Puskesmas: 11/20/22

Kemenkes Mobilisasi Relawan Kesehatan ke Titik Pengungsian Korban Gempa Cianjur

Gempa Bumi di Cianjur menarik banyak keprihatinan masyarakat tak terkecuali berbagai relawan kesehatan. Sudah ada sekitar 50 organisasi bidang kesehatan yang akan terjun membantu penanganan korban gempa bumi di Cianjur.

Relawan-relawan kesehatan tersebut dikoordinasikan langsung oleh Kementerian Kesehatan. Pada pelaksanaannya Kementerian Kesehatan RI bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat membentuk klaster kesehatan atau health emergency operation center di posko kesehatan.

Kemenkes Mobilisasi Relawan Kesehatan ke Titik Pengungsian Korban Gempa Cianjur

Selanjutnya dilakukan pengelompokkan di antaranya logistik, mobilisasi tenaga kesehatan, kesehatan lingkungan, KIA, dan gizi.

Terkait mobilisasi tenaga kesehatan, Plt Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes, Sumarjaya mengatakan setiap relawan tidak bisa langsung ke titik pengungsian korban terdampak. Melainkan harus koordinasi terlebih dahulu dengan Kemenkes di Posko Kesehatan.

''Setiap relawan harus check in di posko klaster kesehatan, baru kita akan menentukan mereka kemana tujuan mobilisasinya,'' ujar Sumarjaya.

Dengan demikian semua daerah-daerah terdampak yang terisolir yang membutuhkan pelayanan kesehatan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain itu, semua relawan kesehatan baik dokter, tenaga kesehatan lingkungan, gizi, dan sebagainya bisa terdata dan ditempat di wilayah yang benar-benar membutuhkan tenaga kesehatan.

''Untuk dokter spesialis akan dimobilisasi ke rumah sakit rumah sakit seperti RSUD Sayang, Rumah Sakit Bhayangkara, Rumah Sakit Cimacan, dan RS Dr. Hafiz,'' ucap Sumarjaya.

''Kita yang menentukan supaya kita tahu daerah-daerah yang disentuh segera oleh pelayanan kesehatan untuk meningkatkan peran kesehatan,'' tambahnya.

Setiap relawan yang bertugas akan dibekali form pendataan terkait dengan kondisi pasien, penyakit potensial terjadi saat bencana, dan kondisi fasilitas kesehatan.

Pendataan tersebut diperlukan mengingat banyaknya wilayah yang terisolir akibat dari tanah longsor dan ini butuh pendataan serius. Form pendataan tersebut selanjutnya dilaporkan ke posko kesehatan pada saat check out.

''Dengan adanya tenaga relawan kita harapkan mereka mencari sekaligus mengisi form data kondisi pasien terdampak gempa di titik pengungsian. Sehingga semua pasien bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata,'' tutur Sumarjaya.

Sumber: Kemkes.go.id

Artikel Terkait:

Menkes Budi Pastikan Layanan Kesehatan Daerah Gempa Berjalan

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin meninjau kesiapan rumah sakit di Cianjur pada Rabu (23/11). Peninjauan tersebut untuk memastikan korban luka berat maupun korban luka ringan tertangani dengan baik.

''Saya datang untuk memastikan kesiapan seluruh rumah sakit di Cianjur. Tujuannya satu untuk orang yang dirawat jangan sampai ada yang meninggal itu saja,'' ujar Menkes Budi di Cianjur, Rabu (23/11).

Menkes Budi Pastikan Layanan Kesehatan Daerah Gempa Berjalan

Menkes Budi meminta kepada tenaga kesehatan untuk fokus kepada orang yang sakit luka berat jangan sampai meninggal dan orang yang sakit luka ringan cepat sembuh. Tim Kementerian Kesehatan sudah mengidentifikasi jumlah pasien luka berat sebanyak 474 orang dan pasien luka ringan sekitar 1.800 orang.

''Pasien luka berat yang berjumlah 474 itu, 140 orang di antaranya sudah dirujuk ke rumah sakit di wilayah sekitar seperti Bogor, Sukabumi, dan Bandung,'' ucap Menkes.

Sisanya, lanjut Menkes, pasien dengan luka ringan mau diidentifikasi di mana saja mereka berada, kondisinya seperti apa, bisa dirawat atau tidak, kecukupan fasilitasnya, sampai keberadaan dokter yang bertugas.

