Puskesmas: Artikel Kesehatan

Showing posts with label Artikel Kesehatan. Show all posts

Menkes Budi Minta Operasi Jantung Pasang Ring bisa Dilakukan di Semua Kabupaten/Kota

Penyakit jantung jadi penyebab utama kematian di Indonesia. Karenanya, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin meminta operasi jantung pasang ring bisa dilakukan di 514 kabupaten/kota sebelum akhir masa jabatannya sebagai Menteri Kesehatan.

Berdasarkan Global Burden of Desease dan Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) 2014-2019 penyakit jantung menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia.

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 dan 2018 menunjukan tren peningkatan penyakit jantung yakni 0,5% pada 2013 menjadi 1,5% pada 2018.

Bahkan penyakit jantung ini menjadi beban biaya terbesar. Berdasarkan data BPJS Kesehatan pada 2021 pembiayaan kesehatan terbesar ada pada penyakit jantung sekitar Rp. 7,7 triliun.

Tak hanya itu, Menkes Budi mengatakan setiap tahun dari 4,8 juta bayi lahir, sekitar 50 ribu bayi lahir dengan penyakit jantung bawaan. Kemudian 40% dari 50 ribu bayi itu harus operasi jantung terbuka dalam 1 tahun.

Untuk mengatasi masalah penyakit jantung di Indonesia, harus dilakukan penguatan pada layanan primer melalui edukasi, pencegahan, dan meningkatkan kapasitas serta kapabilitas layanan primer.

Edukasi di layanan primer dilakukan melalui kampanye, antara lain kampanye imunisasi, gizi seimbang, olah raga, anti rokok, sanitasi dan kebersihan lingkungan, skrining penyakit, dan kepatuhan pengobatan.

Selain pencegahan, intervensi lain untuk pengobatan jantung adalah operasi pasang ring.

''Saya minta 514 kabupaten/kota bisa operasi pasang ring. Semua provinsi harus bisa operasi gagal jantung terbuka dan bedah otak terbuka,'' ujar Menkes Budi pada Indonesian Society of Interventional Cardiology Annual Meeting (ISICAM) 2022 di Jakarta.

Dikatakan Menkes, dibutuhkan bantuan dari dokter spesialis jantung untuk bisa melakukan operasi jantung pasang ring di 514 kabupaten/kota.

Butuh anggaran Rp. 31 triliun sampai 2027 untuk menjadikan 514 kabupaten/kota bisa melakukan operasi jantung. Untuk tahap 1 Kemenkes menyediakan anggaran Rp. 17,9 triliun dan Rp. 13,1 triliun di tahap 2.

Sumber: Kemkes.go.id

Artikel Terkait:

Beri Perlindungan Tambahan, Lansia Diberikan Vaksin Booster Kedua

Ilustrasi Booster Vaksinasi kedua pada Lansia

Dalam beberapa minggu terakhir, jumlah kasus konfirmasi COVID-19 baik global maupun nasional terjadi trend peningkatan.

Sebagai upaya mitigasi peningkatan kasus dan munculnya subvarian baru, pemerintah mulai menggenjot cakupan vaksinasi COVID-19 baik dosis lengkap maupun booster. Yang terbaru, Kementerian Kesehatan mengizinkan pemberian vaksinasi booster COVID-19 dosis kedua, atau suntikan keempat, kepada lansia berusia diatas 60 tahun.

Juru Bicara COVID-19 Kementerian Kesehatan, M. Syahril menyebutkan kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan tambahan terhadap kelompok rentan, untuk mengurangi tingkat keparahan, bahkan kematian akibat COVID-19.

Di saat bersamaan, SE tersebut juga dimaksudkan untuk mendorong Pemerintah Daerah dan fasyankes penyelenggara vaksinasi baik pemerintah maupun swasta untuk melakukan vaksinasi COVID-19 booster kedua bagi lansia.

Vaksin yang dapat digunakan untuk dosis booster kedua adalah vaksin yang telah mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan POM dan rekomendasi ITAGI serta memperhatikan vaksin yang tersedia di masing-masing daerah.

