Indonesia-UAE Jalin Kerja Sama Pengentasan TBC di Indonesia

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) sebagai chair B20 mengadakan Exchange MoU di bidang kesehatan dengan perusahaan dari United Arab Emirates (UAE) pada Senin (14/11) di Bali. Kesepakatan kerja sama itu fokus pada pengentasan TBC di Indonesia. Penandatanganan MoU disaksikan langsung oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin.

Pengentasan TBC termasuk ke dalam transformasi kesehatan pilar Layanan Kesehatan Primer. Perusahaan di UEA akan mengembangkan pusat kesehatan dengan perusahaan Indonesia yang kuat mampu bersaing secara internasional. Untuk mencapai itu dibutuhkan teknologi kelas dunia dan SDM kelas dunia.

Perusahaan Indonesia yang dipilih diantaranya yang memimpin langkah menuju transformasi kesehatan di sektor swasta dan pengalaman dalam genom sekuensing dan analisis data.

''Kerja sama ini merupakan tonggak penting dalam membangun kapabilitas Indonesia melalui transfer teknologi dan pengetahuan, serta memanfaatkan solusi terbaik di kelasnya untuk meningkatkan ekosistem kesehatan Indonesia,'' ujar Menkes Budi.

Hal ini akan berpengaruh pada peningkatan populasi dengan kualitas kesehatan yang bagus, dan memacu pertumbuhan ekonomi.

United Arab Emirates (UAE) Melalui Nota Diplomatik Kedubes PEA di Jakarta No. 1/3/19-281 menyampaikan komitmen Pemerintah Uni Emirat Arab untuk memberikan hibah berupa Financial Aid sebesar 10 juta USD untuk mendukung program pencegahan tuberkulosis di Indonesia.

Sumber: Kemkes.go.id

Artikel Terkait:

• Lantik 57 Pejabat Fungsional Ahli Utama, Sekjen Kunta Minta ASN Bersinergi Sukseskan Transformasi Kesehatan
• Menteri Kesehatan mendampingi Presiden pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 bidang Kesehatan
• Menteri Budi G Sadikin bersama, Menhan, dan Tedros Tanda tangani Kerja Sama Pembentukan Pusat Pelatihan Kedaruratan Kesehatan
• Tidak ada Kasus Baru Gangguan Ginjal Akut
• Tenaga Kesehatan Sebagai Ujung Tombak Keberhasilan Implementasi Transformasi Kesehatan
• Pandemic Fund Resmi Diluncurkan
• Kemenkes: Tidak Ada Kaitan Gagal Ginjal Akut Pada Anak Dengan COVID-19
• Bersama Oase Perkuat Gerakan SADARI dan SADANIS
• Menkes Budi Minta Operasi Jantung Pasang Ring bisa Dilakukan di Semua Kabupaten/Kota
• Beri Perlindungan Tambahan, Lansia Diberikan Vaksin Booster Kedua

Menteri Kesehatan mendampingi Presiden pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 bidang Kesehatan

Presiden RI Joko Widodo telah membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada Selasa (15/11). Tema Presidensi G20 'Recover Together, Recover Stronger' bertujuan untuk membangun kembali arsitektur kesehatan global yang lebih kuat dan dapat bertahan menghadapi krisis kesehatan di masa depan serta mempersiapkan generasi mendatang yang lebih baik.

Pada sesi kedua KTT G20 Kesehatan Presiden RI Joko Widodo menyampaikan dunia harus lebih siap, karena kesiapsiagaan akan menyelamatkan nyawa dan perekonomian kita. ''Solidaritas dan keadilan harus jadi ruh arsitektur kesehatan global, negara berkembang harus diberdayakan sebagai bagian dari solusi,'' jelas Presiden Jokowi.

