Hajj Pilgrims Facilitated to Obtain Medicine with New Distribution System

Every year, the Ministry of Health (Kemenkes) of Indonesia strives to enhance healthcare services for Hajj pilgrims. This year, Kemenkes has implemented the Drug and Health Supplies Information and Distribution System (Perbekkes) to facilitate the pilgrims in accessing the necessary medication.

"The distribution of drugs and Perbekkes from the depots located in the Indonesian Health Clinic for Hajj (KKHI) to the clusters will no longer be done through the bulk distribution of drugs to KKHI," said Liliek Marhaendro Susilo, Ak M.M., Head of the Health Hajj Center at the Ministry of Health.

In previous Hajj operations, the distribution of drugs and Perbekkes in the sectors and clusters was carried out through a bulk distribution system. Under this system, Hajj healthcare workers (TKH) would collect drugs and Perbekkes from the depots at KKHI.

However, the bulk distribution system was deemed inefficient as it required TKH to gather at KKHI to collect the medication. Consequently, this resulted in TKH spending a significant amount of time away from the Hajj pilgrims. Moreover, transportation issues to the drug depots at KKHI also prompted numerous complaints from TKH.

"Now, drugs and Perbekkes from the respective Dakers' depots, which serve as depots, are pushed to the sectors, and then from the sectors, they are pushed to the clusters," explained Liliek, the Head of the Health Hajj Center.

This year, the distribution of drugs no longer relies on the bulk system. Instead, the drugs are distributed to the sectors, allowing TKH to access the required medication more conveniently. By bringing the medication closer to the sectors, it is expected that TKH will spend less time away from the Hajj pilgrims and can focus more on providing services within their clusters.

The sectors refer to the areas where groups of Hajj pilgrims are accommodated. In Makkah, there are 11 sectors, while in Madinah, there are 5 sectors. Each sector has a designated accommodation facility that serves as the sector's office. These sector offices serve as the distribution points for drugs and Hajj health supplies.

In addition to the new drug distribution system, this year's Hajj operations also employ an information system called SOBATHAJI for monitoring the availability of drugs and Perbekkes in the clusters, pharmacies, and depots at each Daker.

SOBATHAJI stands for the Hajj Drug and Health Supplies Management System. This responsive web-based application is specifically designed to manage drugs and health supplies for Hajj operations. It can be used both in Indonesia and Saudi Arabia, covering pre-operation, operation, and post-operation stages of Hajj.

The development of SOBATHAJI is a collaborative effort between the Health Hajj Center of the Ministry of Health and the Directorate of Pharmacy Management and Services of the Ministry of Health. The application is built based on years of experience in managing drugs and health supplies for Hajj operations, aiming to address issues related to drug and health supplies management during Hajj.

TKH in the clusters can access SOBATHAJI through sobathaji.kemkes.go.id using the provided username and password. Through the drug and Perbekkes request menu, TKH can submit requests for medication and health supplies. The depot will periodically check the requests received in SOBATHAJI, prepare the medication packages, and proceed with the distribution.

"Cluster teams no longer need to request medication from the depot in a distant location. Instead, we can directly receive the requests and promptly deliver the medications. This ensures more efficient provision of services to Hajj pilgrims," stated Liliek, the Head of the Health Hajj Center.

The application not only facilitates closer collaboration between TKH and the drug and Perbekkes team but also enables efficient monitoring of drug and Perbekkes inventory and distribution during Hajj healthcare operations. 

Source: Kemkes.go.id

Nakes Nusantara Sehat Dievakuasi Aparat Pasca Konflik KKB di Papua Barat

Nakes Nusantara Sehat Dievakuasi Aparat
Pasca Konflik KKB di Papua Barat

Sorong, 10 Juni 2023 - Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah dan aparat setempat telah melaksanakan evakuasi terhadap 14 dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan yang merupakan peserta program Nusantara Sehat Kementerian Kesehatan. Mereka bertugas di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat, dan dievakuasi ke tempat yang lebih aman di ibu kota provinsi Sorong. Tindakan evakuasi ini dilakukan sebagai respons terhadap ancaman keamanan yang dilancarkan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Sepeti yang dilansir dari Kemkes.go.id, "Pagi ini, para rekan sejawat kita telah berhasil dievakuasi ke Sorong setelah mendapat ancaman dari KKB. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah dan aparat setempat yang dengan sigap membantu proses evakuasi ini," ujar Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, drg. Arianti Anaya, pada tanggal 10 Juni.

Program Nusantara Sehat adalah sebuah program intervensi yang dirancang oleh Kementerian Kesehatan dengan tujuan membangun kesehatan terintegrasi yang mencakup aspek preventif, promotif, dan kuratif. Program ini melibatkan penugasan tim tenaga kesehatan dengan jumlah dan jenis tertentu untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTKP) serta daerah Bermasalah Kesehatan (DBK).

"Kami akan terus memberikan instruksi dan mengingatkan pemerintah daerah yang termasuk dalam kategori DTKP dan DBK agar menjaga keamanan dan kenyamanan para nakes yang ditugaskan dalam program Nusantara Sehat ini. Kehadiran mereka sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," tambah Arianti.

