Propinsi Luar Jawa Bali Capaian Imunisasi Kejar hanya 35%

Propinsi Luar Jawa Bali Capaian Imunisasi Kejar hanya 35%

 Semua propinsi di Indonesia diminta melanjutkan imunisasi kejar baik Polio, Pentavalen DPT, HB-HiB, maupun. Campak rubella. Hal ini menyusul capaian imunisasi kejar yang berlangsung sejak bulan Mei hingga November 2022.

Imunisasi Kejar adalah imunisasi tambahan untuk mengejar cakupan imunisasi rutin yang masih rendah, sehingga anak anak dapat terlindungi dari kematian dan kecacatan akibat penyakit.

Sebanyak 72,7% atau 26,5 juta anak indonesia mendapatkan imunisasi kejar campak rubella dari target anak 36,4 Juta. Dimana proporsi terbanyak disumbang dari regional Jawa-Bali sebesar 97,9% dari seluruh capaian. Sementara 27 propinsi lain di luar jawa bali sebesar 63,9%.

''Imunisasi kejar capaiannya bervariasi. Namun kalau kita lihat secara umum di luar propinsi Jawa-Bali. Untuk imunisasi kejar untuk OPV, IPV, dan pentavalen capaiannya masih sangat rendah. OPV 33,6%, IPV 23,8%, dan pentavalen 30,2%,'' ujar Plt. Direktur Pengelolaan Imunisasi dr. Prima Yosephine saat memberikan keterangan pers secara virtual di Jakarta, Jumat (2/12).

Sementara, lanjut dr. Prima menjabarkan untuk regional Jawa Bali, capaian imunisasi kejar polio tetes atau OPV sebesar 84,6%, sudah berhasil mencapai target. Begitu juga dengan imunisasi pentavalen mencapai 91,3%. Namun demikian, regional ini belum bisa mencapai target imunisasi kejar polio suntik IPV, yang baru mencapai 77,3%.

Lebih lanjut, dr. prima menjelaskan secara rinci capaian imunisasi di tiap tiap propinsi. Capaian imunisasi campak-rubella semua propinsi di regional Jawa-Bali yang sudah bisa mencapai target 95% meliputi propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, DKI Jakarta,dan Jawa Timur. Sementara hanya satu propinsi di luar Jawa-Bali yang bisa mencapai target 95% yaitu provinsi Sulawesi Selatan.

Capaian masing masing propinsi untuk imunisasi kejar polio dari target 80%, untuk di luar regional Jawa dan Bali baru tiga propinsi yang mampu memenuhi yaitu kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung. Sementara untuk Regional jawa-bali hanya propinsi DKI Jakarta yang belum mencapai target.

Demikian hal nya untuk capaian imunisasi polio suntik (IPV), dimana hanya propinsi Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur yang sudah memenuhi target, sementara 29 propinsi lainnya belum.

Sementara untuk capaian imunisasi kejar pentavalen DPT, HB-Hib selain Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur, ada tiga propinsi di luar regional Jawa-Bali yang sudah memenuhi target yaitu Lampung, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan.

Prima mengatakan yang perlu kita lakukan sekarang mengingat kita sudah ada KLB Polio di Aceh saat ini dan cakupan imunisasi Polio di semua propinsi belum mencapai target 95%, maka kami sudah menghimbau berdasarkan SE Dirjen P2P untuk semua propinsi melanjutkan imunisasi kejar polio khususnya dan memastikan semua sasaran balita 12-59 bulan harus mendapatkan dosis polio tetes 4 dosis dan 1 dosis untuk imunisasi polio suntik.

Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) yang dilaksanakan sejak bulan Mei merupakan upaya yang dilakukan Kementerian Kesehatan untuk menyikapi adanya gap imunitas serta memperkecil kemungkinan terjadinya perluasan Kejadian Luar Biasa atau peningkatan kasus yang bisa dicegah dengan Imunisasi.

Pada tahap pertama BIAN dilaksanakan pada bulan Mei untuk 27 propinsi di luar regional Jawa dan Bali. Sementara putaran kedua dilaksanakan pada bulan Agustus untuk propinsi di Regional Jawa dan Bali.

''Sebagai tindak lanjut semua propinsi harus melanjutkan imunisasi kejar polio khususnya dan memastikan semua sasaran balita 12-59 bulan harus mendapatkan dosis polio tetes 4 dosis dan 1 dosis untuk imunisasi polio suntik,'' jelas dr. Prima.