''Dokter sekarang sudah berdatangan, yang dibutuhkan adalah dokter spesialis ortopedi dan bedah. Itu timnya sudah datang ada dari RS Hasan Sadikin, Bandung, RS Cipto Mangunkusumo, ada juga dokter dari TNI,'' tutur Menkes.

Sekarang yang kurang adalah ruang operasi. Menkes Budi telah memeriksa ketersediaan ruang operasi di setiap rumah sakit di Cianjur, di antaranya di RS Bhayangkara ada 1 kamar operasi, di RSUD Sayang ada 8 ruang operasi, ruang tersebut bisa dipakai semua cuman perlu sedikit perbaikan.

Kemudian di RS Dr. Hafiz terdapat 2 ruang operasi. Dan di RSUD Cimacan ada 4 ruang operasi yang bisa digunakan.

''Jadi sebenarnya sudah cukup ada 15 ruang operasi kalau masing-masing ruang operasi menargetkan 10 kali tindakan. Artinya dalam sehari bisa ada 150 orang yang dioperasi. Dengan demikian 334 pasien bisa selesai dalam 3 hari sampai 4 hari,'' tutur Menkes Budi.

Terkait obat-obatan, pasokan masih mencukupi karena jalur logistiknya terbuka.

''Obat-obatan tidak ada masalah. Saya tadi hanya melihat listrik mungkin perlu diperbaiki supaya alat-alat seperti CT Scan bisa digunakan. Itu penting sekali untuk bisa menangani masyarakat yang luka berat akibat gempa,'' ungkap Menkes.

Sumber: Kemkes.go.id

Artikel Terkait:

Tangani Korban Gempa Cianjur, Kemenkes Mobilisasi Tenaga Kesehatan dan Logistik Kesehatan

Gempa bumi terjadi di Cianjur dan sekitarnya pada Senin (21/22). Kementerian Kesehatan memobilisasi tenaga kesehatan dan logistik kesehatan sebagai langkah tanggap untuk menangani korban bencana.

Tangani Korban Gempa Cianjur, Kemenkes Mobilisasi Tenaga Kesehatan dan Logistik Kesehatan

Berdasarkan laporan yang diterima Kemenkes pada Senin (21/22) gempa terjadi pukul 13.21 WIB dengan kekuatan magnitudo 5.6 di darat dengan kedalaman 10 Km yang berpusat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. Muhammad Syahril mengatakan gempa ini mengakibatkan korban luka serta meninggal di Kabupaten Cianjur, dan terdapat korban luka di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor.

''Terdapat kerusakan di sejumlah fasilitas pelayanan Kesehatan. Saat ini masih dalam pendataan Kemenkes,'' ujar dr. Syahril.

Data populasi penduduk menurut BPS Kabupaten Cianjur pada Senin (21/22) terdapat sekitar 169 ribu orang terdampak, 5 ribuan orang pengungsi yang tersebar di beberapa titik.

Sementara itu, fasilitas kesehatan terdampak berdasarkan data Dinkes Jawa Barat, Dinkes Kabupaten Cianjur, Dinkes Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Bogor antara lain RSUD Cianjur, Puskesmas Cugenang, Kabupaten Cianjur, Puskesmas Pacet, Kabupaten Cianjur, dan Puskesmas Cireunghas, Kabupaten Sukabumi.

Kemenkes telah memobilisasi sejumlah tenaga kesehatan antara lain dari bidang kedokteran dan tenaga kesehatan (Biddokes) 22 tenaga kesehatan dan 1 ambulans; dari Kantor Kesehatan Pelabuhan 26 tenaga kesehatan dan 3 ambulans, RSUP Hasan Sadikin siap mengirimkan tim dan menyiapkan UGD untuk melayani pasien dari Cianjur, dari IDI 3 dokter spesialis bedah, 1 tim medis dan 1 ambulans, dari Perhimpunan Ahli Bedah Ortopedi Indonesia (PABOI) 3 dokter spesialis bedah ortopedi, dan 5 petugas PSC (Public Safety Center) 119.

Kemenkes juga memobilisasi logistic kesehatan berupa tenda rangka ukuran 612 meter, velbed, kit operasional HEOC, obat-obatan, masker, masker anak, APD, oksigen konsentrator, antigen kit, emergency kit, handscoon, body bag, pampers dewasa dan anak, paket kesling, family kit.

