Bupati Cirebon, H. Imron M.Ag, Melakukan Rotasi dan Mutasi Ratusan Pejabat di Lingkungan Pemkab Cirebon, Bulan Oktober rencana ada lagi

Cirebon, 9 Juni 2023 - Bupati Cirebon, H. Imron M.Ag, kembali melakukan rotasi dan mutasi terhadap

Bupati Cirebon, H. Imron M.Ag, Melakukan Rotasi dan Mutasi Ratusan
Pejabat di Lingkungan Pemkab Cirebon, Bulan Oktober rencana ada lagi

ratusan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon pada Jumat, 9 Juni 2023. Kali ini, rotasi dan mutasi dilakukan pada pejabat administrator, pengawas, dan fungsional. Pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat-pejabat baru tersebut berlangsung di Pendopo Bupati di Jalan Kartini, Kota Cirebon.

Rotasi dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Cirebon ini merupakan bagian dari rencana awal yang telah dijadwalkan setelah pelantikan pejabat fungsional di Dinas Pendidikan beberapa hari sebelumnya. Jumlah total pejabat yang mengalami mutasi dan rotasi sebanyak 274, dengan 177 pejabat mengalami rotasi mutasi dan 92 pejabat mendapatkan promosi.

Bupati Imron menjelaskan bahwa mutasi, rotasi, dan promosi dalam pemerintahan adalah hal yang biasa terjadi. Menurutnya, hal ini merupakan hak dan kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, proses mutasi dan rotasi pejabat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Inspektorat, dan posisi camat harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pelaksanaan rotasi dan mutasi memakan waktu yang cukup lama dan baru dapat dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2023 ini.

Seperti yang dilansir dari suaracirebon.com, Imron juga menyampaikan bahwa evaluasi kinerja pejabat yang mengalami pergeseran tersebut dilakukan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Terkait dengan kabar rencana mutasi yang dilaporkan akan kembali dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang, Imron menyebutnya sebagai rencana belaka. Sebagai hal yang lazim, rencana tersebut dapat terlaksana atau tidak tergantung pada berbagai faktor.

Imron berharap para pejabat yang baru dilantik dapat membawa kemajuan di tempat tugas baru mereka. Ia juga mengharapkan agar mereka dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka dengan baik. Sebelumnya, Imron menjelaskan bahwa pelantikan ratusan pejabat eselon III di lingkungan Pemkab Cirebon tidak dilaksanakan secara bersamaan dengan pelantikan pejabat fungsional di Dinas Pendidikan beberapa hari sebelumnya. Hal ini dilakukan karena jumlah pejabat eselon III yang dilantik cukup banyak.

Bupati Imron menambahkan bahwa pemisahan waktu pelantikan dilakukan agar tidak terlalu banyak pejabat yang dilantik secara bersamaan.

Dikutip dari berbagai sumber.

Bupati Cirebon rotasi dan mutasi 274 Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

Drs. H. Imron, M.Ag Melantik dan Mengambil Sumpah
274 Pegawai di Pemerintah Kabupaten Cirebon

Drs. H. Imron, M.Ag Melantik dan Mengambil Sumpah 274 Pegawai di Pemerintah Kabupaten Cirebon

Pendopo Bupati Cirebon menjadi saksi pelantikan dan pengambilan sumpah 274 pegawai menjadi pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Acara tersebut berlangsung pada Jumat, 9 Juni 2023.

Dalam sambutannya, Drs. H. Imron, M.Ag menyatakan bahwa mutasi, rotasi, dan promosi di pemerintahan adalah hal yang umum terjadi. Menurutnya, ini merupakan hak dan kewajiban pegawai negeri sipil (PNS) untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Imron mengungkapkan bahwa dalam mutasi hari ini, terdapat 274 pegawai yang terdiri dari 177 orang yang mengalami rotasi dan 92 orang yang mendapatkan promosi. Ia berharap para pegawai yang baru dilantik dapat membawa kemajuan di tempat tugas baru mereka dan menjalankan tugas dan fungsi dengan baik.