''Adapun vaksinasi COVID-19 booster kedua untuk lansia, bisa diberikan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sejak booster pertama diberikan, sementara bagi lansia yang belum booster pertama segera dapatkan booster pertama, Kami menghimbau agar para lansia dipastikan vaksinasi primernya harus dilengkapi dulu,'' kata dr. Syahril.

Lebih lanjut, dr. Syahril menekankan agar percepatan vaksinasi booster kedua lansia berjalan beriringan dengan vaksinasi primer dan booster pertama. Pelaksanaannya juga harus merata di seluruh Indonesia, mengingat masih ada beberapa daerah yang cakupan vaksinasi primer dan booster masih dibawah 70% dari populasi.

''Percepatan vaksinasi baik primer maupun booster perlu dilakukan mengingat pasien COVID-19 yang meninggal sebagian besar adalah masyarakat yang belum divaksinasi, lansia dan orang dengan penyakit penyerta,'' Ungkap dr. Syahril.

Untuk itu, pihaknya mendorong agar daerah yang cakupan vaksinasinya belum mencapai target kekebalan kelompok yakni minimal 70% dari populasi terus digencarkan.

dr. Syahril juga mengajak masyarakat yang belum vaksinasi maupun yang belum melengkapi dosis primer juga booster terutama pada lansia agar segera melakukan vaksinasi di fasilitas pelayanan kesehatan atau di pos pelayanan vaksinasi terdekat.

''Mengingat faktor risikonya yang tinggi, kami mengimbau kepada masyarakat yang memang belum divaksinasi ataupun vaksinasinya belum lengkap, agar secepatnya dilengkapi. Jangan menunda dan jangan pilih-pilih vaksin, karena vaksinasi terbaik adalah vaksinasi yang dilakukan sekarang juga,'' ujar dr. Syahril.

Sumber: Kemkes.go.id

Artikel Terkait:

Ditemukan Tiga Anak Positif Virus Polio di Kabupaten Pidie

Ilustrasi

Ditemukan tiga anak positif virus polio tanpa gejala lumpuh layuh mendadak di Kabupaten Pidie, Aceh. Temuan ini berdasarkan hasil pemeriksaan lanjut anak usia <5 tahun yang tinggal di sekitar kasus polio pada awal november lalu. Pemeriksaan tinja melalui Targeted Healthy Stools Sampling sesuai dengan rekomendasi WHO.

Sebelumnya, pada awal November 2022 ditemukan satu kasus polio di Kabupaten Pidie, Aceh, sehingga kemudian Kabupaten Pidie menetapkan Kejadian Luar Biasa Polio. Kemudian dilakukan penelusuran epidemiologi di sekitar lokasi kasus polio melalui pemeriksaan tinja terhadap 19 anak sehat dan bukan kontak dari kasus yang berusia di bawah 5 tahun. Hal ini dilakukan untuk menilai apakah sudah terjadi transmisi di komunitas.

''Dari hasil pemeriksaan terhadap 19 anak, didapati tiga anak positif virus polio,'' ujar Juru Bicara Kementerian Kesehatan, dr. Muhammad Syahril di Jakarta (24/11).

Namun demikian, sesuai dengan pedoman WHO, ketiga anak ini tidak dimasukkan dalam kriteria kasus karena tidak memenuhi kriteria adanya lumpuh layuh mendadak. Upaya pemantauan terus dilakukan, termasuk upaya skrining dari rumah ke rumah, untuk memastikan tidak ada tambahan kasus lumpuh layuh yang belum terlaporkan.

Penyakit Polio sangat berbahaya bagi anak karena dampaknya permanen seumur hidup, menyebabkan kelumpuhan dan belum ada obatnya. Namun kondisi ini dapat dicegah dengan mudah melalui imunisasi polio lengkap baik imunisasi tetes bOPV dan imunisasi suntik IPV.

''Oleh karena itu, kita harus lindungi masa depan anak anak kita dengan berikan vaksinasi imunisasi polio lengkap,'' jelas dr. Syahril.

Selain imunisasi, perilaku hidup bersih dan sehat menjadi kunci kedua dalam pencegahan penularan polio di masyarakat. Adanya virus polio pada Feses tinja ketiga anak, menunjukkan perilaku hidup bersih dan sehat penduduk yang masih kurang.