Adapun prosedur triase penanggulangan kegawatdaruratan, bagi korban luka ringan dan dapat dilakukan rawat jalan, dilakukan perawatan di Rumah Sakit Cimacan dan Rumah Sakit Dr. Hafiz. Untuk pasien dengan kondisi luka sedang, dilakukan perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara dan RS Lapangan TNI. Sementara pasien yang memerlukan pengobatan dengan segera karena kondisi yang kritis dan membutuhkan operasi besar, dimobilisasi ke 3 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Hasan Sadikin Badung, RSUD Kota Bogor, dan RS Sukabumi.

Sumber: Kemkes.go.id

Artikel Terkait:

Kunjungan Kerja ke Yogyakarta, Sekjen Kunta Tinjau Program Kesehatan bagi Masyarakat

Disela kunjungan kerjanya ke Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekretaris Jenderal, Kunta Wibawa Dasa Nugraha melakukan kunjungan ke sejumlah pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Sleman pada Sabtu (19/11).

Kunjungan Kerja ke Yogyakarta, Sekjen Kunta Tinjau Program Kesehatan bagi Masyarakat

Di Puskesmas Cangkringan, Sekjen berkeliling melihat fasilitas pelayanan kesehatan dan melakukan diskusi dengan Kepala Puskesmas beserta jajarannya mengenai pengelolaan layanan kesehatan dan program inovasi yang dilakukan oleh Puskesmas Cangkringan.

Disana, Sekjen menekankan agar Puskesmas Cangkringan terus melakukan inovasi layanan kesehatan yang berorientasi pada aspek promotif preventif kepada masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan edukasi dan sosialisasi serta skrining kesehatan yang menyasar semua siklus hidup mulai dari bayi, remaja hingga lansia.

Untuk itu, Puskesmas juga didorong untuk melakukan pengawasan terhadap masalah kesehatan lainnya seperti stunting, AKB dan AKB. Sehingga, upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya bisa tercapai.

''Puskesmas ini sebagai ujung tombak kesehatan masyarakat, sehingga perannya penting untuk mewujudkan Indonesia sehat. Saat ini masalah kesehatan itu bukan hanya COVID-19, tetapi ada juga stunting, AKI dan AKB yang menjadi program nasional. Untuk itu tetap semangat dan jaga kesehatan,'' pesan Sekjen.

Dalam kesempatan itu, Kepala Puskesmas Cangkringan, Sugeng Budi Setyo Purnomo menyebutkan bahwa Puskesmas Cangkringan berkomitmen penuh untuk melakukan berbagai inovasi layanan kesehatan guna mendukung agenda transformasi layanan kesehatan yang dicanangkan Kementerian Kesehatan. Salah satunya program GENCAR BUNTING (Gerakan Cangkringan Bebas Stunting).

Program GENCAR BUNTING merupakan suatu inovasi untuk meningkatkan pelayanan gizi balita sebagai upaya pencegahan dan penanganan stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Cangkringan. Adapun upaya yang digencarkan melalui program GENCAR BUNTING, diantaranya :

1. Melakukan pemeriksaan minimal 6 kali selama kehamilan dan pemberian TTD serta mengkonsumsi makanan bergizi seimbang pada ibu hamil

2. Melakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan ASI Eksklusif selama 6 bulan dan menyapih selama 2 tahun.

3. Setelah usia 6 bulan, anak diberikan makanan pendamping yang bergizi, rutin pantau pertumbuhan anak, imunisasi lengkap dan vitamin A sebanyak 2 kali selama satu tahun.

Berbagai upaya tersebut, lanjut Sugeng telah berhasil menurunkan angka kasus balita stunting di Kapanewon Cangkringan hingga angka 6,9% pada tahun 2021.

''Capaian ini tentunya tidak terlepas dari kerja keras para kader serta kolaborasi dan sinergi dari lintas sektor, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan komprehensif,'' kata Sugeng.

Usai meninjau Puskesmas Cangkringan, Sekjen melanjutkan kunjungannya di Kabupaten Sleman dengan meninjau program pemberdayaan masyarakat di Desa Sukunan yang merupakan satu dari duabelas desa binaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta pada Sabtu (19/11).

Sekjen Kunta menjelaskan kunjungan kerja tersebut dimaksudkan untuk melakukan monitoring terkait proses pendampingan yang dilakukan oleh Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sejak tahun 2003 tersebut.

''Hari ini saya berkesempatan melihat secara langsung program pendampingan yang dilakukan di Desa Sukunan, program ini saya kira sangat baik untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di desa,'' kata Sekjen Kunta.