Propinsi dan Kabupaten/Kota juga harus melanjutkan imunisasi kejar untuk pentavalen DPT, HB-Hib dan campak rubella bagi semua anak anak yang berusia dibawah 5 tahun yang belum atau tidak lengkap status imunisasinya, sampai akhir tahun, lanjutnya

Upaya lainnya dengan menggandeng berbagai lintas sektor untuk bisa membantu mobilisasi masyarakat agar mau dan mampu melengkapi vaksinasi anak. Terutama untuk polio suntik karena saat ini KLBnya polio tipe 2 yang pencegahannya hanya ada di imunisasi IPV. ujar dr. Prima

Sumber: Kemkes.go.id

Indonesia Pimpin Pengembangan Genomik Level Asia Tenggara

Indonesia Pimpin Pengembangan Genomik Level Asia Tenggara

Indonesia memimpin pengembangan genomik level Asia Tenggara melalui pertemuan South East Asia Genomics 2022.

Keanekaragaman hayati, data genomik, dan jumlah populasi Indonesia diyakini Menkes Budi sebagai modal Indonesia, salah satunya untuk memberikan data yang akurat untuk masa depan revolusi industri di bidang kesehatan, yaitu kedokteran presisi.

''Saya sangat yakin Indonesia berada pada posisi yang baik untuk melanjutkan mengembangkan industri bioteknologi dan genomik, menjadikan industri kesehatan dan kedokteran yang lebih baik di masa depan,'' ujar ujar Menteri Kesehatan Budi Sabtu (3/12).

Temuan DNA pada tahun 1950 an memicu revolusi industri di Bidang kesehatan. Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati, kekayaan genom dan populasi yang besar memiliki pondasi yang kuat untuk memasuki kancah ini.

Tujuan kami adalah memajukan ilmu pengetahuan dan layanan untuk kesehatan rakyat kami. Pedoman klinis terkini menggunakan terapi empiris, yang berarti setiap orang dengan diagnosis yang sama mendapatkan pengobatan yang sama. Dengan ilmu genomik, kami dapat menyesuaikan dan mempersonalisasi perawatan untuk setiap orang menuju pengobatan presisi.

Menyadari pentingnya dan potensi penggunaan teknologi genom manusia, Kementerian Kesehatan Indonesia telah meluncurkan inisiatif genomik nasional pertama melalui Biomedical and Genome Science Initiative atau BGSi sebagai fondasi. Diharapkan pada tahun depan adopsi teknologi sudah dapat dimanfaatkan.

Tahapan yang kedua adalah dengan membangun platform dan kapasitas, dimana saat ini indonesia dalam tahapan meningkatkan kapasitas sekuensing. Dalam dua tahun terakhir terjadi peningkatan, dimana pada tahun 2020 Indonesia hanya mampu melaksanakan 140 genome sequencing, namun pada akhir 2021 indonesia mampu melaksanakan 2000 pemeriksaan genomic. Angka ini diprediksi akan mencapai 8 ribu sampai 10 ribu di akhir tahun 2022, jelas Menkes Budi.

Studi genom memainkan peran penting dalam mengubah sistem atau tindakan perawatan kesehatan publik dengan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana genomik dan DNA memberikan pengaruh pada kondisi kesehatan personal.

''Saya sangat yakin kita membutuhkannya. Kapasitas laboratorium yang sangat kuat, pusat kapasitas bioinformatik yang sangat kuat dan kapasitas Sumber daya Manusia yang mendukung,'' terang Menkes.

Melalui Konferensi ini, diharapkan menjadi ajang untuk berbagi dan berdiskusi tentang kegiatan genom terbaru negara-negara anggota ASEAN; mentransfer pengetahuan dan inovasi di bidang genomik; membangun kerjasama yang kuat antara negara-negara, termasuk pemerintah, akademisi, dokter dan sektor swasta.

Sebanyak 20 pembicara hadir dari 7 negara anggota ASEAN, NIH US, ASEAN Secretariat, GISAID, Broad Institute, FIND, Duke NUS University Singapore, Gene Solution Viet Nam, Biofarma, Kura-Kura Bali Indonesia, dengan peserta dari universitas, klinisi, praktik laboratorium, dan sektor swasta.

Sumber: Kemkes.go.id dan berbagai sumber

Indonesia Level Satu Transmisi Komunitas, Vaksinasi Tetap Gaspol

Indonesia Level Satu Transmisi Komunitas, Vaksinasi Tetap Gaspol

Juru Bicara Kementerian Kesehatan, dr. Muhammad Syahril mengungkapkan Indonesia masih berada di Level 1 transmisi Komunitas. Kendati Demikian Vaksinasi Tetap Harus Digalakan.

