kejar polio khususnya dan memastikan semua sasaran balita 12-59 bulan harus mendapatkan dosis polio tetes 4 dosis dan 1 dosis untuk imunisasi polio suntik,'' jelas dr. Prima.

Propinsi dan Kabupaten/Kota juga harus melanjutkan imunisasi kejar untuk pentavalen DPT, HB-Hib dan campak rubella bagi semua anak anak yang berusia dibawah 5 tahun yang belum atau tidak lengkap status imunisasinya, sampai akhir tahun, lanjutnya

Upaya lainnya dengan menggandeng berbagai lintas sektor untuk bisa membantu mobilisasi masyarakat agar mau dan mampu melengkapi vaksinasi anak. Terutama untuk polio suntik karena saat ini KLBnya polio tipe 2 yang pencegahannya hanya ada di imunisasi IPV. ujar dr. Prima

Sumber: Kemkes.go.id

Indonesia Pimpin Pengembangan Genomik Level Asia Tenggara

Indonesia Pimpin Pengembangan Genomik Level Asia Tenggara

Indonesia memimpin pengembangan genomik level Asia Tenggara melalui pertemuan South East Asia Genomics 2022.

Keanekaragaman hayati, data genomik, dan jumlah populasi Indonesia diyakini Menkes Budi sebagai modal Indonesia, salah satunya untuk memberikan data yang akurat untuk masa depan revolusi industri di bidang kesehatan, yaitu kedokteran presisi.

''Saya sangat yakin Indonesia berada pada posisi yang baik untuk melanjutkan mengembangkan industri bioteknologi dan genomik, menjadikan industri kesehatan dan kedokteran yang lebih baik di masa depan,'' ujar ujar Menteri Kesehatan Budi Sabtu (3/12).

Temuan DNA pada tahun 1950 an memicu revolusi industri di Bidang kesehatan. Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati, kekayaan genom dan populasi yang besar memiliki pondasi yang kuat untuk memasuki kancah ini.

Tujuan kami adalah memajukan ilmu pengetahuan dan layanan untuk kesehatan rakyat kami. Pedoman klinis terkini menggunakan terapi empiris, yang berarti setiap orang dengan diagnosis yang sama mendapatkan pengobatan yang sama. Dengan ilmu genomik, kami dapat menyesuaikan dan mempersonalisasi perawatan untuk setiap orang menuju pengobatan presisi.

Menyadari pentingnya dan potensi penggunaan teknologi genom manusia, Kementerian Kesehatan Indonesia telah meluncurkan inisiatif genomik nasional pertama melalui Biomedical and Genome Science Initiative atau BGSi sebagai fondasi. Diharapkan pada tahun depan adopsi teknologi sudah dapat dimanfaatkan.

Tahapan yang kedua adalah dengan membangun platform dan kapasitas, dimana saat ini indonesia dalam tahapan meningkatkan kapasitas sekuensing. Dalam dua tahun terakhir terjadi peningkatan, dimana pada tahun 2020 Indonesia hanya mampu melaksanakan 140 genome sequencing, namun pada akhir 2021 indonesia mampu melaksanakan 2000 pemeriksaan genomic. Angka ini diprediksi akan mencapai 8 ribu sampai 10 ribu di akhir tahun 2022, jelas Menkes Budi.

Studi genom memainkan peran penting dalam mengubah sistem atau tindakan perawatan kesehatan publik dengan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana genomik dan DNA memberikan pengaruh pada kondisi kesehatan personal.

''Saya sangat yakin kita membutuhkannya. Kapasitas laboratorium yang sangat kuat, pusat kapasitas bioinformatik yang sangat kuat dan kapasitas Sumber daya Manusia yang mendukung,'' terang Menkes.

Melalui Konferensi ini, diharapkan menjadi ajang untuk berbagi dan berdiskusi tentang kegiatan genom terbaru negara-negara anggota ASEAN; mentransfer pengetahuan dan inovasi di bidang genomik; membangun kerjasama yang kuat antara negara-negara, termasuk pemerintah, akademisi, dokter dan sektor swasta.

Sebanyak 20 pembicara hadir dari 7 negara anggota ASEAN, NIH US, ASEAN Secretariat, GISAID, Broad Institute, FIND, Duke NUS University Singapore, Gene Solution Viet Nam, Biofarma, Kura-Kura Bali Indonesia, dengan peserta dari universitas, klinisi, praktik laboratorium, dan sektor swasta.