Imron juga menekankan pentingnya adaptasi, pembelajaran, dan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi jabatan yang baru. Selain itu, ia mendorong pentingnya membangun koordinasi, komunikasi, dan kerjasama yang efektif dengan atasan dan bawahan secara berjenjang.

Proses mutasi, rotasi, dan promosi ini membutuhkan waktu yang cukup lama, kata Imron. Beberapa posisi jabatan memerlukan izin dari pemerintah pusat, seperti camat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dan Inspektorat.

Imron menjelaskan bahwa mutasi ini merupakan evaluasi kinerja pegawai di lingkungannya dan menjadi tolok ukur untuk pergeseran jabatan. Meskipun ada beberapa pejabat yang belum genap satu tahun bekerja, mereka tetap terkena rotasi berdasarkan penilaian kinerja dan evaluasi.

Melalui pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), pejabat tersebut ditempatkan di jabatan baru baik melalui rotasi maupun promosi. Imron mengakhiri sambutannya dengan harapan agar para pegawai yang baru dilantik dapat memberikan kontribusi yang positif dalam menjalankan tugas mereka di tempat yang baru.

Dikutip dari berbagai sumber

1.600 Nakes Tenaga Kesehatan Haji Siap Layani Jemaah di Kloter

1.600 Nakes Tenaga Kesehatan Haji Siap Layani Jemaah di Kloter

Jumlah jemaah haji Indonesia tahun 2023 sebanyak 203.320 orang dengan jumlah jemaah haji risiko tinggi (Risti) sampai hari ini sebesar 73%. Melihat tingginya angka jemaah haji ini, Kemenkes kirimkan sekitar 1.600 orang tenaga kesehatan haji (TKH) mengawal jemaah haji di masing-masing kelompok terbang (Kloter).

Setiap kloter ditugaskan satu dokter dan dua perawat sebagai TKH yang tugasnya memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan bagi jemaah haji di Kloter. Peran TKH sangat penting terlebih tahun ini banyak jemaah haji Lansia dan berisiko tinggi dibandingkan dengan penyelenggaraan haji tahun sebelumnya.

Seperti yang dilansir dari Kemkes.go.id, tercatat di Sistem Informasi Kesehatan Jemaah Haji Indonesia (Siskohatkes) bahwa kelompok jemaah haji risiko tinggi pada 5 tahun terakhir yakni 2016 sebanyak 65%, 2017 sebanyak 63%, 2018 sebanyak 66%, 2019 sebanyak 65%, dan 2022 sebanyak 68%.

''Bidang kesehatan haji sudah menyiapkan beberapa pelayanan kesehatan untuk jemaah haji mulai dari titik terdekat yaitu Kloter, layanan kegawatdaruratan di sektor, hingga tingkat rujukan baik ke KKHI maupun ke Rumah Sakit Arab Saudi,'' ujar Kepala Bidang PPIH Arab Saudi dr. M. Imran.

Oleh karenanya TKH dituntut untuk terus menguatkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara menyeluruh dan berkesinambungan.

''TKH adalah garda kesehatan terdepan yang akan memberikan pelayanan kesehatan pertama di kloter selama 24 jam,'' jelas Kepala Bidang PPIH Arab Saudi dr. M. Imran.

Pelaksanaan tugas sebagai TKH dilaksanakan mulai dari sebelum keberangkatan yakni di kabupaten/kota dan embarkasi sebelum keberangkatan. TKH harus mengidentifikasi 50 jemaah dengan risiko tinggi (Risti) dan melaksanakan promosi kesehatan kepada jemaah haji.

Selama pelaksanaan ibadah haji terutama pada fase pra armuzna, TKH harus memonitor setiap hari kondisi Kesehatan jemaah Risti. Setiap harinya TKH melaksanakan visitasi, konsultasi kesehatan, pengukuran tekanan darah, dan pengawasan minum obat bagi jemaah yang memiliki penyakit penyerta.