Masih ada penduduk yang menerapkan BAB terbuka di sungai. Meskipun tersedia toilet, lubang pembuangan langsung mengalir ke sungai, sementara air sungai dipakai untuk berbagai aktivitas penduduk termasuk tempat bermain anak-anak.

''Virus polio ini menular melalui saluran cerna, sementara aktivitas BAB masyarakat masih dilakukan di sungai bukan di jamban, sehingga ada sirkulasi virus dan potensi penularan di sana,'' lanjut dr. Syahril.

Sumber: Kemkes.go.id

Artikel Terkait:

Pemerintah membuka 80 Ribu Kuota PPPK Untuk Penuhi Kebutuhan Tenaga Kesehatan

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di seluruh pelosok tanah air, pemerintah telah membuka lowongan penerimaan PPPK 2022 khusus untuk tenaga kesehatan sebanyak 88.370 jabatan.

Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, Arianti Anaya menyebutkan jumlah tersebut merupakan total dari formasi akhir yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).

''Total formasi yang kita buka ada 88.370, sebanyak 8.321 jabatan untuk instansi pusat dan 80.049 jabatan untuk instansi daerah,'' kata Dirjen Arianti dalam Konferensi Pers yang digelar di Jakarta pada Kamis (24/11).

Adapun proses pendataan telah dimulai sejak Februari 2022 dan ditutup pada 14 November 2022. Berdasarkan pemutakhiran data tenaga kesehatan Non ASN di SISDMK sampai dengan 14 November 2022, pukul 23.59 WIB sebanyak 484.052 orang, dengan rincian sebanyak 457.517 orang terdata dari pemerintah daerah, 23.917 untuk Kemenkes dan K/L, nakes pasca penugasan 1.404 orang dan nakes penugasan aktif 1.214 orang.

''Kami menyambut baik jumlah pendaftar yang semakin banyak, artinya kesempatan untuk para tenaga kesehatan mengikuti seleksi ini semakin besar,'' ujar Dirjen Arianti.

Dirjen Arianti menjelaskan bahwa pembukaan formasi khusus tenaga kesehatan merupakan salah satu prioritas pemerintah.

Tujuannya untuk meningkatkan kualitas SDM Kesehatan serta memenuhi kebutuhan jumlah tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia yang masih minim dan belum merata.

Utamanya, untuk mengisi 9 jenis tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas sesuai standar diantaranya dokter, dokter Gigi, perawat, bidan, apoteker, ahli gizi, sanitarian, kesmas/ promkes dan ATLM dan 7 jenis dokter spesialis yang harus ada di RSUD yaitu dokter spesialis penyakit dalam, obgyn, anak, bedah, radiologi, anestesi dan patologi klinis.

''Melalui perekrutan honorer menjadi PPPK ini, kami harapkan bisa memenuhi kebutuhan tersebut,'' tutur Dirjen Arianti.

Untuk itu, guna mencapai target tersebut, Dirjen Arianti mengungkapkan bahwa dalam proses seleksi, Kementerian Kesehatan akan memberikan penambahan nilai seleksi kompetensi untuk 5 kriteria afirmasi.

Rinciannya penambahan nilai 35% untuk pelamar di daerah terpencil, tambahan nilai 25% untuk usia diatas 35 tahun dan telah mengabdikan dirinya selama minimal 3 tahun berturut-turut, tambahan 15% untuk yang melamar di faskes tempatnya bekerja, tambahan 10% untuk penyandang disabilitas, dan tambahan 5% untuk pelamar yang telah melakukan penugasan oleh Kemenkes.

''Walaupun ada nilai afirmasi, seluruh peserta tetap harus mengikuti ujian seleksi yang nantinya akan diselenggarakan oleh BKN,'' ujar Dirjen Arianti.

Pihaknya juga memastikan bahwa seluruh rangkaian proses seleksi akan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Sumber: Kemkes.go.id

Artikel Terkait:

Kemenkes Apresiasi Pihak yang Berperan Dalam Mewujudkan Lingkungan Sehat

Kementerian Kesehatan memberikan Penghargaan Bidang Kesehatan Lingkungan kepada sejumlah pemerintah daerah, institusi dan masyarakat yang telah berkontribusi dalam pembangunan kesehatan pada Rabu (24/11) di Jakarta.

Penghargaan diberikan dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58.

''Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap komitmen dan implementasi aksi setiap Provinsi/Kabupaten/Kota, institusi, penyelenggara layanan, petugas dan masyarakat yang terus meningkat untuk mewujudkan lingkungan yang sehat,'' kata Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono dalam sambutannya.

Pemberian penghargaan bidang kesehatan lingkungan menjadi agenda rutin Kementerian Kesehatan setiap tahunnya. Tahun 2022 ini, total ada empat penghargaan yang diberikan, yaitu:

Provinsi dan Kabupaten / Kota yang berhasil dalam Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat (PBUS)
Rumah Sakit yang mewujudkan lingkungan yang sehat
Sentra Pangan Jajanan/Kantin yang memenuhi syarat Higiene Sanitasi

Tiga Provinsi penerima penghargaan yang akan diterima oleh Gubernur yaitu Provinsi kedua di Indonesia yang berhasil dalam pencapaian 100% Stop Buang Air Besar Sembarangan serta dua Provinsi terbaik dalam membina Program Penyehatan Pangan.

Sementara itu, penghargaan untuk Pemerintah Kabupaten Kota yang berhasil dalam Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) diberikan kepada daerah yang berhasil mengubah perilaku hidup bersih dan sehat serta kemampuan dalam melahirkan inovasi-inovasi baru berbasis 5 pilar STBM diantaranya : 1) Stop Buang Air Besar Sembarangan; 2) Cuci Tangan pakai Sabun; 3) Pengelolaan Air Minum dan Makanan; 4) Pengelolaan Sampah; 5) Pengelolaan Limbah Cair.

Penghargaan ini diserahkan kepada Bupati/Walikota dengan rincian 38 kabupaten/kota dalam percepatan 100% Stop Buang Air Besar Sembarangan, 14 Kabupaten/Kota terbaik Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) 100%, 27 kabupaten/kota dalam percepatan STBM berkelanjutan, 15 kabupaten/kota terbaik dalam percepatan STBM berkelanjutan, 9 kabupaten/kota terbaik dalam 5 pilar STBM dan satu kota pembina terbaik program penyehatan pangan.

Kemudian, Penghargaan Rumah Sakit yang mewujudkan lingkungan yang sehat diberikan kepada 14 rumah sakit yang menyelenggarakan kesehatan lingkungan dengan predikat sangat baik dan 19 rumah sakit dengan predikat baik,

Selanjutnya, Penghargaan Sentra Pangan Jajanan/Kantin yang memenuhi syarat Higiene Sanitasi diberikan kepada 18 Penyelenggara Sentra Pangan Jajanan/Kantin atau sejenisnya, 9 pelabuhan dan 10 Bandar Udara ( yaitu 19 Ketua Forum Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat dan 19 Kepala Otoritas Pelabuhan/Bandar Udara), 38 Tenaga Sanitasi Lingkungan (TSL) Puskesmas terbaik, 38 Natural Leader terbaik dan 38 Kepala Desa/Lurah terbaik dari 38 kabupaten/kota percepatan SBS dan STBM Berkelanjutan.

Wamenkes menyebutkan penghargaan tersebut sebagai salah satu bentuk pembinaan dan advokasi dalam mendorong keberhasilan program karena dapat menstimulasi penyelenggaraan kesehatan lingkungan serta apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah, petugas kesehatan lingkungan, pelaku usaha, institusi dan tokoh masyarakat.

Ia pun berharap penghargaan tersebut dapat mendorong daerah, instansi maupun masyarakat untuk meningkatkan dan memperkuat upaya preventif dan promotif pengendalian penyakit berbasis lingkungan dimana paradigma sehat harus diimplementasikan di segala lini seperti di tempat fasilitas umum (bandar udara, pelabuhan, terminal, rumah sakit dan restaurant, kantin).

Semangat tersebut, lanjut Wamenkes sejalan dengan agenda transformasi kesehatan yang dicanangkan Kemenkes, terutama pada pilar pertama yakni transformasi layanan primer yang diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, produktif, dan berkeadilan.

Selain penyerahan penghargaan bidang kesehatan lingkungan, dalam kesempatan tersebut Wamenkes juga menyerukan ajakan bagi seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan menbudayakan STBM demi mencegah stunting dan penyakit menular berbasis lingkungan termasuk COVID-19.