Pada Jumat siang tanggal 9 Juni, terjadi pertemuan pembentukan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang diselenggarakan oleh KKB di Distrik Bamus Bama, Kabupaten Tambrauw. Kegiatan tersebut diketahui dan selanjutnya dibubarkan oleh aparat TNI dan POLRI. Sebanyak 11 dari 23 orang yang menghadiri pertemuan tersebut berhasil ditangkap oleh TNI dan POLRI, sedangkan sisanya melarikan diri.

Lokasi kejadian berada di wilayah kerja Puskesmas Yembun, di mana terdapat 8 tenaga kesehatan peserta program Nusantara Sehat. Kejadian ini juga terjadi tidak jauh dari Puskesmas Syujak, tempat penugasan khusus untuk 6 tenaga kesehatan Nusantara Sehat.

Kondisi tersebut menyebabkan keamanan di daerah tersebut tidak kondusif, sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Tambrauw meminta para tenaga kesehatan untuk segera meninggalkan daerah tersebut. Seluruh tenaga kesehatan berhasil tiba dengan selamat di Sorong pada dini hari Sabtu.

Tim dari Kementerian Kesehatan, yang terdiri dari Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan, Ditjen Tenaga Kesehatan, akan segera menuju Sorong untuk bertemu dengan para tenaga kesehatan.

Rencananya, pada hari Senin akan diadakan pertemuan dengan Dinas Kesehatan dan aparat setempat untuk membahas upaya lebih lanjut serta menyediakan fasilitas tempat tinggal bagi para tenaga kesehatan selama berada di Sorong.

Evakuasi Jemaah Haji Sakit dari Madinah ke Makkah Resmi Dimulai

Makkah, 10 Juni 2023 - Evakuasi jemaah haji sakit yang masih berada di Madinah telah dimulai secara bertahap pada Jumat, 9 Juni 2023. Evakuasi ini dilakukan untuk jemaah haji yang tidak dapat mengikuti perpindahan ke Makkah bersama kloternya karena sedang sakit dan dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Madinah atau Rumah Sakit di Arab Saudi.

Evakuasi Jemaah Haji Sakit dari Madinah
ke Makkah Resmi Dimulai

Pada Jumat, 9 Juni 2023, sebanyak 49 jemaah haji dan pasien masih dirawat di KKHI Madinah, sedangkan 39 jemaah haji lainnya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi di Madinah. Dalam tahap awal evakuasi, telah direncanakan evakuasi sebanyak 14 orang secara bertahap.

Proses evakuasi ini dilakukan menggunakan mobil ambulans dengan didampingi oleh satu dokter dan satu perawat selama perjalanan. Tujuannya adalah untuk memastikan kondisi jemaah haji tetap stabil selama evakuasi berlangsung.

Seperti yang dilansir dari Kemkes.go.id, Evakuasi tahap pertama dimulai dari KKHI Madinah pada pukul 08.30 Waktu Arab Saudi (WAS) dan tiba di KKHI Makkah pada pukul 12.50 WAS. Pada tahap pertama ini, jemaah haji yang menderita penyakit jantung dari kloter PLM2 dan jemaah haji yang menderita penyakit stroke dari kloter KNO3 dievakuasi.

Dokter Riko Hyang Wicaksono, SpKFR, dan Ns. Wahidin Rusdin Sako yang bertugas dalam evakuasi tahap pertama ini menyatakan bahwa kondisi dua jemaah haji sakit tetap stabil selama evakuasi dan perjalanan menuju Makkah. Mereka juga mengumumkan bahwa evakuasi tahap kedua dijadwalkan akan berlangsung pada Sabtu, 10 Juni 2023, pukul 00.00 WAS, dengan membawa 3 orang jemaah haji sakit.

Kepala KKHI Makkah, dr. Edi Supriyatna, MKK, menyampaikan bahwa KKHI Makkah siap menerima jemaah haji sakit yang dievakuasi dari KKHI Madinah. Pasien akan ditransitkan sementara di KKHI Makkah, dengan tujuan untuk melakukan evaluasi apakah mereka masih membutuhkan penanganan kesehatan lebih lanjut atau sudah dapat dikembalikan ke kloter masing-masing.

"KKHI Makkah siap menerima jemaah haji sakit yang dievakuasi dari KKHI Madinah. Jemaah haji sakit yang dievakuasi akan ditransitkan untuk dievaluasi apakah mereka masih membutuhkan perawatan kesehatan atau sudah dapat dikembalikan ke kloter masing-masing," jelas dr. Edi.

Evakuasi jemaah haji sakit ini merupakan langkah yang diambil untuk memastikan kesejahteraan dan pelayanan kesehatan yang optimal bagi para jemaah haji. Semoga evakuasi ini berjalan lancar dan jemaah haji yang sakit dapat segera pulih dan melanjutkan ibadah haji dengan baik.