Sumber: Kemkes.go.id dan berbagai sumber

Indonesia Level Satu Transmisi Komunitas, Vaksinasi Tetap Gaspol

Indonesia Level Satu Transmisi Komunitas, Vaksinasi Tetap Gaspol

Juru Bicara Kementerian Kesehatan, dr. Muhammad Syahril mengungkapkan Indonesia masih berada di Level 1 transmisi Komunitas. Kendati Demikian Vaksinasi Tetap Harus Digalakan.

Dalam satu minggu terakhir tren kasus COVID-19 di Indonesia mengalami penurunan, yang disertai penurunan tren perawatan di rumah sakit.

''Dalam tujuh hari terakhir rata-rata 5025 dan hari kemarin 1 desember 4.977, terjadi penurunan 21,2%,'' ujar dr. Syahril.

Demikian halnya dengan kasus kematian, dalam satu minggu terakhir rata-rata per hari 46 dengan CFR masih 2,4%. Rawat inap di rumah sakit, BOR ada 10,9%, hari kemarin 6.352 total yang dirawat yang rata-rata satu minggu terakhir per harinya 6.800 dengan BOR rata-rata 11,6%.

Tren perawatan rumah sakit di ruang isolasi lanjut dr Syahril, per tanggal 1 desember terdapat penurunan sebanyak 5,76%. Kalau kemarin 5750 yang dirawat dan harian 1 minggu lalu adalah sebesar 6.152. Demikian juga dengan tren perawatan di ruang intensif. Kasus harian yang dirawat 602, dan harian dalam satu minggu terakhir sebanyak 649, terjadi penurunan 5,61%.

Meskipun terjadi penurunan kasus COVID-19, namun angka kematian akibat COVID-19 mengalami fluktuasi. Dari rata-rata mingguan sebanyak 46 orang, terjadi kenaikan sebanyak 54 orang pada 1 Desember 2022, diiringi dengan peningkatan positivity rate, lanjut dr. Syahril.

Kasus COVID-19 saat masih didominasi di Pulau Jawa dan Bali dengan proporsi kasus mencapai 90,63%, sementara proporsi kasus di luar pulau Jawa dan Bali sebesar 9,3%.

Menurut dr. Syahril, kondisi ini harus tetap menjadi perhatian kita mengingat 17.442 pasien yang dirawat di RS pada periode 4 oktober sampai 21 November memiliki gejalanya sedang, berat hingga kritis. Dimana 71% pasien belum mendapatkan booster.

Sebanyak 2.449 pasien meninggal dunia pada periode yang sama, dimana 82% diantaranya juga belum mendapatkan vaksin booster COVID-19. Kematian tertinggi pada kelompok lansia dan 50% lansia ini belum mendapatkan vaksinasi.

Pihaknya meminta semua pihak untuk bekerja bersama sama untuk mempercepat Indonesia mencapai akhir pandemi, salah satunya dengan bahu membahu meningkatkan cakupan vaksinasi COVID-19.

''Upaya vaksinasi menjadi bagian upaya atau strategi kita dalam mencapai atau menuju berakhirnya pandemic COVID-19,'' jelasnya.

Hingga saat ini sudah lebih dari 442 juta vaksin COVID-19 disuntikkan kepada masyarakat indonesia, dengan rincian untuk vaksinasi pertama, lebih dari 203 juta atau 86.51% penduduk Indonesia sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Sementara lebih dari 173 juta masyarakat Indonesia atau 73% yang sudah mendapatkan dosis lengkap. Untuk capaian Booster pertama sebesar 28.32%, sementara total booster kedua sebesar 3,88%.

''Dari 514 Kab/Kota, masih ada 261 Kab/Kota dengan cakupan dosis 2 dibawah 70%, ini menjadi PR bagi kita semua ada kab/kota yang belum mencapai bisa dilihat dari grafik. Ada 390 kab/kota dengan cakupan vaksinasi lansia kurang dari 70%,'' jelas dr. Syahril.

Meskipun laju vaksinasi sempat mengalami penurunan pada bulan sebelumnya, mulai pertengahan November kemarin angka sudah mulai bergerak naik Kembali ke pertengahan November yang lalu. Mudah mudahan vaksin ketiga dan keempat akan semakin meningkat untuk mencapai cakupan yang dicapai WHO 70% atau diatas 50% untuk vaksinasi booster, tandasnya.