Saat meninjau desa binaan, Sekjen berkesempatan melihat secara langsung program-program pemberdayaan yang dikembangkan dalam kerangka meningkatkan taraf perekonomian masyarakat sekaligus pelestarian lingkungan hidup.

Antara lain pemanfaatan sampah dan limbah rumah tangga menjadi barang barang yang dapat dimanfaatkan kembali (kerajinan daur ulang sampah) serta implementasi pemanfaatan teknologi tepat guna.

''Program ini bukan saja mampu meningkatkan nilai ekonomi, namun juga upaya pelestarian lingkungan, karena lingkungan yang bersih dan terawat adalah salah satu aspek penting untuk mewujudkan masyarakat yang sehat,'' kata Sekjen.

Selain pemberdayaan sektor ekonomi, di desa binaan juga dilakukan pemberdayaan sektor kesehatan diantaranya pendampingan Posyandu, program bedah organ rumah bagi masyarakat kurang mampu melalui program SORGAHATI (Sodaqoh untuk mewujudkan keluarga sehat lestari), pelaksanaan vaksinasi, dan pemeriksaan kesehatan.

Sekjen menyebutkan adanya desa binaan dengan berbagai program pemberdayaan tersebut menjadi bukti kehadiran Kementerian Kesehatan di tengah-tengah masyarakat.

Untuk itu, pihaknya berharap agar program pemberdayaan masyarakat baik sektor ekonomi maupun kesehatan, terus ditingkatkan agar masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas.

''Senang melihat program pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat. Harapannya melalui program ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan, mencapai hidup sehat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mendukung transformasi kesehatan,'' ujar Sekjen.

Sumber: Kemkes.go.id

Artikel Terkait:

Prof. Dante Usulkan Global Fund Fokus Penanganan COVID-19, HIV, TBC, dan Malaria di Asia Tenggara

Wakil Menteri Kesehatan RI Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono selaku Alternate Board Member (ABM) Country Coordinating Mechanism (CCM) Asia Tenggara mengusulkan 2 rekomendasi pada pertemuan Board Meeting Bersama Global Fund pada 15-17 November 2022 di Geneva, Switzerland.

Prof. Dante Usulkan Global Fund Fokus Penanganan COVID-19, HIV, TBC, dan Malaria di Asia Tenggara

Di tengah konteks ekonomi yang bergejolak terkait Seventh Replenishment, para donor mengonfirmasi untuk memberikan komitmen bantuan sebesar 14.282 Miliar USD. Selanjutnya, total replenishment mencapai 15,465 miliar USD.

Konstituensi Asia Tenggara yang terdiri dari Prof. Dante, Lovita Grace Tewu, Pusat Kebijakan Global dan Teknologi Kesehatan, dan Ahmad Samhari Baswedan, Sekretaris Eksekutif CCM Indonesia ingin mengusulkan dua rekomendasi antara lain :

Pertama, untuk meningkatkan total dana, kami mendukung Sekretariat untuk terlibat dengan FIF, dan melanjutkan upaya dalam melibatkan donor, serta sektor swasta.

''Untuk meningkatkan ketepatan penggunaan dana, kami sangat meminta alokasi negara, Covid-19 Respons Mechanism (C19RM), dan investasi berkelanjutan di negara-negara yang paling terkena dampak, termasuk negara-negara Asia Tenggara,'' ujar Wamenkes Prof. Dante.

Berdasarkan WHO Global Health Observatory, di Asia Tenggara, kasus HIV menjadi tertinggi ke-2, yaitu 3,8 juta setelah Afrika. Begitupun dengan angka kematian menjadi tertinggi kedua yakni 86.000 kematian setelah Afrika.

Selain itu, berdasarkan Global TB Report 2022 insiden tuberkulosis juga menjadi tertinggi, 4,8 dari 10,6 juta atau 45% dari insiden global. Kematian tuberkulosis tertinggi 0,76 dari 1,38 juta atau 55% dari kematian global. Sedangkan cakupan pengobatan hanya 62%.

Di Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari Malaria, dengan perkiraan 5 juta kasus dan hampir 9.000 kematian.

''Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa perpanjangan the Covid-19 Response Mechanism (C19RM), investasi katalitik, dan alokasi negara di masa depan menjadi prioritas investasi di Asia Tenggara,'' ucap Prof. Dante.

Negara-negara Asia Tenggara tetap mendukung, tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai donor. Kami berterima kasih kepada Sekretariat untuk mengelaborasi skenario ''Base Case''. Ini memberi kejelasan tentang bagaimana sumber tambahan anggaran dan pengeluaran (untuk investasi operasional dan katalitik) dihitung untuk alokasi.