Pertemuan G20 adalah sebuah forum utama kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia, terdiri dari 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa. Dari sektor kesehatan, pertemuan ini bisa menjadi perantara untuk membuat vaksin global.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022 ini sangat strategis mengingat forum ini akan memberikan suatu percontohan yang nyata dan komprehensif untuk recovery global.

''Dari sektor kesehatan fokus utama adalah terkait dengan memperkuat arsitektur kesehatan global dengan 3 isu prioritas yang terdiri dari pembangunan sistem ketahanan kesehatan global, harmonisasi standar protokol kesehatan global, dan pengembangan pusat studi serta manufaktur untuk pencegahan, persiapan, dan respons terhadap krisis kesehatan yang akan datang,'' ujar Menkes Budi.

Pada isu prioritas pertama yaitu membangun ketahanan sistem kesehatan global, saat ini Indonesia dibantu tim World Bank dan tim dari World Health Organization (WHO) untuk menyusun dan membangun mekanisme Global Health Fund. Selain itu, Indonesia perlu bekerja sama dengan negara maju termasuk perusahaan internasional berskala besar untuk akses pendanaan untuk vaksin, obat-obatan dan lainnya saat terjadi krisis kesehatan.

Sedangkan isu prioritas kedua yaitu, menyelaraskan standar protokol kesehatan global agar terdapat standar yang sama tentang peraturan terkait PCR, karantina, dan lainnya yang selama ini berbeda-beda di tiap negara.

Isu prioritas ketiga pengembangan pusat studi serta manufaktur untuk pencegahan, persiapan, dan respons terhadap krisis kesehatan yang akan datang. Hal ini idealnya terdapat di berbagai negara bukan hanya di negara-negara yang pendapatannya tinggi saja.

Pada rangkaian agenda KTT G20 telah berhasil membentuk pandemic fund yang diluncurkan secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo, pada Minggu (14/11). Pandemic fund digunakan untuk pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons menghadapi pandemi berikutnya.

Perihal pembiayaan dibutuhkan sebesar 31,1 miliar dolar amerika serikat setiap tahunnya untuk membiayai sistem pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap pandemi di masa yang akan datang. Ini hasil studi yang dilakukan Bank Dunia dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) awal tahun ini.

Saat ini telah terkumpul dana 1,4 miliar US dolar untuk mengatasi kesenjangan dalam pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi yang akan datang. Dana pandemi ini merupakan sumber daya tambahan yang nantinya ditujukan untuk mempersiapkan dalam kondisi mendesak.

Adapun negara pendonor pandemic fund antara lain Australia, Canada, Komisi Eropa, Perancis, Jerman, China, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea, Selandia Baru, Norwegia, Afrika Selatan, Singapura, Inggris, Spanyol, Amerika Serikat dan UEA. Selanjutnya tiga filantropi, yaitu The Bill & Melinda Gates Foundation, The Rockefeller Foundation, dan Wellcome Trust.

Dana pandemi adalah landasan di mana kita akan membangun kembali dan memperkuat arsitektur kesehatan global. Ini merupakan kemajuan besar pertama dari prioritas jalur kesehatan G20 tahun ini.

Sumber: Kemkes.go.id

Artikel Terkait:

• Lantik 57 Pejabat Fungsional Ahli Utama, Sekjen Kunta Minta ASN Bersinergi Sukseskan Transformasi Kesehatan
• Indonesia-UAE Jalin Kerja Sama Pengentasan TBC di Indonesia
• Menteri Budi G Sadikin bersama, Menhan, dan Tedros Tanda tangani Kerja Sama Pembentukan Pusat Pelatihan Kedaruratan Kesehatan
• Tidak ada Kasus Baru Gangguan Ginjal Akut
• Tenaga Kesehatan Sebagai Ujung Tombak Keberhasilan Implementasi Transformasi Kesehatan
• Pandemic Fund Resmi Diluncurkan
• Kemenkes: Tidak Ada Kaitan Gagal Ginjal Akut Pada Anak Dengan COVID-19
• Bersama Oase Perkuat Gerakan SADARI dan SADANIS
• Menkes Budi Minta Operasi Jantung Pasang Ring bisa Dilakukan di Semua Kabupaten/Kota
• Beri Perlindungan Tambahan, Lansia Diberikan Vaksin Booster Kedua