Aktivitas TKH ini setiap hari harus di-entry ke dalam aplikasi tele-petugas. Melalui aplikasi tele-petugas ini, akan membantu TKH untuk melihat progress kesehatan dari para jemaah di kloternya. Harapannya jika kondisi kesehatan jemaah haji, khususnya jemaah haji Risti, dapat termonitor dengan baik.

Selain itu TKH dalam tugasnya harus menguatkan koordinasi dengan tim kesehatan lapangan seperti tim promosi kesehatan, tim kegawatdaruratan medik/sektor, dan tim sanitasi, Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), dan PPIH dari Kementerian agama.

''TKH harus siaga saat terjadi kegawatdaruratan medis pada jemaah haji. Kuatkan koordinasi dengan petugas di sektor sehingga jemaah cepat tertangani,'' ucap dr. Imran.

Jika terjadi kegawatdaruratan di pemondokan, TKH lah yang akan memberikan pertolongan pertama kepada jemaah dan segera berkoordinasi dengan tim megawatdaruratan sektor guna merujuk jemaah ke pelayanan kesehatan lebih lanjut.

Dalam pelaksanaan tugasnya, TKH juga dibekali obat-obatan dan perbekalan kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan untuk jemaah haji. Penyaluran obat-obatan untuk TKH dilakukan melalui depo obat yang berada di KKHI.

Selain pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif, TKH juga aktif mengingatkan jemaahnya untuk memakai masker, payung, dan alas kaki saat aktivitas diluar hotel. TKH juga terus memberikan pengertian khususnya jemaah haji Risti agar tidak memaksakan diri untuk mengejar ibadah sunah.

''TKH mohon dapat terus mengingatkan jemaah Ristinya agar tidak memaksakan diri terutama untuk mengejar ibadah sunah sehingga nantinya akan kelelahan,'' ucap dr. Imran.

Dr. Imran berpesan untuk TKH selalu memprioritaskan pelayanan kepada jemaah haji. TKH juga diimbau untuk tidak mengejar ibadah sunah atau dapat bergantian jika akan beribadah di luar hotel.

''Kami imbau TKH untuk fokus layani jemaah. Tidak mengejar ibadah sunah sehingga meninggalkan jemaah tanpa ada pendampingan,'' tuturnya.

Sumber: Kemkes.go.id dan berbagai sumber

Pemda Sulut Jalin Kerja Sama Pengampuan Layanan Kesehatan dengan Sejumlah RS Vertikal Kemenkes

Pemda Sulut Jalin Kerja Sama Pengampuan Layanan Kesehatan dengan Sejumlah RS Vertikal Kemenkes

Pemerintah Daerah Sulawesi Utara (Sulut) berkomitmen memperkuat layanan Kesehatan prioritas di wilayahnya. Komitmen tersebut dibuktikan dengan penandatanganan MoU antara Pemerintah Sulut dalam hal ini RSUP Kandou dan sejumlah rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Seperti yang dilansir dari Kemkes.go.id, Kerja sama ini dilaksanakan melalui program pengampuan layanan kesehatan dari rumah sakit vertikal Kemenkes terhadap RSUP Kandou. Kerja sama pengampuan tersebut terdiri dari :

1. RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta untuk jejaring pengampuan layanan kardiovaskular.
2. RS Kanker Dharmais Jakarta untuk jejaring pengampuan layanan penyakit kanker.
3. RSUP dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta untuk jejaring pengampuan layanan uronefrologi, diabetes, dan gastro-hepato.
4. RS Pusat Otak Nasional dr. Mahar Mardjono Jakarta untuk jejaring pengampuan layanan stroke.
5. RS Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta dan RSUP dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta untuk jejaring pengampuan layanan kesehatan ibu dan anak.
6. RSUP Persahabatan Jakarta untuk jejaring pengampuan layanan respirasi dan TBC.
7. RS Penyakit Infeksi Prof. Sulianti Saroso Jakarta untuk jejaring pengampuan layanan infeksi emerging.
8. RS Jiwa dr. Marzoeki Mahdi untuk jejaring pengampuan layanan kesehatan jiwa.