Lebih lanjut, pihaknya berharap penghargaan yang diberikan dapat memacu daerah lain untuk terus berinovasi dalam berbagai bentuk, untuk mewujudkan ketersediaan air bersih dan sanitasi layak bagi seluruh masyarakat.

''Penghargaan ini diharapkan dapat memberikan menjadi inspirasi bagi daerah lainnya untuk kontribusi dalam mewujudkan lingkungan sehat dengan mengedepankan upaya promotif dan preventif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal,'' pungkas Wamenkes.

Sumber : Kemkes.go.id

Artikel Terkait:

Kemenkes Mobilisasi Relawan Kesehatan ke Titik Pengungsian Korban Gempa Cianjur

Gempa Bumi di Cianjur menarik banyak keprihatinan masyarakat tak terkecuali berbagai relawan kesehatan. Sudah ada sekitar 50 organisasi bidang kesehatan yang akan terjun membantu penanganan korban gempa bumi di Cianjur.

Relawan-relawan kesehatan tersebut dikoordinasikan langsung oleh Kementerian Kesehatan. Pada pelaksanaannya Kementerian Kesehatan RI bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat membentuk klaster kesehatan atau health emergency operation center di posko kesehatan.

Kemenkes Mobilisasi Relawan Kesehatan ke Titik Pengungsian Korban Gempa Cianjur

Selanjutnya dilakukan pengelompokkan di antaranya logistik, mobilisasi tenaga kesehatan, kesehatan lingkungan, KIA, dan gizi.

Terkait mobilisasi tenaga kesehatan, Plt Kepala Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes, Sumarjaya mengatakan setiap relawan tidak bisa langsung ke titik pengungsian korban terdampak. Melainkan harus koordinasi terlebih dahulu dengan Kemenkes di Posko Kesehatan.

''Setiap relawan harus check in di posko klaster kesehatan, baru kita akan menentukan mereka kemana tujuan mobilisasinya,'' ujar Sumarjaya.

Dengan demikian semua daerah-daerah terdampak yang terisolir yang membutuhkan pelayanan kesehatan bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain itu, semua relawan kesehatan baik dokter, tenaga kesehatan lingkungan, gizi, dan sebagainya bisa terdata dan ditempat di wilayah yang benar-benar membutuhkan tenaga kesehatan.

''Untuk dokter spesialis akan dimobilisasi ke rumah sakit rumah sakit seperti RSUD Sayang, Rumah Sakit Bhayangkara, Rumah Sakit Cimacan, dan RS Dr. Hafiz,'' ucap Sumarjaya.

''Kita yang menentukan supaya kita tahu daerah-daerah yang disentuh segera oleh pelayanan kesehatan untuk meningkatkan peran kesehatan,'' tambahnya.

Setiap relawan yang bertugas akan dibekali form pendataan terkait dengan kondisi pasien, penyakit potensial terjadi saat bencana, dan kondisi fasilitas kesehatan.

Pendataan tersebut diperlukan mengingat banyaknya wilayah yang terisolir akibat dari tanah longsor dan ini butuh pendataan serius. Form pendataan tersebut selanjutnya dilaporkan ke posko kesehatan pada saat check out.

''Dengan adanya tenaga relawan kita harapkan mereka mencari sekaligus mengisi form data kondisi pasien terdampak gempa di titik pengungsian. Sehingga semua pasien bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata,'' tutur Sumarjaya.

Sumber: Kemkes.go.id

Artikel Terkait:

Menkes Budi Pastikan Layanan Kesehatan Daerah Gempa Berjalan

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin meninjau kesiapan rumah sakit di Cianjur pada Rabu (23/11). Peninjauan tersebut untuk memastikan korban luka berat maupun korban luka ringan tertangani dengan baik.

''Saya datang untuk memastikan kesiapan seluruh rumah sakit di Cianjur. Tujuannya satu untuk orang yang dirawat jangan sampai ada yang meninggal itu saja,'' ujar Menkes Budi di Cianjur, Rabu (23/11).