Menteri Budi G Sadikin bersama, Menhan, dan Tedros Tanda tangani Kerja Sama Pembentukan Pusat Pelatihan Kedaruratan Kesehatan

Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertahanan, dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyepakati kerja sama Kolaborasi Pembentukan dan Pengoperasian Multi-Country Training Hub for Health Emergency, termasuk Pusat Pelatihan Tim Medis Darurat di Indonesia.

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) telah dilakukan oleh Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menhan Prabowo Subianto, Dirjen WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus di sela KTT G20, Selasa (15/11) di Bali.

Di tengah bahaya hidrometeorologi saat ini yang disebabkan oleh cuaca ekstrem dan perubahan iklim, memungkinkan terjadinya pandemi berikutnya.

Menkes Budi mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan terhadap bencana alam dan keadaan darurat, termasuk keadaan darurat kesehatan.

Untuk menjadi bangsa yang tahan bencana, untuk melindungi rakyat kita dan generasi mendatang, kita membutuhkan kemauan politik yang kuat dan upaya kolektif di antaranya dengan pembentukan pusat pelatihan kegawat daruratan kesehatan.

''Kerangka pengurangan risiko bencana membutuhkan upaya multi-sektoral dalam mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat. Membangun kerangka Kolaborasi Pentahelix, pemerintah, masyarakat sipil, media, akademisi, dan entitas bisnis dapat bekerja sama untuk memecahkan masalah dalam mengurangi risiko bencana,'' ujar Menkes Budi.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan, regulator, dan koordinator pemangku kepentingan harus bekerja sama dengan  masyarakat, yang sekaligus dapat berperan sebagai akselerator dalam kesiapsiagaan di lingkungannya sendiri.

Sementara itu, peran media menyebarkan informasi dan edukasi tentang bencana dan memahami masalah kedaruratan kesehatan. Sementara itu, sektor swasta berfokus pada penyediaan layanan dan produk yang membantu mencapai tujuan kesiapsiagaan kedaruratan kesehatan.

''Mengingat hal tersebut, perguruan tinggi sebagai komponen intelektual memiliki posisi strategis dalam upaya pengurangan risiko bencana,'' ucap Menkes Budi.

Perguruan tinggi berperan sebagai pusat penelitian dalam memproduksi dan menyebarluaskan pengetahuan tentang kebencanaan, khususnya yang berkaitan dengan kedaruratan kesehatan. Perguruan tinggi juga dapat mendukung pemerintah dalam pengelolaan kesehatan selama fase krisis.

Kerja sama ini melibatkan Universitas Pertahanan Republik Indonesia untuk mendirikan Multi-Country Training Hub for Health Emergency di Indonesia.

''Saya optimis MoU ini akan menjadi landasan bagi sistem manajemen krisis kesehatan yang lebih kuat,'' tutur Menkes.

Sumber: Kemkes.go,id

Artikel Terkait:

• Lantik 57 Pejabat Fungsional Ahli Utama, Sekjen Kunta Minta ASN Bersinergi Sukseskan Transformasi Kesehatan
• Indonesia-UAE Jalin Kerja Sama Pengentasan TBC di Indonesia
• Menteri Kesehatan mendampingi Presiden pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 bidang Kesehatan
• Tidak ada Kasus Baru Gangguan Ginjal Akut
• Tenaga Kesehatan Sebagai Ujung Tombak Keberhasilan Implementasi Transformasi Kesehatan
• Pandemic Fund Resmi Diluncurkan
• Kemenkes: Tidak Ada Kaitan Gagal Ginjal Akut Pada Anak Dengan COVID-19
• Bersama Oase Perkuat Gerakan SADARI dan SADANIS
• Menkes Budi Minta Operasi Jantung Pasang Ring bisa Dilakukan di Semua Kabupaten/Kota
• Beri Perlindungan Tambahan, Lansia Diberikan Vaksin Booster Kedua

