Puskesmas

Evakuasi Jemaah Haji Sakit dari Madinah ke Makkah Resmi Dimulai

Makkah, 10 Juni 2023 - Evakuasi jemaah haji sakit yang masih berada di Madinah telah dimulai secara bertahap pada Jumat, 9 Juni 2023. Evakuasi ini dilakukan untuk jemaah haji yang tidak dapat mengikuti perpindahan ke Makkah bersama kloternya karena sedang sakit dan dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Madinah atau Rumah Sakit di Arab Saudi.

Evakuasi Jemaah Haji Sakit dari Madinah
ke Makkah Resmi Dimulai

Pada Jumat, 9 Juni 2023, sebanyak 49 jemaah haji dan pasien masih dirawat di KKHI Madinah, sedangkan 39 jemaah haji lainnya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi di Madinah. Dalam tahap awal evakuasi, telah direncanakan evakuasi sebanyak 14 orang secara bertahap.

Proses evakuasi ini dilakukan menggunakan mobil ambulans dengan didampingi oleh satu dokter dan satu perawat selama perjalanan. Tujuannya adalah untuk memastikan kondisi jemaah haji tetap stabil selama evakuasi berlangsung.

Seperti yang dilansir dari Kemkes.go.id, Evakuasi tahap pertama dimulai dari KKHI Madinah pada pukul 08.30 Waktu Arab Saudi (WAS) dan tiba di KKHI Makkah pada pukul 12.50 WAS. Pada tahap pertama ini, jemaah haji yang menderita penyakit jantung dari kloter PLM2 dan jemaah haji yang menderita penyakit stroke dari kloter KNO3 dievakuasi.

Dokter Riko Hyang Wicaksono, SpKFR, dan Ns. Wahidin Rusdin Sako yang bertugas dalam evakuasi tahap pertama ini menyatakan bahwa kondisi dua jemaah haji sakit tetap stabil selama evakuasi dan perjalanan menuju Makkah. Mereka juga mengumumkan bahwa evakuasi tahap kedua dijadwalkan akan berlangsung pada Sabtu, 10 Juni 2023, pukul 00.00 WAS, dengan membawa 3 orang jemaah haji sakit.

Kepala KKHI Makkah, dr. Edi Supriyatna, MKK, menyampaikan bahwa KKHI Makkah siap menerima jemaah haji sakit yang dievakuasi dari KKHI Madinah. Pasien akan ditransitkan sementara di KKHI Makkah, dengan tujuan untuk melakukan evaluasi apakah mereka masih membutuhkan penanganan kesehatan lebih lanjut atau sudah dapat dikembalikan ke kloter masing-masing.

"KKHI Makkah siap menerima jemaah haji sakit yang dievakuasi dari KKHI Madinah. Jemaah haji sakit yang dievakuasi akan ditransitkan untuk dievaluasi apakah mereka masih membutuhkan perawatan kesehatan atau sudah dapat dikembalikan ke kloter masing-masing," jelas dr. Edi.

Evakuasi jemaah haji sakit ini merupakan langkah yang diambil untuk memastikan kesejahteraan dan pelayanan kesehatan yang optimal bagi para jemaah haji. Semoga evakuasi ini berjalan lancar dan jemaah haji yang sakit dapat segera pulih dan melanjutkan ibadah haji dengan baik.

Bupati Cirebon, H. Imron M.Ag, Melakukan Rotasi dan Mutasi Ratusan Pejabat di Lingkungan Pemkab Cirebon, Bulan Oktober rencana ada lagi

Cirebon, 9 Juni 2023 - Bupati Cirebon, H. Imron M.Ag, kembali melakukan rotasi dan mutasi terhadap

Bupati Cirebon, H. Imron M.Ag, Melakukan Rotasi dan Mutasi Ratusan
Pejabat di Lingkungan Pemkab Cirebon, Bulan Oktober rencana ada lagi

ratusan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon pada Jumat, 9 Juni 2023. Kali ini, rotasi dan mutasi dilakukan pada pejabat administrator, pengawas, dan fungsional. Pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat-pejabat baru tersebut berlangsung di Pendopo Bupati di Jalan Kartini, Kota Cirebon.

Rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Cirebon ini merupakan bagian dari rencana awal yang telah dijadwalkan setelah pelantikan pejabat fungsional di Dinas Pendidikan beberapa hari sebelumnya. Jumlah total pejabat yang mengalami mutasi dan rotasi sebanyak 274, dengan 177 pejabat mengalami rotasi mutasi dan 92 pejabat mendapatkan promosi.

Bupati Imron menjelaskan bahwa mutasi, rotasi, dan promosi dalam pemerintahan adalah hal yang biasa terjadi. Menurutnya, hal ini merupakan hak dan kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, proses mutasi dan rotasi pejabat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Inspektorat, dan posisi camat harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pelaksanaan rotasi dan mutasi memakan waktu yang cukup lama dan baru dapat dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2023 ini.

Seperti yang dilansir dari suaracirebon.com, Imron juga menyampaikan bahwa evaluasi kinerja pejabat yang mengalami pergeseran tersebut dilakukan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Terkait dengan kabar rencana mutasi yang dilaporkan akan kembali dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang, Imron menyebutnya sebagai rencana belaka. Sebagai hal yang lazim, rencana tersebut dapat terlaksana atau tidak tergantung pada berbagai faktor.

Imron berharap para pejabat yang baru dilantik dapat membawa kemajuan di tempat tugas baru mereka. Ia juga mengharapkan agar mereka dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka dengan baik. Sebelumnya, Imron menjelaskan bahwa pelantikan ratusan pejabat eselon III di lingkungan Pemkab Cirebon tidak dilaksanakan secara bersamaan dengan pelantikan pejabat fungsional di Dinas Pendidikan beberapa hari sebelumnya. Hal ini dilakukan karena jumlah pejabat eselon III yang dilantik cukup banyak.

Bupati Imron menambahkan bahwa pemisahan waktu pelantikan dilakukan agar tidak terlalu banyak pejabat yang dilantik secara bersamaan.

Dikutip dari berbagai sumber.

Bupati Cirebon rotasi dan mutasi 274 Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

Drs. H. Imron, M.Ag Melantik dan Mengambil Sumpah
274 Pegawai di Pemerintah Kabupaten Cirebon

Drs. H. Imron, M.Ag Melantik dan Mengambil Sumpah 274 Pegawai di Pemerintah Kabupaten Cirebon

Pendopo Bupati Cirebon menjadi saksi pelantikan dan pengambilan sumpah 274 pegawai menjadi pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Acara tersebut berlangsung pada Jumat, 9 Juni 2023.

Dalam sambutannya, Drs. H. Imron, M.Ag menyatakan bahwa mutasi, rotasi, dan promosi di pemerintahan adalah hal yang umum terjadi. Menurutnya, ini merupakan hak dan kewajiban pegawai negeri sipil (PNS) untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Imron mengungkapkan bahwa dalam mutasi hari ini, terdapat 274 pegawai yang terdiri dari 177 orang yang mengalami rotasi dan 92 orang yang mendapatkan promosi. Ia berharap para pegawai yang baru dilantik dapat membawa kemajuan di tempat tugas baru mereka dan menjalankan tugas dan fungsi dengan baik.

Imron juga menekankan pentingnya adaptasi, pembelajaran, dan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi jabatan yang baru. Selain itu, ia mendorong pentingnya membangun koordinasi, komunikasi, dan kerjasama yang efektif dengan atasan dan bawahan secara berjenjang.

Proses mutasi, rotasi, dan promosi ini membutuhkan waktu yang cukup lama, kata Imron. Beberapa posisi jabatan memerlukan izin dari pemerintah pusat, seperti camat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dan Inspektorat.

Imron menjelaskan bahwa mutasi ini merupakan evaluasi kinerja pegawai di lingkungannya dan menjadi tolok ukur untuk pergeseran jabatan. Meskipun ada beberapa pejabat yang belum genap satu tahun bekerja, mereka tetap terkena rotasi berdasarkan penilaian kinerja dan evaluasi.

Melalui pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), pejabat tersebut ditempatkan di jabatan baru baik melalui rotasi maupun promosi. Imron mengakhiri sambutannya dengan harapan agar para pegawai yang baru dilantik dapat memberikan kontribusi yang positif dalam menjalankan tugas mereka di tempat yang baru.