Sumber: Kemkes.go.id

Tindakan Intervensi Jantung Non Bedah Perdana di Maluku, Wujud Nyata Transformasi Rujukan

Tindakan Intervensi Jantung Non Bedah Perdana di Maluku, Wujud Nyata Transformasi Rujukan

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. J. Leimema Ambon sukses melaksanakan tindakan intervensi non bedah (PCI) jantung yang pertama kali di Provinsi Maluku. Secara nasional Maluku merupakan provinsi ke 28 yang telah melakukan tindakan intervensi non bedah dengan pemasangan stent pada penyakit Jantung Koroner.

Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono mengatakan upaya ini merupakan salah satu langkah konkrit transformasi layanan kesehatan rujukan yang saat ini diusung Kementerian Kesehatan. Bertujuan mengurangi beban pembiayaan kesehatan dan mengurangi antrian penanganan Penyakit Jantung serta sekaligus memberikan kemudahan akses masyarakat Indonesia kepada pelayanan kesehatan.

''Salah satu yang menjadi kendala dalam upaya untuk menekan angka kematian jantung ini adalah tindakan intervensi yang masih sangat terbatas bahkan penyakit jantung yang merupakan penyakit katastropik terbesar ini harus menunggu waktu layanan 1 tahun untuk dipasang ring kalau dikerjakan hanya di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta,'' ujar Prof. Dante saat Konferensi Pers Virtual di Jakarta (2/12).

Penyakit jantung merupakan salah satu penyebab angka kematian dan kesakitan tertinggi dalam 10 tahun terakhir, kelompok penyakit ini juga menjadi beban pembiayaan yang besar (penyakit katastropik). Berdasarkan data estimasi kasus kardiovaskular di Indonesia sebanyak 2.784.064 kasus, sedangkan jumlah kematian ditemukan 15 dari 1000 orang.

Direktur RSUP Dr. Leimena, drg. Saraswati menyampaikan pada hari ini dilakukan sebanyak lima tindakan intervensi jantung

''Alhamdulillah semua lancar,'' ujar drg. Saras.

Tindakan pelayanan jantung terpadu kateterisasi jantung dengan tindakan PCI dilaksanakan di RSUP J. Leimena Ambon dengan diampu oleh tim dokter RSJPD Harapan Kita sebagai RS pengampu nasional. Diharapkan kedepan pelayanan jantung terpadu kateterisasi jantung di Provinsi Maluku dapat berjalan mandiri dalam rangka penurunan kematian akibat penyakit kardiovaskular.

Ketua Tim Proctorship RSJPD Harapan Kita dr. Hananto Andriantoro mengatakan selain Maluku, masih terdapat lima provinsi lain yang ditargetkan menyusul untuk dapat melakukan intervensi pemasangan ring jantung yaitu Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Maluku Utara, dan Sulwasesi Barat.

''Setelah intervensi pada tingkat RS provinsi, tugas kami (menyiapkan) Rumah Sakit kabupaten kota di seluruh Indonesia yang saat ini direncanakan tahap pertama berjumlah 267 rumah sakit,'' ujar dr. Hananto.

Lebih lanjut Prof Dante menjelaskan rumah sakit pengampu dan diampu yang tergabung dalam jejaring akan bertransformasi serta berkolaborasi melaksanakan pelayanan kardiovaskular komprehensif ke dalam tiga strata.

Pada Strata Madya rumah sakit mampu melakukan pelayanan kardiovaskular berupa pelayanan non intervensi seperti pemasangan ring. Pada Strata Utama, rumah sakit mampu melakukan pelayanan kardiovaskular berupa pelayanan non intervensi, pelayanan kateterisasi jantung, dan pelayanan bedah jantung terbuka Dan pada Strata paripurna, rumah sakit mampu melakukan pelayanan kardiovaskular berupa pelayanan non intervensi, pelayanan kateterisasi jantung, pelayanan bedah jantung terbuka dan pelayanan terpadu dan mutakhir

''Kita targetkan bedah jantung terbuka ini dapat dilakukan di semua provinsi di Indonesia tidak akan bisa melakukan bedah jantung terbuka pada tahun 2027. Dan pada tahun 2024 kira-kira 50% rumah sakit di level kota/ kabupatenbisa melakukan pemasangan ring,'' lanjut Prof Dante.

Pada bagian akhir Prof Dante mengingatkan 1 dari 1000 penduduk Indonesia beresiko mengalami serangan jantung dan 11% akan berakhir kepada kematian.

Sumber: Kemkes.go.id

Anggaran Kesehatan 2023 Fokus Tingkatkan Kualitas Layanan Kesehatan

Anggaran Kesehatan 2023 Fokus Tingkatkan Kualitas Layanan Kesehatan

Tahun 2023, Kementerian Kesehatan berfokus pada peningkatan kualitas layanan kesehatan. Hal ini tercermin dalam fokus Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2023.