Tidak ada Kasus Baru Gangguan Ginjal Akut

Juru Bicara Kementerian Kesehatan, M. Syahril kembali memperbarui data perkembangan Gangguan Ginjal Akut Pada Anak (GGAPA). Dilaporkan bahwa dalam dua minggu terakhir tidak ada kasus baru GGAPA di Indonesia, kasus kematian terus menurun.

Sehingga sampai 15 November 2022, jumlah kasus GGAPA tercatat ada 324 kasus, dimana tidak ada penambahan kasus baru sejak 2 November 2022, kasus sembuh sebanyak 111 pasien, dengan kasus kematian 199, sementara yang masih dalam perawatan sebanyak 14 kasus. Kasus didominasi oleh anak usia 1-5 tahun.

Adapun 9 kasus yang saat ini masih menjalani perawatan di RSCM, 2 pasien di Aceh, 1 pasien masing-masing di Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau. Adapun pasien yang dirawat didominasi oleh kasus-kasus dengan tingkat keparahan pada level stadium 3. Yang bersangkutan masih dilakukan perawatan dengan pemberian obat penawar Fomepizole.

''Stadium 3 ini paling berat, dengan kerusakan ginjal yang cukup parah. Saat ini semua pasien masih dilakukan perawatan intensif di ruang Pediatric Intensive Care Unit (PICU). Kita juga upayakan dengan pemberian Fomepizole, mudah-mudahan ini akan membantu,'' kata dr. Syahril.

Dari keempat belas pasien tersebut, lanjut dr. Syahril, dilaporkan tidak memiliki penyakit penyerta (komorbid), melainkan murni sakit GGAPA yang disebabkan oleh toksikasi dari EG dan DEG pada sirop/obat cair.

''Sehingga memerlukan waktu untuk proses perawatan, kami harapkan seluruh pasien segera membaik,'' ujar dr. Syahril.

dr. Syahril menyebut, meski masih ada kasus yang dirawat namun tidak ada pasien baru GGAPA dalam dua minggu terakhir yakni sejak 2 sampai 15 November 2022. Pasien yang dirawat adalah pasien yang masuk ke RS sebelum tanggal 2 November dan masih memerlukan perawatan.

Pihaknya menjelaskan penurunan kasus kematian dan kasus baru karena dua hal yakni penerbitan Surat Edaran Kementerian Kesehatan pada 18 Oktober 2022 yang melarang tenaga kesehatan dan apotek untuk menggunakan obat sirop kepada anak, hingga take down afifarma pada tanggal 31 Oktober 2022 dan penggunaan antidotum (penawar) fomepizole injeksi sebagai bagian dari terapi/pengobatan kepada pasien.

Dalam rangka mencegah adanya kasus baru dan kematian, kebijakan terkini yang dilakukan Kementerian Kesehatan adalah mengeluarkan Petunjuk Penggunaan Obat Sediaan Cair/ Sirop pada Anak dalam rangka Pencegahan Peningkatan Kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal Nomor HK.02.02/III/3713/2022, yang ditetapkan pada 11 November 2022.

Melalui surat edaran ini, seluruh fasilitas Kesehatan dan penyelenggara sistem elektronik farmasi (PSEF) dan toko obat dalam penggunaan obat diminta untuk berpedoman pada penjelasan Kepala BPOM terkait dengan daftar obat yang boleh digunakan, dikecualikan dan tidak boleh digunakan.

''Diluar dari daftar yang ada sebaikannya jangan digunakan dulu, tunggu hasil penelitian lebih lanjut,'' tegas dr. Syahril.