Dikutip dari berbagai sumber

1.600 Nakes Tenaga Kesehatan Haji Siap Layani Jemaah di Kloter

Jumlah jemaah haji Indonesia tahun 2023 sebanyak 203.320 orang dengan jumlah jemaah haji risiko tinggi (Risti) sampai hari ini sebesar 73%. Melihat tingginya angka jemaah haji ini, Kemenkes kirimkan sekitar 1.600 orang tenaga kesehatan haji (TKH) mengawal jemaah haji di masing-masing kelompok terbang (Kloter).

Setiap kloter ditugaskan satu dokter dan dua perawat sebagai TKH yang tugasnya memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan bagi jemaah haji di Kloter. Peran TKH sangat penting terlebih tahun ini banyak jemaah haji Lansia dan berisiko tinggi dibandingkan dengan penyelenggaraan haji tahun sebelumnya.

Seperti yang dilansir dari Kemkes.go.id, tercatat di Sistem Informasi Kesehatan Jemaah Haji Indonesia (Siskohatkes) bahwa kelompok jemaah haji risiko tinggi pada 5 tahun terakhir yakni 2016 sebanyak 65%, 2017 sebanyak 63%, 2018 sebanyak 66%, 2019 sebanyak 65%, dan 2022 sebanyak 68%.

''Bidang kesehatan haji sudah menyiapkan beberapa pelayanan kesehatan untuk jemaah haji mulai dari titik terdekat yaitu Kloter, layanan kegawatdaruratan di sektor, hingga tingkat rujukan baik ke KKHI maupun ke Rumah Sakit Arab Saudi,'' ujar Kepala Bidang PPIH Arab Saudi dr. M. Imran.

Oleh karenanya TKH dituntut untuk terus menguatkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara menyeluruh dan berkesinambungan.

''TKH adalah garda kesehatan terdepan yang akan memberikan pelayanan kesehatan pertama di kloter selama 24 jam,'' jelas Kepala Bidang PPIH Arab Saudi dr. M. Imran.

Pelaksanaan tugas sebagai TKH dilaksanakan mulai dari sebelum keberangkatan yakni di kabupaten/kota dan embarkasi sebelum keberangkatan. TKH harus mengidentifikasi 50 jemaah dengan risiko tinggi (Risti) dan melaksanakan promosi kesehatan kepada jemaah haji.

Selama pelaksanaan ibadah haji terutama pada fase pra armuzna, TKH harus memonitor setiap hari kondisi Kesehatan jemaah Risti. Setiap harinya TKH melaksanakan visitasi, konsultasi kesehatan, pengukuran tekanan darah, dan pengawasan minum obat bagi jemaah yang memiliki penyakit penyerta.

Aktivitas TKH ini setiap hari harus di-entry ke dalam aplikasi tele-petugas. Melalui aplikasi tele-petugas ini, akan membantu TKH untuk melihat progress kesehatan dari para jemaah di kloternya. Harapannya jika kondisi kesehatan jemaah haji, khususnya jemaah haji Risti, dapat termonitor dengan baik.

Selain itu TKH dalam tugasnya harus menguatkan koordinasi dengan tim kesehatan lapangan seperti tim promosi kesehatan, tim kegawatdaruratan medik/sektor, dan tim sanitasi, Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), dan PPIH dari Kementerian agama.

''TKH harus siaga saat terjadi kegawatdaruratan medis pada jemaah haji. Kuatkan koordinasi dengan petugas di sektor sehingga jemaah cepat tertangani,'' ucap dr. Imran.

Jika terjadi kegawatdaruratan di pemondokan, TKH lah yang akan memberikan pertolongan pertama kepada jemaah dan segera berkoordinasi dengan tim megawatdaruratan sektor guna merujuk jemaah ke pelayanan kesehatan lebih lanjut.

Dalam pelaksanaan tugasnya, TKH juga dibekali obat-obatan dan perbekalan kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan untuk jemaah haji. Penyaluran obat-obatan untuk TKH dilakukan melalui depo obat yang berada di KKHI.

Selain pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif, TKH juga aktif mengingatkan jemaahnya untuk memakai masker, payung, dan alas kaki saat aktivitas diluar hotel. TKH juga terus memberikan pengertian khususnya jemaah haji Risti agar tidak memaksakan diri untuk mengejar ibadah sunah.

''TKH mohon dapat terus mengingatkan jemaah Ristinya agar tidak memaksakan diri terutama untuk mengejar ibadah sunah sehingga nantinya akan kelelahan,'' ucap dr. Imran.