''Yang terjadi di Kemenkes adalah prioritas kita sudah bergeser yang tadinya ke penanganan pandemi, sekarang kembali untuk fokus ke meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat,'' Ujar Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin saat memberikan Keterangan Pers di Istana Negara Kamis (1/12).

Anggaran kementerian Kesehatan terbagi menjadi enam prioritas yang sejalan dengan transformasi kesehatan yang saat ini sedang diusung oleh Kementerian Kesehatan.

Prioritas pertama pada Program yang sifatnya promotif preventif seperti revitalisasi puskesmas, posyandu. Salah satu prioritas Kemenkes yaitu menjaga agar masyarakat kita tetap sehat bukan mengobati orang sakit, lanjut Menkes.

Prioritas yang kedua, melalui restrukturisasi dari rumah sakit di seluruh indonesia dengan bersinergi dengan pemerintah daerah, dan Institusi lain yang memiliki pelayanan rumah sakit seperti TNI dan POLRI.

''Khususnya ke penyakit yang burden of diseasenya yang menyebabkan kematian dan biaya paling tinggi, yaitu jantung stroke, dan kanker,'' ujar Menkes.

Prioritas ketiga membangun sistem ketahanan kesehatan dengan bekerjasama dengan kementerian perindustrian untuk membangun industri kesehatan. Tujuannya mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, terutama dalam bersiap menghadapi pandemi

Prioritas keempat melalui pengembangan kecukupan sumber daya manusia kesehatan, termasuk bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan kementerian Agama untuk memastikan tenaga kesehatan khususnya dokter, dan dokter spesialis cukup. Salah satunya melalui program pemberian beasiswa pendidikan kedokteran yang lebih banyak.

Prioritas kelima dengan memperbaiki sistem pembiayaan kesehatan untuk menjamin pembiayaan kesehatan yang tersedia, cukup, berkelanjutan, dan dengan alokasi yang adil, termasuk juga Pembiayan PBI JKN.

Prioritas keenam lanjut Menkes, dengan menjadikan program kesehatan masa depan berbasis bioteknologi, information teknologi, Artificial Intelegent, dan semua teknologi kesehatan baru.

Menkes menuturkan dalam tiga tahun terkahir, secara nominal anggaran Kementerian Kesehatan mengalami penurunan, namun tidak mengurangi esensi dan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini merupakan cerminan anggaran tepat guna

''Kita lakukan integrasi dengan kementerian/lembaga lain. Contohnya posyandu, kita duduk dengan kemendagri dan Kemendes, agara revitalisasi posyandu khususnya untuk memberikan layanan kesehatan ke masyarakat tidak semuanya anggarannya dari kita, tapi diintegrasikan dengan anggaran kementerian desa, dalam negeri dalam bentuk APBD, APBS,'' jelas Menkes.

APBN Kementerian Kesehatan tahun 2023 mencapai Rp85,5 triliun dari Rp178,7 triliun total anggaran kesehatan, atau sebesar 47,8%. Di dalamnya termasuk anggaran untuk pembayaran iuran JKN bagi 96,8 juta jiwa peserta PBI sebesar Rp46,5 triliun.

• Rincian anggaran Kesehatan dimaksud meliputi:
• Rp5,9 triliun (7,0%) untuk Transformasi Layanan Primer
• Rp18,4 triliun (21,5%) untuk Transformasi Layanan Rujukan
• Rp1,4 triliun (1,6%) untuk Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan
• Rp46,6 triliun (54,5%) untuk Transformasi Pembiayaan Kesehatan
• Rp3,8 triliun (4,4%) untuk Transformasi SDM Kesehatan
• Rp0,5 triliun (0,5%) untuk Transformasi Teknologi Kesehatan
• Rp8,9 triliun (10,4%) untuk kegiatan rutin dan dukungan manajemen.

Kementerian Kesehatan juga berperan dalam menentukan pemanfaatan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Bidang Kesehatan Tahun 2023 sesuai transformasi kesehatan, dengan total anggaran Rp51,7 triliun, untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Nonfisik, dan Specific Grant Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan.

DAK Fisik sebesar Rp12,9 triliun dialokasikan untuk pembangunan, rehabilitasi, dan pemenuhan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan. Sementara DAK Non Fisik sebesar Rp12,7 triliun dialokasikan untuk biaya operasional puskesmas, pemenuhan obat esensial dan Bahan Medis Habis Pakai serta peningkatan kinerja tenaga kesehatan dan kader. Sebanyak Rp26 triliun dialokasikan untuk spesific grant Dana Alokasi Umum yang diarahkan untuk prioritas pemenuhan layanan primer dan rujukan.