CCM sebagai pengelola hibah Global Fund akan fokus pada optimalisasi pengendalian HIV/AIDS, TBC, dan malaria. Country Coordinating Mechanism (CCM) adalah organisasi beranggotakan perwakilan multi-sektor di tingkat nasional, yang bertugas melakukan penyusunan proposal yang dikirimkan kepada Global Fund. CCM juga melaksanakan pengawasan hibah Global Fund di negara penerima.

Sumber: Kemkes.go.id

Artikel Terkait:

Pemerintah Daerah Pidie Aceh Menetapkan Status KLB Polio

IIlustrasi Vaksin Polio

Pada awal November 2022 ditemukan satu kasus polio di Kabupaten Pidie, Aceh berdasarkan penelusuran RT-PCR. Pemerintah Kabupaten Pidie, Aceh, menetapkan satu temuan kasus polio di Pidie sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Pj Bupati Pidie, Wahyudi Adisiswanto menyampaikan pernyataan tersebut usai mendapatkan laporan seorang anak positif dinyatakan terserang virus polio.

Seperti yang dilansir dari Kementerian Kesehatan, pasien berusia 7 tahun 2 bulan dengan gejala kelumpuhan pada kaki kiri. Anak mulai merasa demam di tanggal 6 Oktober kemudian tanggal 18 Oktober masuk RSUD TCD sigil. Pada tanggal 21 sampai 22 Oktober dokter anak mencurigai polio dan mengambil dua spesimen dan dikirim ke provinsi. Kemudian tanggal 7 November hasil RT-PCR keluar hasil konfirmasi polio tipe 2.

Dikatakan Dirjen Maxi, Anak itu mengalami pengecilan di bagian otot paha dan betis kiri dan memang tidak memiliki riwayat imunisasi, tidak memiliki riwayat perjalanan kontak dengan pelaku perjalanan.

Kasus polio atau lumpuh layuh pada anak yang ditemukan di Pidie telah dikonfirmasi dari hasil pemeriksaan laboratorium Prof Sri Oemijati Kementerian Kesehatan di Jakarta yang merupakan laboratorium rujukan nasional.

Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Kesehatan Pidie, dr Arika Aboebakar menyatakan pihaknya bersama dengan tim dari Dinas Kesehatan Aceh, Kemenkes, WHO, dan UNICEF, sudah melakukan respons awal kejadian ini berupa Penyelidikan Epidemiologi (PE), termasuk pencarian kasus tambahan di wilayah terdampak baik di masyarakat maupun melalui kunjungan ke puskesmas dan rumah sakit setempat.

Dari penyelidikan epidemiologi, selain cakupan imunisasi Polio yang rendah, didapati faktor perilaku hidup bersih dan sehat penduduk yang masih kurang. Masih ada penduduk yang menerapkan BAB terbuka di sungai. Meskipun tersedia toilet, lubang pembuangan langsung mengalir ke sungai, sementara air sungai dipakai sebagai sumber aktivitas penduduk termasuk tempat bermain anak-anak.

Seperti yang dilansir oleh Kompas, Pemda Pidie Aceh melalui DInas Kesehatan juga melakukan review cakupan imunisasi dan penilaian kondisi sosial untuk mengetahui bagaimana penerimaan masyarakat di wilayah terdampak terhadap imunisasi. Selain itu koordinasi dan pengaktifan Tim Gerak Cepat (TGC).

“Perlu diketahui, virus polio menular melalui air yang tercemar tinja yang mengandung virus polio. Jika virus ini masuk ke dalam tubuh anak yang belum mendapatkan imunisasi polio secara lengkap, maka virus akan berkembang biak, disaluran pencernaan dan menyerang sistem saraf anak sehingga dapat menyebabkan kelumpuhan," ujar Arika.

"Ini dapat terjadi jika cakupan imunisasi rendah dalam jangka waktu yang cukup lama. Ditambah dengan kondisi sanitasi lingkungan yang tidak baik, seperti perilaku buang air besar sembarangan (BABS),” jelas Arika.

Arika menambahkan, dokter spesialis anak sudah mengunjungi pasien tersebut dan telah dianjurkan untuk dilakukan rehabilitasi medik. Dinas Kesehatan Pidie melalui Puskesmas Mane juga memfasilitasi rujukan ke RSUD T Chik Ditiro.