Dalam satu minggu terakhir tren kasus COVID-19 di Indonesia mengalami penurunan, yang disertai penurunan tren perawatan di rumah sakit.

''Dalam tujuh hari terakhir rata-rata 5025 dan hari kemarin 1 desember 4.977, terjadi penurunan 21,2%,'' ujar dr. Syahril.

Demikian halnya dengan kasus kematian, dalam satu minggu terakhir rata-rata per hari 46 dengan CFR masih 2,4%. Rawat inap di rumah sakit, BOR ada 10,9%, hari kemarin 6.352 total yang dirawat yang rata-rata satu minggu terakhir per harinya 6.800 dengan BOR rata-rata 11,6%.

Tren perawatan rumah sakit di ruang isolasi lanjut dr Syahril, per tanggal 1 desember terdapat penurunan sebanyak 5,76%. Kalau kemarin 5750 yang dirawat dan harian 1 minggu lalu adalah sebesar 6.152. Demikian juga dengan tren perawatan di ruang intensif. Kasus harian yang dirawat 602, dan harian dalam satu minggu terakhir sebanyak 649, terjadi penurunan 5,61%.

Meskipun terjadi penurunan kasus COVID-19, namun angka kematian akibat COVID-19 mengalami fluktuasi. Dari rata-rata mingguan sebanyak 46 orang, terjadi kenaikan sebanyak 54 orang pada 1 Desember 2022, diiringi dengan peningkatan positivity rate, lanjut dr. Syahril.

Kasus COVID-19 saat masih didominasi di Pulau Jawa dan Bali dengan proporsi kasus mencapai 90,63%, sementara proporsi kasus di luar pulau Jawa dan Bali sebesar 9,3%.

Menurut dr. Syahril, kondisi ini harus tetap menjadi perhatian kita mengingat 17.442 pasien yang dirawat di RS pada periode 4 oktober sampai 21 November memiliki gejalanya sedang, berat hingga kritis. Dimana 71% pasien belum mendapatkan booster.

Sebanyak 2.449 pasien meninggal dunia pada periode yang sama, dimana 82% diantaranya juga belum mendapatkan vaksin booster COVID-19. Kematian tertinggi pada kelompok lansia dan 50% lansia ini belum mendapatkan vaksinasi.

Pihaknya meminta semua pihak untuk bekerja bersama sama untuk mempercepat Indonesia mencapai akhir pandemi, salah satunya dengan bahu membahu meningkatkan cakupan vaksinasi COVID-19.

''Upaya vaksinasi menjadi bagian upaya atau strategi kita dalam mencapai atau menuju berakhirnya pandemic COVID-19,'' jelasnya.

Hingga saat ini sudah lebih dari 442 juta vaksin COVID-19 disuntikkan kepada masyarakat indonesia, dengan rincian untuk vaksinasi pertama, lebih dari 203 juta atau 86.51% penduduk Indonesia sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Sementara lebih dari 173 juta masyarakat Indonesia atau 73% yang sudah mendapatkan dosis lengkap. Untuk capaian Booster pertama sebesar 28.32%, sementara total booster kedua sebesar 3,88%.

''Dari 514 Kab/Kota, masih ada 261 Kab/Kota dengan cakupan dosis 2 dibawah 70%, ini menjadi PR bagi kita semua ada kab/kota yang belum mencapai bisa dilihat dari grafik. Ada 390 kab/kota dengan cakupan vaksinasi lansia kurang dari 70%,'' jelas dr. Syahril.

Meskipun laju vaksinasi sempat mengalami penurunan pada bulan sebelumnya, mulai pertengahan November kemarin angka sudah mulai bergerak naik Kembali ke pertengahan November yang lalu. Mudah mudahan vaksin ketiga dan keempat akan semakin meningkat untuk mencapai cakupan yang dicapai WHO 70% atau diatas 50% untuk vaksinasi booster, tandasnya.

Sumber: Kemkes.go.id

Tindakan Intervensi Jantung Non Bedah Perdana di Maluku, Wujud Nyata Transformasi Rujukan

Tindakan Intervensi Jantung Non Bedah Perdana di Maluku, Wujud Nyata Transformasi Rujukan

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. J. Leimema Ambon sukses melaksanakan tindakan intervensi non bedah (PCI) jantung yang pertama kali di Provinsi Maluku. Secara nasional Maluku merupakan provinsi ke 28 yang telah melakukan tindakan intervensi non bedah dengan pemasangan stent pada penyakit Jantung Koroner.

Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono mengatakan upaya ini merupakan salah satu langkah konkrit transformasi layanan kesehatan rujukan yang saat ini diusung Kementerian Kesehatan. Bertujuan mengurangi beban pembiayaan kesehatan dan mengurangi antrian penanganan Penyakit Jantung serta sekaligus memberikan kemudahan akses masyarakat Indonesia kepada pelayanan kesehatan.

''Salah satu yang menjadi kendala dalam upaya untuk menekan angka kematian jantung ini adalah tindakan intervensi yang masih sangat terbatas bahkan penyakit jantung yang merupakan penyakit katastropik terbesar ini harus menunggu waktu layanan 1 tahun untuk dipasang ring kalau dikerjakan hanya di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta,'' ujar Prof. Dante saat Konferensi Pers Virtual di Jakarta (2/12).

Penyakit jantung merupakan salah satu penyebab angka kematian dan kesakitan tertinggi dalam 10 tahun terakhir, kelompok penyakit ini juga menjadi beban pembiayaan yang besar (penyakit katastropik). Berdasarkan data estimasi kasus kardiovaskular di Indonesia sebanyak 2.784.064 kasus, sedangkan jumlah kematian ditemukan 15 dari 1000 orang.

Direktur RSUP Dr. Leimena, drg. Saraswati menyampaikan pada hari ini dilakukan sebanyak lima tindakan intervensi jantung

''Alhamdulillah semua lancar,'' ujar drg. Saras.

Tindakan pelayanan jantung terpadu kateterisasi jantung dengan tindakan PCI dilaksanakan di RSUP J. Leimena Ambon dengan diampu oleh tim dokter RSJPD Harapan Kita sebagai RS pengampu nasional. Diharapkan kedepan pelayanan jantung terpadu kateterisasi jantung di Provinsi Maluku dapat berjalan mandiri dalam rangka penurunan kematian akibat penyakit kardiovaskular.

Ketua Tim Proctorship RSJPD Harapan Kita dr. Hananto Andriantoro mengatakan selain Maluku, masih terdapat lima provinsi lain yang ditargetkan menyusul untuk dapat melakukan intervensi pemasangan ring jantung yaitu Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Maluku Utara, dan Sulwasesi Barat.

''Setelah intervensi pada tingkat RS provinsi, tugas kami (menyiapkan) Rumah Sakit kabupaten kota di seluruh Indonesia yang saat ini direncanakan tahap pertama berjumlah 267 rumah sakit,'' ujar dr. Hananto.

Lebih lanjut Prof Dante menjelaskan rumah sakit pengampu dan diampu yang tergabung dalam jejaring akan bertransformasi serta berkolaborasi melaksanakan pelayanan kardiovaskular komprehensif ke dalam tiga strata.

Pada Strata Madya rumah sakit mampu melakukan pelayanan kardiovaskular berupa pelayanan non intervensi seperti pemasangan ring. Pada Strata Utama, rumah sakit mampu melakukan pelayanan kardiovaskular berupa pelayanan non intervensi, pelayanan kateterisasi jantung, dan pelayanan bedah jantung terbuka Dan pada Strata paripurna, rumah sakit mampu melakukan pelayanan kardiovaskular berupa pelayanan non intervensi, pelayanan kateterisasi jantung, pelayanan bedah jantung terbuka dan pelayanan terpadu dan mutakhir

''Kita targetkan bedah jantung terbuka ini dapat dilakukan di semua provinsi di Indonesia tidak akan bisa melakukan bedah jantung terbuka pada tahun 2027. Dan pada tahun 2024 kira-kira 50% rumah sakit di level kota/ kabupatenbisa melakukan pemasangan ring,'' lanjut Prof Dante.

Pada bagian akhir Prof Dante mengingatkan 1 dari 1000 penduduk Indonesia beresiko mengalami serangan jantung dan 11% akan berakhir kepada kematian.

Sumber: Kemkes.go.id

Anggaran Kesehatan 2023 Fokus Tingkatkan Kualitas Layanan Kesehatan

Anggaran Kesehatan 2023 Fokus Tingkatkan Kualitas Layanan Kesehatan

Tahun 2023, Kementerian Kesehatan berfokus pada peningkatan kualitas layanan kesehatan. Hal ini tercermin dalam fokus Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2023.

''Yang terjadi di Kemenkes adalah prioritas kita sudah bergeser yang tadinya ke penanganan pandemi, sekarang kembali untuk fokus ke meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat,'' Ujar Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin saat memberikan Keterangan Pers di Istana Negara Kamis (1/12).