Sumber: Kemkes.go.id

Kemenkes Beri Perhatian Khusus Wilayah Risiko Tinggi Polio

 

Kemenkes Beri Perhatian Khusus Wilayah Risiko Tinggi Polio

Indonesia termasuk negara dengan risiko polio, berdasarkan capaian imunisasi rutin dalam tiga tahun terakhir.

Kementerian Kesehatan memberikan perhatian khusus bagi wilayah yang cakupan imunisasinya masih rendah dan rawan terjadinya KLB seperti Provinsi Aceh melalui upaya pelaksanaan penguatan imunisasi rutin. Selain itu juga upaya pelacakan untuk memastikan seluruh bayi mendapatkan 4 dosis imunisasi bOPV dan 1 dosis imunisasi IPV lengkap sesuai usia, Meningkatkan analisa dan pemanfaatan data.

''Semua sasaran bayi itu harus sudah mendapatkan lengkap imunisasi polio yaitu 4 dosis untuk polio yang tetes dan satu dosis untuk suntikan sesuai dengan usia anaknya,'' jelas Plt. Direktur Imunisasi dr. prima Yosephine saat Keterangan Pers secara virtual, Selasa (29/11).

Upaya lainya melaksanakan imunisasi kejar bagi anak usia 12-59 bulan yang belum atau tidak lengkap status imunisasinya, pastikan seluruh sasaran mendapatkan 4 dosis imunisasi bOPV dan 1 ta dosis imunisasi IPV. Mengingat imunitas atau kekebalan atau vaksin untuk mencegah tertularnya terhadap polio tipe 2 hanya bisa didapatkan dari imunisasi suntikan.

Berdasarkan laporan cakupan imunisasi rutin, dua provinsi yang sangat berisiko tinggi dilihat dari cakupan vaksinasi Oral dibawah 60% pada tahun 2020. Sementara ada 13 provinsi yang warnanya merah ini adalah yang beresiko tinggi dimana cakupannya hanya berkisar 60-79%. lalu kita punya 13 provinsi juga yang cakupannya sedang, sebesar 80-94% kemudian kita punya 6 provinsi dengan capaian cukup baik untuk imunisasi polio di atas 95%.

Jika dilihat berdasarkan kabupaten kota, dari 514 kabupaten kota kita masih punya 60 yang sangat beresiko yang cakupannya dibawah 60%, kemudian ada 132 kabupaten kota yang resikonya tinggi antara 60 sampai 79% cakupannya kemudian yang resiko sedang ada 166, dan yang resiko rendah itu ada 154 kabupaten kota.

''Demikian juga untuk imunisasi suntikan (IPV), yang hijau hanya jogja di tahun 2020, demikian pula untuk kabupaten kota sebagian besar berisiko tinggi dan sangat tinggi,'' ujar dr. Prima.

Tahun 2021 dilakukan peningkatan capaian imunisasi IPV, sudah ada yang berisiko sedang di berdasarkan provinsi. Demikian juga berdasarkan kabupaten kota sudah lebih banyak hijau dibandingkan dengan keadaan tahun 2020, lanjut dr. Prima.

''Di tahun ini kalau kita lihat sampai dengan bulan Oktober capaian sudah lebih baik. Kita lihat sudah lebih banyak untuk daerah yang berisiko sedang dan beresiko rendah,'' jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, dr. Arika Husnayanti melaporkan sebanyak 14.000 anak atau 14,6% anak telah mendapatkan imunisasi polio di hari pertama pencanangan SUB Pekan Imunisasi Nasional Polio di Kabupaten Pidie Aceh. Pihaknya optimis target 95% imunisasi dalam seminggu kedepan akan tercapai.

''Sebanyak 14.000 anak yang sudah mendapatkan imunisasi di hari pertama, dari target 12.975 anak,'' jelas dr. Arika.

dr. Arika merinci, dari 14.000 anak yang sudah mendapatkan imunisasi polio, sebanyak 4.168 anak usia 0-59 bulan mendapatkan imunisasi polio, 854 anak usia 5 <7 tahun, dan 7.556 anak usia 7-12 tahun. Selain Kabupaten Pidie, secara bertahap Sub PIN Polio akan dilaksakan di seluruh wilayah provinsi Aceh. Pada tanggal 5 Desember di enam kabupaten kota yaitu di Kota Banda Aceh, Kab Aceh Jaya, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara dan kota Sabang. kemudian di 12 Desember akan dimulai di 16 kabupaten kota lainnya. Sementara Sub PIN putaran kedua, akan dimulai minggu ke-4 Januari 2023 meliputi seluruh wilayah di Provinsi Aceh. 