Arika mengatakan, untuk menanggulangi KLB, sesuai dengan petunjuk dari Tim Komite Ahli, maka akan dilakukan respons imunisasi dengan memberikan imunisasi tetes polio untuk semua anak usia 0- <13 tahun agar terbentuk kekebalan terhadap polio, serta penguatan sistem surveilans untuk mendeteksi cepat adanya kasus lumpuh layuh mendadak di masyarakat.

“Target imunisasi adalah 95 persen dan merata di semua wilayah agar kekebalan komunitas dapat tercapai,” katanya. Pemerintah Kabupaten Pidie juga segera meningkatkan edukasi masyarakat tentang pentingnya imunisasi rutin dan perilaku hidup bersih sehat, terutama perilaku BAB di jamban.

Hal ini melibatkan seluruh pihak, mulai dari pimpinan daerah beserta satuan kerja pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, kelompok remaja, PKK, organisasi profesi, ormas, lembaga pendidikan, kader, akademisi, media massa, dan swasta untuk mendukung pencegahan penularan virus polio.

Sementara, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Aceh, Iman Murahman menjelaskan, tren cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di Provinsi Aceh dalam lima tahun terakhir terus mengalami penurunan.

Padahal IDL sendiri wajib bagi anak usia dini atau balita, mengingat daya tahan atau kekebalan anak masih belum kuat dan sebagai imun untuk mencegah penyakit menular.

Untuk tahun 2017, cakupan IDL Aceh sebesar 59,7 persen, 2018 sebesar 58 persen, 2019 sebesar 48,9 persen, 2020 sebesar 42,7 persen, dan 2021 sebesar 38,4 persen.

"Tren cakupan imunisasi dasar lengkap di Aceh terus mengalami penurunan tiap tahunnya," kata Iman Murahman . Ia mengatakan, untuk rata-rata nasional, cakupan IDL Aceh juga paling rendah, yaitu berkisar 11,8 persen dari target nasional 54,6 persen.

"Bisa dibilang dari total 6.507 desa di Aceh, untuk cakupan Universal Child Immunization (UCI) hanya 24,9 persen saja yang sudah lengkap imunisasi atau tiga perempat di antaranya," ungkap Iman.

DIkutip dari berbagai sumber.

Artikel Terkait:

Pemerintah Bergerak Cepat Tangani Kasus Polio di Kabupaten Pidie

ilustrasi

Pada awal November 2022 ditemukan satu kasus polio di Kabupaten Pidie, Aceh berdasarkan penelusuran RT-PCR. Sehingga kemudian pemerintah Kabupaten Pidie menerapkan Kejadian Luar Biasa Polio tingkat Kabupaten Pidie.

Dikatakan Dirjen Maxi, Anak itu mengalami pengecilan di bagian otot paha dan betis kiri dan memang tidak memiliki riwayat imunisasi, tidak memiliki riwayat perjalanan kontak dengan pelaku perjalanan.

''Tapi anak ini saya lihat kondisinya kemarin bisa jalan meskipun tertatih-tatih, cuman tidak ada obat nanti tinggal di fisioterapi untuk mempertahankan masa ototnya,'' ungkap Dirjen Maxi.

''Kalau lihat cakupan oral polio virus OPV dan IPV memang seluruh Indonesia rendah terutama saat Pandemi Covid-19,'' ujar Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dr. Maxi Rein Rondonuwu di Jakarta, Sabtu (19/11).

Sebanyak 415 Kabupaten/Kota di 30 provinsi di Indonesia masuk dalam kriteria risiko tinggi polio karena rendahnya imunisasi, termasuk Aceh. Untuk itu Pemerintah gencarkan upaya Imunisasi.

Tim Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, Kementerian Kesehatan, WHO, dan Unicef sudah melakukan sejumlah tindakan penting termasuk melakukan pelacakan untuk mencari kasus lumpuh layuh lain di sekitar tempat tinggal kasus, pengambilan sampel tinja di wilayah terdampak untuk dilakukan pemeriksaan, dan memeriksa sampel air di tempat pembuangan dan survei cepat cakupan imunisasi.

Selanjutnya akan segera dilakukan tindakan pencegahan penularan lebih luas dengan meningkatkan notifikasi nakes dan faskes untuk mendeteksi adanya kasus lumpuh layuh lain, untuk segera ditindaklanjuti secara medis maupun epidemiologis.

Selanjutnya akan dilakukan pemberian imunisasi polio tambahan bagi semua anak usia 0-13 tahun di seluruh wilayah Provinsi Aceh sebanyak 2 putaran yang direncanakan akan dimulai pada tanggal 28 November 2022.