Bupati Cirebon, H. Imron M.Ag, Melakukan Rotasi dan Mutasi Ratusan Pejabat di Lingkungan Pemkab Cirebon, Bulan Oktober rencana ada lagi

Cirebon, 9 Juni 2023 - Bupati Cirebon, H. Imron M.Ag, kembali melakukan rotasi dan mutasi terhadap

Bupati Cirebon, H. Imron M.Ag, Melakukan Rotasi dan Mutasi Ratusan
Pejabat di Lingkungan Pemkab Cirebon, Bulan Oktober rencana ada lagi

ratusan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon pada Jumat, 9 Juni 2023. Kali ini, rotasi dan mutasi dilakukan pada pejabat administrator, pengawas, dan fungsional. Pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat-pejabat baru tersebut berlangsung di Pendopo Bupati di Jalan Kartini, Kota Cirebon.

Rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Cirebon ini merupakan bagian dari rencana awal yang telah dijadwalkan setelah pelantikan pejabat fungsional di Dinas Pendidikan beberapa hari sebelumnya. Jumlah total pejabat yang mengalami mutasi dan rotasi sebanyak 274, dengan 177 pejabat mengalami rotasi mutasi dan 92 pejabat mendapatkan promosi.

Bupati Imron menjelaskan bahwa mutasi, rotasi, dan promosi dalam pemerintahan adalah hal yang biasa terjadi. Menurutnya, hal ini merupakan hak dan kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, proses mutasi dan rotasi pejabat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Inspektorat, dan posisi camat harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pelaksanaan rotasi dan mutasi memakan waktu yang cukup lama dan baru dapat dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2023 ini.

Seperti yang dilansir dari suaracirebon.com, Imron juga menyampaikan bahwa evaluasi kinerja pejabat yang mengalami pergeseran tersebut dilakukan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Terkait dengan kabar rencana mutasi yang dilaporkan akan kembali dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang, Imron menyebutnya sebagai rencana belaka. Sebagai hal yang lazim, rencana tersebut dapat terlaksana atau tidak tergantung pada berbagai faktor.

Imron berharap para pejabat yang baru dilantik dapat membawa kemajuan di tempat tugas baru mereka. Ia juga mengharapkan agar mereka dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka dengan baik. Sebelumnya, Imron menjelaskan bahwa pelantikan ratusan pejabat eselon III di lingkungan Pemkab Cirebon tidak dilaksanakan secara bersamaan dengan pelantikan pejabat fungsional di Dinas Pendidikan beberapa hari sebelumnya. Hal ini dilakukan karena jumlah pejabat eselon III yang dilantik cukup banyak.

Bupati Imron menambahkan bahwa pemisahan waktu pelantikan dilakukan agar tidak terlalu banyak pejabat yang dilantik secara bersamaan.

Dikutip dari berbagai sumber.

Bupati Cirebon rotasi dan mutasi 274 Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

Drs. H. Imron, M.Ag Melantik dan Mengambil Sumpah
274 Pegawai di Pemerintah Kabupaten Cirebon

Drs. H. Imron, M.Ag Melantik dan Mengambil Sumpah 274 Pegawai di Pemerintah Kabupaten Cirebon

Pendopo Bupati Cirebon menjadi saksi pelantikan dan pengambilan sumpah 274 pegawai menjadi pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Acara tersebut berlangsung pada Jumat, 9 Juni 2023.

Dalam sambutannya, Drs. H. Imron, M.Ag menyatakan bahwa mutasi, rotasi, dan promosi di pemerintahan adalah hal yang umum terjadi. Menurutnya, ini merupakan hak dan kewajiban pegawai negeri sipil (PNS) untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Imron mengungkapkan bahwa dalam mutasi hari ini, terdapat 274 pegawai yang terdiri dari 177 orang yang mengalami rotasi dan 92 orang yang mendapatkan promosi. Ia berharap para pegawai yang baru dilantik dapat membawa kemajuan di tempat tugas baru mereka dan menjalankan tugas dan fungsi dengan baik.

Imron juga menekankan pentingnya adaptasi, pembelajaran, dan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi jabatan yang baru. Selain itu, ia mendorong pentingnya membangun koordinasi, komunikasi, dan kerjasama yang efektif dengan atasan dan bawahan secara berjenjang.

Proses mutasi, rotasi, dan promosi ini membutuhkan waktu yang cukup lama, kata Imron. Beberapa posisi jabatan memerlukan izin dari pemerintah pusat, seperti camat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dan Inspektorat.

Imron menjelaskan bahwa mutasi ini merupakan evaluasi kinerja pegawai di lingkungannya dan menjadi tolok ukur untuk pergeseran jabatan. Meskipun ada beberapa pejabat yang belum genap satu tahun bekerja, mereka tetap terkena rotasi berdasarkan penilaian kinerja dan evaluasi.

Melalui pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), pejabat tersebut ditempatkan di jabatan baru baik melalui rotasi maupun promosi. Imron mengakhiri sambutannya dengan harapan agar para pegawai yang baru dilantik dapat memberikan kontribusi yang positif dalam menjalankan tugas mereka di tempat yang baru.

Dikutip dari berbagai sumber