Sumber: Kemkes.go.id

Cegah HIV-AIDS, Kemenkes Perluas Akses Pencegahan Pada Perempuan, Anak dan Remaja

Cegah HIV-AIDS, Kemenkes Perluas Akses Pencegahan Pada Perempuan, Anak dan Remaja

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Imran Pambudi menegaskan komitmen Kementerian Kesehatan berkomitmen mengakhiri endemi HIV pada tahun 2030.

Sebagai bentuk dari komitmen tersebut, Kemenkes melakukan upaya penanggulangan HIV-AIDS dengan menempuh jalur cepat 95-95-95, artinya mencapai target indikator 95% estimasi Orang Dengan HIV (ODHIV) diketahui status HIV-nya, 95% ODHIV diobati dan 95% ODHIV yang diobati mengalami supresi virus.

Namun, menurut data tahun 2018-2022, capaian target tersebut khususnya pada perempuan, anak dan remaja masih belum optimal. Sebab, baru 79% Orang Dengan HIV (ODHIV) mengetahui status HIV-nya, baru 41 % ODHIV yang diobati dan 16% ODHIV yang diobati mengalami supresi virus.

Berdasarkan data modeling AEM, tahun 2021 diperkirakan ada sekitar 526,841 orang hidup dengan HIV dengan estimasi kasus baru sebanyak 27 ribu kasus. Yang mana, sekitar 40 persen dari kasus infeksi baru tersebut terjadi pada perempuan.

Penyebabnya beragam mulai dari pandemi COVID-19, retensi pengobatan ARV yang rendah, adanya ketidaksetaraan dalam layanan HIV serta masih dirasakannya stigma dan diskriminasi yang berawal dari kurangnya pengetahuan masyarakat tentang HIV-AIDS.

''Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak masih memerlukan penguatan,'' kata Direktur Imran.

Penguatan strategi triple 95 dilakukan dengan menggencarkan promosi kesehatan, upaya pencegahan perilaku beresiko, penemuan kasus (skrining, testing, tracing) dan tatalaksana kasus. Tak hanya itu, Kemenkes juga mencantumkan strategi pengendalian HIV-AIDS bagian dari Standar Pelayanan Minimum di Fasyankes. Strategi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Selain dilakukan kepada perempuan, anak dan remaja, upaya tersebut juga dilakukan kepada semua siklus hidup mulai dari bayi baru lahir, balita, anak usia sekolah dasar, remaja, dewasa dan lansia. Hal ini untuk memastikan setiap orang mendapatkan pelayanan pencegahan dan pengobatan sesuai kebutuhannya.

''Setiap orang yang berisiko terinfeksi HIV dapat datang ke fasyankes untuk melakukan tes. Bila hasil tes menyatakan terinfeksi HIV, segera minum ARV yang disediakan Pemerintah di fasilitas layanan kesehatan mampu tes dan pengobatan HIV,'' ujar Direktur Imran.

Hari AIDS Sedunia (HAS) rutin diperingati pada 1 Desember setiap tahunnya. Peringatannya dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemandirian masyarakat akan pentingnya pencegahan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam pengendalian HIV/AIDS.

Tema Global peringatan Hari AIDS Sedunia tahun 2022 yaitu ''Equalize''. Tema ini dipilih mengingat pentingnya mengakhiri ketidaksetaraan yang mendorong terjadinya AIDS di seluruh dunia, khususnya pada perempuan, anak, dan remaja. Tanpa tindakan nyata dan terukur terhadap ketidaksetaraan, dunia termasuk Indonesia berisiko tidak mencapai target untuk mengakhiri AIDS pada tahun 2030.

Sementara tema nasional yang diambil adalah Satukan Langkah Cegah HIV, Semua Setara Akhiri AIDS. Tema ini mengajak kita semua untuk mengulurkan tangan, bergerak bersama, sebagai kekuatan terbesar untuk mengakhiri AIDS di Indonesia dengan mengusung kesetaraan bagi semua, khususnya perempuan, anak, dan remaja.

Sesuai dengan tema tersebut, Direktur Imran menegaskan betapa pentingnya peran dari seluruh lapisan masyarakat untuk menyukseskan penanggulangan HIV-AIDS yang ditandai dengan dengan tercapainya Three Zero, yaitu zero infeksi baru HIV, zero kematian terkait AIDS, dan zero stigma-diskriminasi.