Melakukan edukasi dan penggerakkan masyarakat untuk mencegah penularan virus polio mengenai pentingnya imunisasi rutin bagi anak, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, terutama perilaku BAB di jamban.

Penyakit Polio sangat berbahaya bagi anak karena menyebabkan kelumpuhan dan tidak ada obatnya, namun mudah dicegah dengan imunisasi polio lengkap dan imunisasi rutin. Pencegahan juga dilakukan dengan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat seperti BAB di jamban yang sesuai standar, cuci tangan pakai sabun dan menggunakan air matang untuk makan dan minum.

''Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk segera melengkapi imunisasi rutin bagi anak-anak sesuai jadwal, dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat,'' ucap Dirjen Maxi.

Artikel Terkait:

Kolaborasi Kemenkes-Astra Pencanangan Posyandu Prima di Bali

Kolaborasi Kemenkes-Astra Canangkan Posyandu Prima di Bali

Kementerian Kesehatan Republik Indonesua terus memperluas agenda transformasi layanan kesehatan primer. Tujuannya untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan primer yang bermutu dan berkualitas kepada masyarakat di seluruh pelosok negeri.

Seperti yang dilansir oleh Kemkes, dengan mencanangkan Posyandu Pembantu Tonja menjadi Posyandu Prima yang merupakan program kolaborasi dengan PT Astra Internasional Tbk (Persero) pada Sabtu (19/11) di Banjar Tegeh Sari, Tonja, Denpasar Utara, Bali.

Pencanangan ditandai dengan penandatanganan MoU atau Nota Kesepahaman yang turut disaksikan oleh Wakil Gubernur Bali, Wakil Walikota Denpasar dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali pada acara Festival Kesehatan Astra.

''Ini adalah bagian dari transformasi layanan primer supaya lebih memperkuat dan mendekatkan keberadaan Kemenkes di masyarakat,'' Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Maria Endang Sumiwi saat ditemui disela pencanangan.

Dirjen Maria menjelaskan melalui transformasi layanan primer, posyandu prima di Dorong memiliki layanan kesehatan yang terstandardisasi dengan menerapkan sistem digitalisasi yang kian mempercepat layanan.

Dari segi layanan juga akan ditambah, sehingga semakin lengkap yang fokus pada upaya promotif preventif. Sasaran layanan juga akan diperluas pada semua siklus hidup mulai dari bayi sampai lansia .

Keberadaanya akan didukung dengan penyediaan berbagai sumberdaya guna mendukung pelayanan kesehatan masyarakat termasuk penyediaan alat pemeriksaan yang memadai dan didukung dengan ketersediaan tenaga kesehatan.

''Dengan berubah menjadi posyandu prima maka kegiatan promotif preventif akan lebih kuat dengan tim yang lebih besar, yaitu awalnya ada bidan 1 dan perawat kader, melalui posyandu prima ditambah kan 2 kader untuk bisa memperkuat layanan kesehatan primer bagi masyarakat di Desa Tenjo,'' ujar Dirjen Maria.

Dirjen Endang mengharapkan dengan pencanangan Posyandu Prima Tanjo bisa di manfaatkan oleh masyarakat sekitar dengan sebaik-baiknya.

Pemanfaatannya, lanjut Dirjen Endang bukan sekadar pemeriksaan kesehatan. Namun juga skrining kesehatan guna mendeteksi permasalahan kesehatan masyarakat sedini mungkin sehingga derajat kesehatan masyarakat akan meningkat.

Pihaknya juga berharap kolaborasi apik antara Kementerian Kesehatan dengan PT Astra Internasional Tbk dalam upaya penyediaan layanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas melalui revitalization posyandu dapat terus berlanjut dan diperkuat.

Saat ini sedikitnya terdapat 300 ribu unit Posyandu yang direaktivasi menjadi posyandu prima. Revitalisasi Ini merupakan bagian dari transformasi kesehatan layanan primer dalam kerangka memenuhi kebutuhan layanan kesehatan yang masih kurang. Melalui kolaborasi dengan berbagai stakeholder harapannya program ini bisa rampung pada 2024.

''Kami menyampaikan terima kasih kepada Astra yang selama ini telah memberikan kontribusi sosial berkelanjutan, kami berharap ini menjadi awal kolaborasi yang baik antara Kementerian Kesehatan RI, Pemerintah Provinsi Bali, dan Pemerintah Kota Denpasar bersama Astra dalam penyelenggaraan transformasi pelayanan kesehatan primer, serta ke depannya dapat dilaksanakan di provinsi, kabupaten dan kota lain yang menjadi lokasi binaan Astra,'' harap Dirjen Endang.