Menkes Budi Pastikan Layanan Kesehatan Daerah Gempa Berjalan

Menkes Budi meminta kepada tenaga kesehatan untuk fokus kepada orang yang sakit luka berat jangan sampai meninggal dan orang yang sakit luka ringan cepat sembuh. Tim Kementerian Kesehatan sudah mengidentifikasi jumlah pasien luka berat sebanyak 474 orang dan pasien luka ringan sekitar 1.800 orang.

''Pasien luka berat yang berjumlah 474 itu, 140 orang di antaranya sudah dirujuk ke rumah sakit di wilayah sekitar seperti Bogor, Sukabumi, dan Bandung,'' ucap Menkes.

Sisanya, lanjut Menkes, pasien dengan luka ringan mau diidentifikasi di mana saja mereka berada, kondisinya seperti apa, bisa dirawat atau tidak, kecukupan fasilitasnya, sampai keberadaan dokter yang bertugas.

''Dokter sekarang sudah berdatangan, yang dibutuhkan adalah dokter spesialis ortopedi dan bedah. Itu timnya sudah datang ada dari RS Hasan Sadikin, Bandung, RS Cipto Mangunkusumo, ada juga dokter dari TNI,'' tutur Menkes.

Sekarang yang kurang adalah ruang operasi. Menkes Budi telah memeriksa ketersediaan ruang operasi di setiap rumah sakit di Cianjur, di antaranya di RS Bhayangkara ada 1 kamar operasi, di RSUD Sayang ada 8 ruang operasi, ruang tersebut bisa dipakai semua cuman perlu sedikit perbaikan.

Kemudian di RS Dr. Hafiz terdapat 2 ruang operasi. Dan di RSUD Cimacan ada 4 ruang operasi yang bisa digunakan.

''Jadi sebenarnya sudah cukup ada 15 ruang operasi kalau masing-masing ruang operasi menargetkan 10 kali tindakan. Artinya dalam sehari bisa ada 150 orang yang dioperasi. Dengan demikian 334 pasien bisa selesai dalam 3 hari sampai 4 hari,'' tutur Menkes Budi.

Terkait obat-obatan, pasokan masih mencukupi karena jalur logistiknya terbuka.

''Obat-obatan tidak ada masalah. Saya tadi hanya melihat listrik mungkin perlu diperbaiki supaya alat-alat seperti CT Scan bisa digunakan. Itu penting sekali untuk bisa menangani masyarakat yang luka berat akibat gempa,'' ungkap Menkes.

Sumber: Kemkes.go.id

Artikel Terkait:

Tangani Korban Gempa Cianjur, Kemenkes Mobilisasi Tenaga Kesehatan dan Logistik Kesehatan

Gempa bumi terjadi di Cianjur dan sekitarnya pada Senin (21/22). Kementerian Kesehatan memobilisasi tenaga kesehatan dan logistik kesehatan sebagai langkah tanggap untuk menangani korban bencana.

Tangani Korban Gempa Cianjur, Kemenkes Mobilisasi Tenaga Kesehatan dan Logistik Kesehatan

Berdasarkan laporan yang diterima Kemenkes pada Senin (21/22) gempa terjadi pukul 13.21 WIB dengan kekuatan magnitudo 5.6 di darat dengan kedalaman 10 Km yang berpusat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. Muhammad Syahril mengatakan gempa ini mengakibatkan korban luka serta meninggal di Kabupaten Cianjur, dan terdapat korban luka di Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor.

''Terdapat kerusakan di sejumlah fasilitas pelayanan Kesehatan. Saat ini masih dalam pendataan Kemenkes,'' ujar dr. Syahril.

Data populasi penduduk menurut BPS Kabupaten Cianjur pada Senin (21/22) terdapat sekitar 169 ribu orang terdampak, 5 ribuan orang pengungsi yang tersebar di beberapa titik.

Sementara itu, fasilitas kesehatan terdampak berdasarkan data Dinkes Jawa Barat, Dinkes Kabupaten Cianjur, Dinkes Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Bogor antara lain RSUD Cianjur, Puskesmas Cugenang, Kabupaten Cianjur, Puskesmas Pacet, Kabupaten Cianjur, dan Puskesmas Cireunghas, Kabupaten Sukabumi.