''Diperlukan dukungan semua pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan tersebut, baik oleh pemerintah Pusat dan daerah, akademisi/praktisi, masyarakat, swasta, dan media di sektor kesehatan dan di luar sektor kesehatan,'' tutup Direktur Imran.

Sumber: Kemkes.go.id

Kemenkes Gelar Sub Pekan Imunisasi Nasional di Provinsi Aceh, Targetkan 95% Anak Diimunisasi Polio

Kemenkes Gelar Sub Pekan Imunisasi Nasional di Provinsi Aceh, Targetkan 95% Anak Diimunisasi Polio

Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Pidie Aceh telah memulai pemberian imunisasi polio serentak selama sepekan, yang ditargetkan kepada 95.603 anak berusia 0-12 tahun di Kabupaten Pidie, Aceh pada Senin (28/11).

Imunisasi polio massal bertajuk Sub Pekan Imunisasi Nasional (Sub PIN) ini, dilaksanakan sebagai tindaklanjut dari Kejadian Luar Biasa Polio di wilayah tersebut beberapa waktu lalu.

''Hari ini, kita telah mulai memberikan imunisasi polio massal kepada anak-anak di Kabupaten Pidie. Alhamdulillah, hari ini sudah 14.000 anak yang diimunisasi,'' kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Maxi Rein Rondonuwu saat ditemui usai pencanangan Sub PIN di Alun-Alun Kota Sigli, Aceh (28/11).

Seperti yang dilansir dari Kemkes, Dirjen Maxi menyebutkan selain di Kabupaten Pidie, Sub PIN Polio juga akan dilaksanakan di 21 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Pelaksanaanya akan dilakukan secara bertahap, sejumlah 2 putaran dengan target sasaran sekitar 1.217.939 anak rentang usia 0-12 tahun.

Sub PIN putaran pertama dilaksanakan di Kabupaten Pidie mulai 28 November 2022, di Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie Jaya, Bireun, Aceh Utara dan Kota Sabang akan dimulai 5 Desember, sedangkan untuk kabupaten/kota lain di Provinsi Aceh akan dimulai pada 12 Desember 2022.

Sementara Sub PIN putaran kedua, akan dimulai minggu ke-4 Januari 2023 meliputi seluruh wilayah di Provinsi Aceh.

Pada masing-masing putaran, akan menggunakan vaksin novel Oral Polio Vaccine Type 2 (nOPV2) kemasan 50 dosis per vial yang diproduksi oleh PT. Biofarma. Vaksin ini digunakan hanya pada pelaksanaan Sub PIN dalam rangka penanggulangan KLB Polio tipe 2.

''Masing-masing putaran Sub PIN akan dilaksanakan dalam waktu 1 minggu ditambah 5 hari sweeping. Jarak minimal antarputaran adalah satu bulan, dengan target capaian sekurang-kurangnya 95% merata di seluruh wilayah,'' terang Dirjen Maxi.

''Kita harapkan target tersebut bisa tercapai, namun bila masih ditemukan risiko penularan, maka akan dilakukan Sub PIN putaran berikutnya. Hal ini untuk memastikan penularannya benar-benar bisa kita hentikan,'' imbuh Dirjen Maxi.

Oleh karena itu, Dirjen Maxi menekankan bahwa dukungan dan peran serta semua pihak di jajaran pemerintahan, dan segenap lapisan masyarakat sangat diperlukan untuk menyukseskan kegiatan tersebut.

Utamanya dukungan dari para orang tua dengan mengajak putra-putrinya, dari usia 0 bulan sampai dengan 12 tahun termasuk pendatang, tanpa memandang status imunisasi sebelumnya untuk datang ke fasilitas pelayanan kesehatan atau pos imunisasi terdekat untuk mendapatkan imunisasi Polio.

''Mari bersama kita lindungi anak-anak kita dari polio dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi lainnya. Ayo bawa anak-anak kita ke puskesmas, posyandu maupun pos pelayanan imunisasi lainnya untuk mendapatkan imunisasi,'' pesan Dirjen Maxi.

Sebelumnya, pada 9 Oktober 2022 dilaporkan 1 kasus lumpuh layuh akut atau AFP pada anak usia 7 tahun di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh. Setelah dilakukan pengambilan sampel tinja dan pemeriksaan di laboratorium, didapatkan hasil polio VDPV tipe 2.