Jejaring pengampuan ini bertujuan untuk meningkatkan akses layanan rujukan terbatas. Peningkatan mutu pelayanan rujukan Kesehatan, pemerataan layanan rujukan melalui optimalisasi jejaring rumah sakit, serta dukungan pemenuhan kebutuhan SDM.

Ruang lingkup jejaring pengampuan adalah ke rumah sakit provinsi dan rumah sakit kabupaten/kota di Sulawesi Utara.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Sulut. Kondisinya saat ini, banyak masyarakat yang sudah terjamin biaya kesehatannya melalui BPJS Kesehatan tapi tidak diiringi dengan kelengkapan fasilitas di rumah sakit.

''Masalah utama kita adalah dari sisi suplai fasilitas dan alat kesehatannya.Begitu orang punya kartu bayar iuran, dia datang ke rumah sakit tapi tidak bisa dirawat karena alat-alatnya tidak lengkap. Jadi memang harus diseimbangkan antara yang pemerintah bayarkan ke BPJS dan fasilitas serta alat kesehatan yang tersedia,'' ujar Menkes Budi sebelum penandatanganan MoU di gedung Kemenkes, Jakarta, Rabu (31/5).

Menkes Budi menambahkan, mesti dibangun supply side-nya. Nah supply side itu yang biasa kurang adalah rumah sakitnya, alat-alatnya, plus orang-orangnya atau SDM kesehatan.

''Mudah-mudahan dengan adanya tanda tangan kerjasama ini bisa terjadi akselerasi bukan hanya pemasangan alat, tapi juga peningkatan kompetensi dari rumah sakit dan penambahan dokter spesialis di sana,'' ucap Menkes Budi.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengatakan pengampuan layanan prioritas tahun ini sangat penting bagi masyarakat Sulut. Kerja sama ini untuk mendukung program pemerintah pusat dalam rangka pelayanan bagi masyarakat di Sulut.

''Pemerintah Sulawesi Utara selalu berkomitmen meningkatkan kualitas pemerataan layanan kesehatan seluruh masyarakat. Mudah-mudahan hal ini bisa berjalan terus karena konsep kita ke depan adalah pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat,'' ungkap Olly.

Sumber: Kemkes.go.id dan berbagai sumber

Propinsi Luar Jawa Bali Capaian Imunisasi Kejar hanya 35%

Propinsi Luar Jawa Bali Capaian Imunisasi Kejar hanya 35%

 Semua propinsi di Indonesia diminta melanjutkan imunisasi kejar baik Polio, Pentavalen DPT, HB-HiB, maupun. Campak rubella. Hal ini menyusul capaian imunisasi kejar yang berlangsung sejak bulan Mei hingga November 2022.

Imunisasi Kejar adalah imunisasi tambahan untuk mengejar cakupan imunisasi rutin yang masih rendah, sehingga anak anak dapat terlindungi dari kematian dan kecacatan akibat penyakit.

Sebanyak 72,7% atau 26,5 juta anak indonesia mendapatkan imunisasi kejar campak rubella dari target anak 36,4 Juta. Dimana proporsi terbanyak disumbang dari regional Jawa-Bali sebesar 97,9% dari seluruh capaian. Sementara 27 propinsi lain di luar jawa bali sebesar 63,9%.