Selain itu, dalam aturan tersebut juga mengatur mengenai 12 obat kritikal yang boleh digunakan namun dengan monitoring tenaga kesehatan.

Keduabelas obat tersebut diantaranya Asam valproat (Valproic acid), Depakene, Depval, Epifri, Ikalep, Sodium valproate, Valeptik, Vellepsy, Veronil, Revatio sirup, Sildenafil, Viagra sirup, Kloralhidrat (Chloral hydrate) sirup.

''Obat-obat kritikal ini tetap boleh digunakan oleh tenaga kesehatan dengan pengawasan ketat,'' pesan dr. Syahril.

Dengan berlakunya surat ini, maka Surat Plt. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/III/3515/2022 tanggal 24 Oktober 2022 dan Surat Plt. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3565/2022 tanggal 28 Oktober 2022, tentang Petunjuk Penggunaan Obat Sediaan Cair/ Sirop pada Anak dalam rangka Pencegahan Peningkatan Kasus Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal/Atypical Progressive Acute Kidney Injury, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sumber: Kemkes.go.id

Artikel Terkait:

• Lantik 57 Pejabat Fungsional Ahli Utama, Sekjen Kunta Minta ASN Bersinergi Sukseskan Transformasi Kesehatan
• Indonesia-UAE Jalin Kerja Sama Pengentasan TBC di Indonesia
• Menteri Kesehatan mendampingi Presiden pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 bidang Kesehatan
• Menteri Budi G Sadikin bersama, Menhan, dan Tedros Tanda tangani Kerja Sama Pembentukan Pusat Pelatihan Kedaruratan Kesehatan
• Tenaga Kesehatan Sebagai Ujung Tombak Keberhasilan Implementasi Transformasi Kesehatan
• Pandemic Fund Resmi Diluncurkan
• Kemenkes: Tidak Ada Kaitan Gagal Ginjal Akut Pada Anak Dengan COVID-19
• Bersama Oase Perkuat Gerakan SADARI dan SADANIS
• Menkes Budi Minta Operasi Jantung Pasang Ring bisa Dilakukan di Semua Kabupaten/Kota
• Beri Perlindungan Tambahan, Lansia Diberikan Vaksin Booster Kedua

Tenaga Kesehatan Sebagai Ujung Tombak Keberhasilan Implementasi Transformasi Kesehatan

Jogja, 15 November 2022

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Kunta Wibawa Dasa Nugraha berikan apresiasi kepada segenap tenaga kesehatan yang telah terlibat dalam implementasi transformasi kesehatan melalui upaya mewujudkan sistem kesehatan nasional yang tangguh.

''Ujung tombak dari implementasi transformasi kesehatan dimulai dari dinas kesehatan provinsi hingga dinas kesehatan kabupaten/kota, kemudian bertumpu pada puskesmas dan posyandu. Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap insan kesehatan yang telah bahu-membahu berjuang tanpa kenal lelah,'' ujar Sekjen Kunta dalam puncak acara Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (15/11).

Dalam sambutannya, Sekjen Kunta juga mengingatkan para insan Kesehatan untuk terus mengajak masyarakat melakukan gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat.

Tenaga Kesehatan Sebagai Ujung Tombak Keberhasilan Implementasi Transformasi Kesehatan

Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan aktivitas fisik setiap hari, rajin mencuci tangan dengan sabun, dan terus mendorong masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin baik Ibu hamil, tumbuh kembang balita, imunisasi, pemeriksaan penyakit sesuai siklus hidup.

Sekjen Kunta melanjutkan bahwa peringatan HKN ke-58 di tahun 2022 ini merupakan momentum untuk mewujudkan sistem kesehatan nasional yang lebih kuat dan mampu menghadapi krisis kesehatan seperti pandemi yang baru saja kita alami.

Sistem kesehatan yang lebih kuat ini akan mampu kita wujudkan dengan transformasi sistem kesehatan melalui 6 (enam) pilar Transformasi Kesehatan.