Kemenkes telah memobilisasi sejumlah tenaga kesehatan antara lain dari bidang kedokteran dan tenaga kesehatan (Biddokes) 22 tenaga kesehatan dan 1 ambulans; dari Kantor Kesehatan Pelabuhan 26 tenaga kesehatan dan 3 ambulans, RSUP Hasan Sadikin siap mengirimkan tim dan menyiapkan UGD untuk melayani pasien dari Cianjur, dari IDI 3 dokter spesialis bedah, 1 tim medis dan 1 ambulans, dari Perhimpunan Ahli Bedah Ortopedi Indonesia (PABOI) 3 dokter spesialis bedah ortopedi, dan 5 petugas PSC (Public Safety Center) 119.

Kemenkes juga memobilisasi logistic kesehatan berupa tenda rangka ukuran 612 meter, velbed, kit operasional HEOC, obat-obatan, masker, masker anak, APD, oksigen konsentrator, antigen kit, emergency kit, handscoon, body bag, pampers dewasa dan anak, paket kesling, family kit.

Adapun prosedur triase penanggulangan kegawatdaruratan, bagi korban luka ringan dan dapat dilakukan rawat jalan, dilakukan perawatan di Rumah Sakit Cimacan dan Rumah Sakit Dr. Hafiz. Untuk pasien dengan kondisi luka sedang, dilakukan perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara dan RS Lapangan TNI. Sementara pasien yang memerlukan pengobatan dengan segera karena kondisi yang kritis dan membutuhkan operasi besar, dimobilisasi ke 3 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Hasan Sadikin Badung, RSUD Kota Bogor, dan RS Sukabumi.

Sumber: Kemkes.go.id

Artikel Terkait:

Kunjungan Kerja ke Yogyakarta, Sekjen Kunta Tinjau Program Kesehatan bagi Masyarakat

Disela kunjungan kerjanya ke Daerah Istimewa Yogyakarta, Sekretaris Jenderal, Kunta Wibawa Dasa Nugraha melakukan kunjungan ke sejumlah pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Sleman pada Sabtu (19/11).

Kunjungan Kerja ke Yogyakarta, Sekjen Kunta Tinjau Program Kesehatan bagi Masyarakat

Di Puskesmas Cangkringan, Sekjen berkeliling melihat fasilitas pelayanan kesehatan dan melakukan diskusi dengan Kepala Puskesmas beserta jajarannya mengenai pengelolaan layanan kesehatan dan program inovasi yang dilakukan oleh Puskesmas Cangkringan.

Disana, Sekjen menekankan agar Puskesmas Cangkringan terus melakukan inovasi layanan kesehatan yang berorientasi pada aspek promotif preventif kepada masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan edukasi dan sosialisasi serta skrining kesehatan yang menyasar semua siklus hidup mulai dari bayi, remaja hingga lansia.

Untuk itu, Puskesmas juga didorong untuk melakukan pengawasan terhadap masalah kesehatan lainnya seperti stunting, AKB dan AKB. Sehingga, upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya bisa tercapai.

''Puskesmas ini sebagai ujung tombak kesehatan masyarakat, sehingga perannya penting untuk mewujudkan Indonesia sehat. Saat ini masalah kesehatan itu bukan hanya COVID-19, tetapi ada juga stunting, AKI dan AKB yang menjadi program nasional. Untuk itu tetap semangat dan jaga kesehatan,'' pesan Sekjen.

Dalam kesempatan itu, Kepala Puskesmas Cangkringan, Sugeng Budi Setyo Purnomo menyebutkan bahwa Puskesmas Cangkringan berkomitmen penuh untuk melakukan berbagai inovasi layanan kesehatan guna mendukung agenda transformasi layanan kesehatan yang dicanangkan Kementerian Kesehatan. Salah satunya program GENCAR BUNTING (Gerakan Cangkringan Bebas Stunting).

Program GENCAR BUNTING merupakan suatu inovasi untuk meningkatkan pelayanan gizi balita sebagai upaya pencegahan dan penanganan stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Cangkringan. Adapun upaya yang digencarkan melalui program GENCAR BUNTING, diantaranya :

1. Melakukan pemeriksaan minimal 6 kali selama kehamilan dan pemberian TTD serta mengkonsumsi makanan bergizi seimbang pada ibu hamil

2. Melakukan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan ASI Eksklusif selama 6 bulan dan menyapih selama 2 tahun.