Dr. Imran berpesan untuk TKH selalu memprioritaskan pelayanan kepada jemaah haji. TKH juga diimbau untuk tidak mengejar ibadah sunah atau dapat bergantian jika akan beribadah di luar hotel.

''Kami imbau TKH untuk fokus layani jemaah. Tidak mengejar ibadah sunah sehingga meninggalkan jemaah tanpa ada pendampingan,'' tuturnya.

Sumber: Kemkes.go.id dan berbagai sumber

Pemda Sulut Jalin Kerja Sama Pengampuan Layanan Kesehatan dengan Sejumlah RS Vertikal Kemenkes

Pemerintah Daerah Sulawesi Utara (Sulut) berkomitmen memperkuat layanan Kesehatan prioritas di wilayahnya. Komitmen tersebut dibuktikan dengan penandatanganan MoU antara Pemerintah Sulut dalam hal ini RSUP Kandou dan sejumlah rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Seperti yang dilansir dari Kemkes.go.id, Kerja sama ini dilaksanakan melalui program pengampuan layanan kesehatan dari rumah sakit vertikal Kemenkes terhadap RSUP Kandou. Kerja sama pengampuan tersebut terdiri dari :

RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta untuk jejaring pengampuan layanan kardiovaskular.
RS Kanker Dharmais Jakarta untuk jejaring pengampuan layanan penyakit kanker.
RSUP dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta untuk jejaring pengampuan layanan uronefrologi, diabetes, dan gastro-hepato.
RS Pusat Otak Nasional dr. Mahar Mardjono Jakarta untuk jejaring pengampuan layanan stroke.
RS Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta dan RSUP dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta untuk jejaring pengampuan layanan kesehatan ibu dan anak.
RSUP Persahabatan Jakarta untuk jejaring pengampuan layanan respirasi dan TBC.
RS Penyakit Infeksi Prof. Sulianti Saroso Jakarta untuk jejaring pengampuan layanan infeksi emerging.
RS Jiwa dr. Marzoeki Mahdi untuk jejaring pengampuan layanan kesehatan jiwa.

Jejaring pengampuan ini bertujuan untuk meningkatkan akses layanan rujukan terbatas. Peningkatan mutu pelayanan rujukan Kesehatan, pemerataan layanan rujukan melalui optimalisasi jejaring rumah sakit, serta dukungan pemenuhan kebutuhan SDM.

Ruang lingkup jejaring pengampuan adalah ke rumah sakit provinsi dan rumah sakit kabupaten/kota di Sulawesi Utara.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Sulut. Kondisinya saat ini, banyak masyarakat yang sudah terjamin biaya kesehatannya melalui BPJS Kesehatan tapi tidak diiringi dengan kelengkapan fasilitas di rumah sakit.

''Masalah utama kita adalah dari sisi suplai fasilitas dan alat kesehatannya.Begitu orang punya kartu bayar iuran, dia datang ke rumah sakit tapi tidak bisa dirawat karena alat-alatnya tidak lengkap. Jadi memang harus diseimbangkan antara yang pemerintah bayarkan ke BPJS dan fasilitas serta alat kesehatan yang tersedia,'' ujar Menkes Budi sebelum penandatanganan MoU di gedung Kemenkes, Jakarta, Rabu (31/5).

Menkes Budi menambahkan, mesti dibangun supply side-nya. Nah supply side itu yang biasa kurang adalah rumah sakitnya, alat-alatnya, plus orang-orangnya atau SDM kesehatan.

''Mudah-mudahan dengan adanya tanda tangan kerjasama ini bisa terjadi akselerasi bukan hanya pemasangan alat, tapi juga peningkatan kompetensi dari rumah sakit dan penambahan dokter spesialis di sana,'' ucap Menkes Budi.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengatakan pengampuan layanan prioritas tahun ini sangat penting bagi masyarakat Sulut. Kerja sama ini untuk mendukung program pemerintah pusat dalam rangka pelayanan bagi masyarakat di Sulut.

''Pemerintah Sulawesi Utara selalu berkomitmen meningkatkan kualitas pemerataan layanan kesehatan seluruh masyarakat. Mudah-mudahan hal ini bisa berjalan terus karena konsep kita ke depan adalah pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat,'' ungkap Olly.