 

Adapun fokus 6 pilar transformasi kesehatan yakni: transformasi layanan primer, transformasi layanan rujukan, transformasi sistem ketahanan kesehatan, transformasi sistem pembiayaan kesehatan, transformasi SDM kesehatan dan transfromasi teknologi kesehatan.

Transformasi Layanan Primer

Kementerian Kesehatan melalui Puskesmas dan Posyandu harus mampu menjadi garda terdepan dalam mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk hidup sehat.

 Puskesmas diharapkan mampu menjamin ketersediaan dan pemerataan jumlah, jenis dan kapasitas SDM Kesehatan serta mampu melakukan layanan kesehatan primer terintegrasi dan melakukan penguatan upaya preventif.

 

Transformasi Layanan Rujukan

Kementerian Kesehatan menargetkan pada 2024 semua Rumah Sakit di seluruh provinsi mampu memberikan pelayanan dalam menangani 4 (empat) penyakit penyebab kematian paling tinggi di Indonesia yaitu penyakit jantung, stroke, kanker, dan ginjal.

 

Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan

Yakni, dengan mendorong kemandirian farmasi dan alat kesehatan dalam negeri, serta meningkatkan jejaring surveilans dan persiapan tenaga kesehatan cadangan dalam merespons ancaman krisis kesehatan.

 

Transformasi Sistem Pembiayaan Kesehatan

Berbagai upaya dilakukan dengan menata ulang pembiayaan dan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang cukup, adil, efektif, dan efisien.

 

Transformasi SDM Kesehatan

Kemenkes berupaya dengan meningkatkan kuantitas, distribusi, dan kualitas tenaga kesehatan hingga pelosok. Target optimis yang akan dicapai yaitu angka ideal dokter 1 banding 1.000 populasi dan pemenuhan Nakes di Puskesmas dan RSUD sesuai standar.

Transformasi Teknologi Kesehatan

lndonesia terus bertransformasi menuju sistem Kesehatan yang tangguh dan terintegrasi. Salah satunya dengan melakukan integrasi data rekam medis pasien di fasyankes ke dalam satu platform lndonesia Health Services (lHS) yang diberi nama SATUSEHAT.

 

Selain itu, inovasi bioteknologi, yakni Biomedical Genome-Based Science Initiative (BGS-I), untuk menerapkan pengobatan yang lebih personal dan presisi. lndonesia membangun bank data dari genomik penduduk lndonesia yang akan terintegrasi dengan data medisnya.

 

''lmplementasi ke-6 pilar tersebut diharapkan bisa mentransformasi sistem kesehatan lndonesia yakni sistem kesehatan yang tangguh terhadap krisis kesehatan, termasuk pandemi,'' tutup Sekjen Kunta.

Sumber: Kemkes.go,id

Artikel Terkait:

• Lantik 57 Pejabat Fungsional Ahli Utama, Sekjen Kunta Minta ASN Bersinergi Sukseskan Transformasi Kesehatan
• Indonesia-UAE Jalin Kerja Sama Pengentasan TBC di Indonesia
• Menteri Kesehatan mendampingi Presiden pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 bidang Kesehatan
• Menteri Budi G Sadikin bersama, Menhan, dan Tedros Tanda tangani Kerja Sama Pembentukan Pusat Pelatihan Kedaruratan Kesehatan
• Tidak ada Kasus Baru Gangguan Ginjal Akut
• Pandemic Fund Resmi Diluncurkan
• Kemenkes: Tidak Ada Kaitan Gagal Ginjal Akut Pada Anak Dengan COVID-19
• Bersama Oase Perkuat Gerakan SADARI dan SADANIS
• Menkes Budi Minta Operasi Jantung Pasang Ring bisa Dilakukan di Semua Kabupaten/Kota
• Beri Perlindungan Tambahan, Lansia Diberikan Vaksin Booster Kedua