3. Setelah usia 6 bulan, anak diberikan makanan pendamping yang bergizi, rutin pantau pertumbuhan anak, imunisasi lengkap dan vitamin A sebanyak 2 kali selama satu tahun.

Berbagai upaya tersebut, lanjut Sugeng telah berhasil menurunkan angka kasus balita stunting di Kapanewon Cangkringan hingga angka 6,9% pada tahun 2021.

''Capaian ini tentunya tidak terlepas dari kerja keras para kader serta kolaborasi dan sinergi dari lintas sektor, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik dan komprehensif,'' kata Sugeng.

Usai meninjau Puskesmas Cangkringan, Sekjen melanjutkan kunjungannya di Kabupaten Sleman dengan meninjau program pemberdayaan masyarakat di Desa Sukunan yang merupakan satu dari duabelas desa binaan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta pada Sabtu (19/11).

Sekjen Kunta menjelaskan kunjungan kerja tersebut dimaksudkan untuk melakukan monitoring terkait proses pendampingan yang dilakukan oleh Poltekkes Kemenkes Yogyakarta sejak tahun 2003 tersebut.

''Hari ini saya berkesempatan melihat secara langsung program pendampingan yang dilakukan di Desa Sukunan, program ini saya kira sangat baik untuk meningkatkan kapasitas masyarakat di desa,'' kata Sekjen Kunta.

Saat meninjau desa binaan, Sekjen berkesempatan melihat secara langsung program-program pemberdayaan yang dikembangkan dalam kerangka meningkatkan taraf perekonomian masyarakat sekaligus pelestarian lingkungan hidup.

Antara lain pemanfaatan sampah dan limbah rumah tangga menjadi barang barang yang dapat dimanfaatkan kembali (kerajinan daur ulang sampah) serta implementasi pemanfaatan teknologi tepat guna.

''Program ini bukan saja mampu meningkatkan nilai ekonomi, namun juga upaya pelestarian lingkungan, karena lingkungan yang bersih dan terawat adalah salah satu aspek penting untuk mewujudkan masyarakat yang sehat,'' kata Sekjen.

Selain pemberdayaan sektor ekonomi, di desa binaan juga dilakukan pemberdayaan sektor kesehatan diantaranya pendampingan Posyandu, program bedah organ rumah bagi masyarakat kurang mampu melalui program SORGAHATI (Sodaqoh untuk mewujudkan keluarga sehat lestari), pelaksanaan vaksinasi, dan pemeriksaan kesehatan.

Sekjen menyebutkan adanya desa binaan dengan berbagai program pemberdayaan tersebut menjadi bukti kehadiran Kementerian Kesehatan di tengah-tengah masyarakat.

Untuk itu, pihaknya berharap agar program pemberdayaan masyarakat baik sektor ekonomi maupun kesehatan, terus ditingkatkan agar masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas.

''Senang melihat program pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat. Harapannya melalui program ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan, mencapai hidup sehat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mendukung transformasi kesehatan,'' ujar Sekjen.

Sumber: Kemkes.go.id

Artikel Terkait:

Puskesmas

Cari disini

Menkes Budi Minta Operasi Jantung Pasang Ring bisa Dilakukan di Semua Kabupaten/Kota

Beri Perlindungan Tambahan, Lansia Diberikan Vaksin Booster Kedua

Ditemukan Tiga Anak Positif Virus Polio di Kabupaten Pidie

Pemerintah membuka 80 Ribu Kuota PPPK Untuk Penuhi Kebutuhan Tenaga Kesehatan

Kemenkes Apresiasi Pihak yang Berperan Dalam Mewujudkan Lingkungan Sehat

Kemenkes Mobilisasi Relawan Kesehatan ke Titik Pengungsian Korban Gempa Cianjur

Menkes Budi Pastikan Layanan Kesehatan Daerah Gempa Berjalan

Tangani Korban Gempa Cianjur, Kemenkes Mobilisasi Tenaga Kesehatan dan Logistik Kesehatan

Kunjungan Kerja ke Yogyakarta, Sekjen Kunta Tinjau Program Kesehatan bagi Masyarakat

Cari disini:

Popular Posts