Anggaran kementerian Kesehatan terbagi menjadi enam prioritas yang sejalan dengan transformasi kesehatan yang saat ini sedang diusung oleh Kementerian Kesehatan.

Prioritas pertama pada Program yang sifatnya promotif preventif seperti revitalisasi puskesmas, posyandu. Salah satu prioritas Kemenkes yaitu menjaga agar masyarakat kita tetap sehat bukan mengobati orang sakit, lanjut Menkes.

Prioritas yang kedua, melalui restrukturisasi dari rumah sakit di seluruh indonesia dengan bersinergi dengan pemerintah daerah, dan Institusi lain yang memiliki pelayanan rumah sakit seperti TNI dan POLRI.

''Khususnya ke penyakit yang burden of diseasenya yang menyebabkan kematian dan biaya paling tinggi, yaitu jantung stroke, dan kanker,'' ujar Menkes.

Prioritas ketiga membangun sistem ketahanan kesehatan dengan bekerjasama dengan kementerian perindustrian untuk membangun industri kesehatan. Tujuannya mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, terutama dalam bersiap menghadapi pandemi

Prioritas keempat melalui pengembangan kecukupan sumber daya manusia kesehatan, termasuk bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan kementerian Agama untuk memastikan tenaga kesehatan khususnya dokter, dan dokter spesialis cukup. Salah satunya melalui program pemberian beasiswa pendidikan kedokteran yang lebih banyak.

Prioritas kelima dengan memperbaiki sistem pembiayaan kesehatan untuk menjamin pembiayaan kesehatan yang tersedia, cukup, berkelanjutan, dan dengan alokasi yang adil, termasuk juga Pembiayan PBI JKN.

Prioritas keenam lanjut Menkes, dengan menjadikan program kesehatan masa depan berbasis bioteknologi, information teknologi, Artificial Intelegent, dan semua teknologi kesehatan baru.

Menkes menuturkan dalam tiga tahun terkahir, secara nominal anggaran Kementerian Kesehatan mengalami penurunan, namun tidak mengurangi esensi dan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini merupakan cerminan anggaran tepat guna

''Kita lakukan integrasi dengan kementerian/lembaga lain. Contohnya posyandu, kita duduk dengan kemendagri dan Kemendes, agara revitalisasi posyandu khususnya untuk memberikan layanan kesehatan ke masyarakat tidak semuanya anggarannya dari kita, tapi diintegrasikan dengan anggaran kementerian desa, dalam negeri dalam bentuk APBD, APBS,'' jelas Menkes.

APBN Kementerian Kesehatan tahun 2023 mencapai Rp85,5 triliun dari Rp178,7 triliun total anggaran kesehatan, atau sebesar 47,8%. Di dalamnya termasuk anggaran untuk pembayaran iuran JKN bagi 96,8 juta jiwa peserta PBI sebesar Rp46,5 triliun.

• Rincian anggaran Kesehatan dimaksud meliputi:
• Rp5,9 triliun (7,0%) untuk Transformasi Layanan Primer
• Rp18,4 triliun (21,5%) untuk Transformasi Layanan Rujukan
• Rp1,4 triliun (1,6%) untuk Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan
• Rp46,6 triliun (54,5%) untuk Transformasi Pembiayaan Kesehatan
• Rp3,8 triliun (4,4%) untuk Transformasi SDM Kesehatan
• Rp0,5 triliun (0,5%) untuk Transformasi Teknologi Kesehatan
• Rp8,9 triliun (10,4%) untuk kegiatan rutin dan dukungan manajemen.

Kementerian Kesehatan juga berperan dalam menentukan pemanfaatan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Bidang Kesehatan Tahun 2023 sesuai transformasi kesehatan, dengan total anggaran Rp51,7 triliun, untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Nonfisik, dan Specific Grant Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan.

DAK Fisik sebesar Rp12,9 triliun dialokasikan untuk pembangunan, rehabilitasi, dan pemenuhan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan. Sementara DAK Non Fisik sebesar Rp12,7 triliun dialokasikan untuk biaya operasional puskesmas, pemenuhan obat esensial dan Bahan Medis Habis Pakai serta peningkatan kinerja tenaga kesehatan dan kader. Sebanyak Rp26 triliun dialokasikan untuk spesific grant Dana Alokasi Umum yang diarahkan untuk prioritas pemenuhan layanan primer dan rujukan.

Sumber: Kemkes.go.id