Dirjen Maxi menjelaskan kondisi ini dapat terjadi karena beberapa hal, salah satunya karena cakupan imunisasi di Kabupayen Pidie yang rendah. Berdasarkan data yang diterima dari Provinsi Aceh, diketahui bahwa cakupan imunisasi polio di Provinsi Aceh dan Kabupaten Pidie sangat rendah selama beberapa tahun. Rendahnya cakupan imunisasi menjadi sebuah ancaman bagi kita untuk mempertahankan status bebas polio.

Sementara penyakit polio adalah penyakit yang hanya dapat dicegah dan diberantas dengan vaksinasi, karenanya pemberian vaksinasi dosis lengkap mutlak harus diberikan.

Selain untuk melindungi anak-anak dari transmisi virus polio, pemberian imunisasi massal diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya para orang tua akan pentingnya imunisasi untuk memastikan anak-anak terlindungi dari ancaman penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.

Sumber: Kemkes.go.id

Bersama Oase Perkuat Gerakan SADARI dan SADANIS

Bersama Oase Perkuat Gerakan SADARI dan SADANIS

 Ibu Ida Gunadi Sadikin Wakil Ketua Bidang-2 OASE-KIM sekaligus Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenkes mendampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Ibu Hj. Wury Estu Maruf Amin melakukan peninjauan sosialisasi pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) di Griya Agung Istana Gubernur Sumsel, Kota Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis (24/11).

Dalam kegiatan kunjungan kerja bidang Kesehatan ini juga turut dihadiri oleh para anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM). Selain itu, sosialisasi gerakan SADARI dan SADANIS diikuti oleh 200 peserta yang merupakan kader posyandu di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

''Pada kegiatan OASE pagi hari ini, kami mengundang 200 kader posyandu dari 17 Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan,'' ungkap Ibu Ida.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terkait pentingnya melakukan deteksi dini kanker terbanyak di Indonesia yakni kanker payudara secara rutin setiap bulannya.

Ibu Ida juga mengungkapkan, perlunya sosialisasi SADARI dan SADANIS ini karena kanker payudara adalah kanker yang menyebabkan kematian terbesar di Indonesia. Sebanyak 70% dari wanita yang terdeteksi kanker sudah dalam stadium lanjut.

Kanker payudara merupakan salah satu penyakit yang sulit disembuhkan. Di tahun 2020, jumlah kematian akibat kanker payudara mencapai 22.430 orang sedangkan penemuan kasus barunya mencapai 65.858 kasus, diantaranya sekitar 60-70% pasien didiagnosis pada stadium lanjut (III dan IV). Hal ini mengakibatkan beban pembiayaan yang besar serta kualitas hidup yang rendah bagi penderitanya.

SADARI tidak memerlukan alat-alat khusus karena pemeriksaan payudara dilakukan dengan cara melihat dan meraba payudara sendiri. Pentingnya melakukan SADARI pasca masa menstruasi 7-10 hari. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan benjolan atau perubahan tertentu pada payudara maka dapat diketahui sejak dini.

Sedangkan SADANIS merupakan pemeriksaan payudara secara klinis yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan seperti dokter, bidan, atau petugas Kesehatan yang sudah terlatih. Pemeriksaan payudara secara klinis dilakukan dari mulai inspeksi payudara hingga palpasi di seluruh area payudara.

Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan DWP Kemenkes bersama OASE-KIM kepada para kader PKK yang merupakan ujung tombak dari keberhasilan upaya deteksi dini kanker payudara melalui gerakan SADARI dan SADANIS.

Sumber:Kemkes.go.id

Artikel Terkait:

• Menkes Budi Minta Operasi Jantung Pasang Ring bisa Dilakukan di Semua Kabupaten/Kota
• Beri Perlindungan Tambahan, Lansia Diberikan Vaksin Booster Kedua
• Ditemukan Tiga Anak Positif Virus Polio di Kabupaten Pidie
• Pemerintah membuka 80 Ribu Kuota PPPK Untuk Penuhi Kebutuhan Tenaga Kesehatan
• Kemenkes Apresiasi Pihak yang Berperan Dalam Mewujudkan Lingkungan Sehat
• Kemenkes Mobilisasi Relawan Kesehatan ke Titik Pengungsian Korban Gempa Cianjur
• Menkes Budi Pastikan Layanan Kesehatan Daerah Gempa Berjalan
• Kolaborasi Kemenkes-Astra Pencanangan Posyandu Prima di Bali
• Daftar obat sirup yang aman menurut BPOM
• Daftar Obat Sirup Dilarang dan Ditarik BPOM