''Imunisasi kejar capaiannya bervariasi. Namun kalau kita lihat secara umum di luar propinsi Jawa-Bali. Untuk imunisasi kejar untuk OPV, IPV, dan pentavalen capaiannya masih sangat rendah. OPV 33,6%, IPV 23,8%, dan pentavalen 30,2%,'' ujar Plt. Direktur Pengelolaan Imunisasi dr. Prima Yosephine saat memberikan keterangan pers secara virtual di Jakarta, Jumat (2/12).

Sementara, lanjut dr. Prima menjabarkan untuk regional Jawa Bali, capaian imunisasi kejar polio tetes atau OPV sebesar 84,6%, sudah berhasil mencapai target. Begitu juga dengan imunisasi pentavalen mencapai 91,3%. Namun demikian, regional ini belum bisa mencapai target imunisasi kejar polio suntik IPV, yang baru mencapai 77,3%.

Lebih lanjut, dr. prima menjelaskan secara rinci capaian imunisasi di tiap tiap propinsi. Capaian imunisasi campak-rubella semua propinsi di regional Jawa-Bali yang sudah bisa mencapai target 95% meliputi propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, DKI Jakarta,dan Jawa Timur. Sementara hanya satu propinsi di luar Jawa-Bali yang bisa mencapai target 95% yaitu provinsi Sulawesi Selatan.

Capaian masing masing propinsi untuk imunisasi kejar polio dari target 80%, untuk di luar regional Jawa dan Bali baru tiga propinsi yang mampu memenuhi yaitu kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung. Sementara untuk Regional jawa-bali hanya propinsi DKI Jakarta yang belum mencapai target.

Demikian hal nya untuk capaian imunisasi polio suntik (IPV), dimana hanya propinsi Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur yang sudah memenuhi target, sementara 29 propinsi lainnya belum.

Sementara untuk capaian imunisasi kejar pentavalen DPT, HB-Hib selain Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur, ada tiga propinsi di luar regional Jawa-Bali yang sudah memenuhi target yaitu Lampung, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan.

Prima mengatakan yang perlu kita lakukan sekarang mengingat kita sudah ada KLB Polio di Aceh saat ini dan cakupan imunisasi Polio di semua propinsi belum mencapai target 95%, maka kami sudah menghimbau berdasarkan SE Dirjen P2P untuk semua propinsi melanjutkan imunisasi kejar polio khususnya dan memastikan semua sasaran balita 12-59 bulan harus mendapatkan dosis polio tetes 4 dosis dan 1 dosis untuk imunisasi polio suntik.

Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) yang dilaksanakan sejak bulan Mei merupakan upaya yang dilakukan Kementerian Kesehatan untuk menyikapi adanya gap imunitas serta memperkecil kemungkinan terjadinya perluasan Kejadian Luar Biasa atau peningkatan kasus yang bisa dicegah dengan Imunisasi.

Pada tahap pertama BIAN dilaksanakan pada bulan Mei untuk 27 propinsi di luar regional Jawa dan Bali. Sementara putaran kedua dilaksanakan pada bulan Agustus untuk propinsi di Regional Jawa dan Bali.

''Sebagai tindak lanjut semua propinsi harus melanjutkan imunisasi kejar polio khususnya dan memastikan semua sasaran balita 12-59 bulan harus mendapatkan dosis polio tetes 4 dosis dan 1 dosis untuk imunisasi polio suntik,'' jelas dr. Prima.

Propinsi dan Kabupaten/Kota juga harus melanjutkan imunisasi kejar untuk pentavalen DPT, HB-Hib dan campak rubella bagi semua anak anak yang berusia dibawah 5 tahun yang belum atau tidak lengkap status imunisasinya, sampai akhir tahun, lanjutnya

Upaya lainnya dengan menggandeng berbagai lintas sektor untuk bisa membantu mobilisasi masyarakat agar mau dan mampu melengkapi vaksinasi anak. Terutama untuk polio suntik karena saat ini KLBnya polio tipe 2 yang pencegahannya hanya ada di imunisasi IPV. ujar dr. Prima

Sumber: Kemkes.go.id