Pada kesempatan yang sama, Chief of Corporate Human Capital Development Astra Aloysius Budi Santoso menyebutkan bahwa PT Astra Internasional memiliki semangat yang sama dengan Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan Indonesia Sehat.

Kontribusi astra dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia diwujudkan dalam berbagai program diantaranya Posyandu Terintegrasi untuk ibu, anak, remaja, dan lansia, program Intervensi Gizi, serta program Kesehatan Lingkungan Terintegrasi. Tak hanya itu, Astra juga akan membantu penyediaan alat posyandu di seluruh Indonesia.

Untuk itu, Aloy berharap semangat kolaborasi untuk membangun negeri tersebut dapat terus dilanjutkan demi mewujudkan Indonesia sehat.

''Astra berharap semangat untuk terus berkolaborasi dalam mendukung pemerintah dapat terus berkembang, demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang lebih sehat, tangguh, kreatif dan inivatif,'' pungkasnya.

Sumber: Kemkes.go.id

Artikel Terkait:

Infografis Bahaya Asap Rokok - 2 (Perokok Pasif)

Perokok Pasif

Perokok Aktif adalah orang yang bukan perokok tapi menghirup asap rokok orang lain atau orang yang berada dalam satu ruangan tertutup dengan orang yang sedang merokok.

Rumah adalah tempat berlindung,termasuk dari asap rokok. Perokok pasif harus berani menyuarakan haknya untuk tidak menghirup asap rokok.

Bahaya Perokok Aktif dan Perokok Pasif

Menyebabkan kerontokan rambut.
Tulang lebih mudah patah.
Merusak gigi dan menyebabkan bau mulut yang tidak sedap.
Gangguan pada mata, seperti katarak.
Kehilangan pendengaran lebih awal dibanding bukan perokok.

Bahaya Perokok Aktif dan Perokok Pasif

Menyebabkan penyakit paru - paru kronis
Menyebabkan stroke dan serangan jantung
Menyebabkan kanker kulit
Menyebabkan kemandulan dan impotensi
Menyebabkan kanker rahim dan keguguran.

Ironisnya 75 % bahaya dari asap rokok justru didapat oleh perokok pasif karena terpapar asap rokok secara langsung

Ironisnya 75 % bahaya dari asap rokok justru didapat oleh perokok pasif karena terpapar asap rokok secara langsung.

Asap rokok yang dihirup oleh perokok pasif memiliki setidaknya 4000 senyawa kimia, 400 zat berbahaya seperti Sianida, Tar, Arsenik, Benzene dan berbagai zat berbahaya lainnya.

Bayi atau anak-anak yang terpapar asap rokok yang dihembuskan oleh para perokok bisa menjadi perokok pasif.

Akibat seringnya menghirup asap rokok, maka mereka berisiko mengalami SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) yakni kematian bayi secara mendadak

Perokok pasif juga berisiko mendapatkan serangan jantung atau stroke secara mendadak

Perokok pasif juga berisiko mendapatkan serangan jantung atau stroke secara mendadak karena darah yang terpapar kandungan asap rokok cenderung menjadi lebih kental dan memicu penyumbatan pada pembuluh darah.

Sumber: p2ptm.kemkes.go.id

Puskesmas

Cari disini

Kemenkes Mobilisasi Relawan Kesehatan ke Titik Pengungsian Korban Gempa Cianjur

Menkes Budi Pastikan Layanan Kesehatan Daerah Gempa Berjalan

Tangani Korban Gempa Cianjur, Kemenkes Mobilisasi Tenaga Kesehatan dan Logistik Kesehatan

Kunjungan Kerja ke Yogyakarta, Sekjen Kunta Tinjau Program Kesehatan bagi Masyarakat

Prof. Dante Usulkan Global Fund Fokus Penanganan COVID-19, HIV, TBC, dan Malaria di Asia Tenggara

Pemerintah Daerah Pidie Aceh Menetapkan Status KLB Polio

Pemerintah Bergerak Cepat Tangani Kasus Polio di Kabupaten Pidie

Kolaborasi Kemenkes-Astra Pencanangan Posyandu Prima di Bali

Infografis Bahaya Asap Rokok - 2 (Perokok Pasif)

Cari disini:

Popular Posts