Indonesia Pimpin Pengembangan Genomik Level Asia Tenggara

Indonesia Pimpin Pengembangan Genomik Level Asia Tenggara

Indonesia memimpin pengembangan genomik level Asia Tenggara melalui pertemuan South East Asia Genomics 2022.

Keanekaragaman hayati, data genomik, dan jumlah populasi Indonesia diyakini Menkes Budi sebagai modal Indonesia, salah satunya untuk memberikan data yang akurat untuk masa depan revolusi industri di bidang kesehatan, yaitu kedokteran presisi.

''Saya sangat yakin Indonesia berada pada posisi yang baik untuk melanjutkan mengembangkan industri bioteknologi dan genomik, menjadikan industri kesehatan dan kedokteran yang lebih baik di masa depan,'' ujar ujar Menteri Kesehatan Budi Sabtu (3/12).

Temuan DNA pada tahun 1950 an memicu revolusi industri di Bidang kesehatan. Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati, kekayaan genom dan populasi yang besar memiliki pondasi yang kuat untuk memasuki kancah ini.

Tujuan kami adalah memajukan ilmu pengetahuan dan layanan untuk kesehatan rakyat kami. Pedoman klinis terkini menggunakan terapi empiris, yang berarti setiap orang dengan diagnosis yang sama mendapatkan pengobatan yang sama. Dengan ilmu genomik, kami dapat menyesuaikan dan mempersonalisasi perawatan untuk setiap orang menuju pengobatan presisi.

Menyadari pentingnya dan potensi penggunaan teknologi genom manusia, Kementerian Kesehatan Indonesia telah meluncurkan inisiatif genomik nasional pertama melalui Biomedical and Genome Science Initiative atau BGSi sebagai fondasi. Diharapkan pada tahun depan adopsi teknologi sudah dapat dimanfaatkan.

Tahapan yang kedua adalah dengan membangun platform dan kapasitas, dimana saat ini indonesia dalam tahapan meningkatkan kapasitas sekuensing. Dalam dua tahun terakhir terjadi peningkatan, dimana pada tahun 2020 Indonesia hanya mampu melaksanakan 140 genome sequencing, namun pada akhir 2021 indonesia mampu melaksanakan 2000 pemeriksaan genomic. Angka ini diprediksi akan mencapai 8 ribu sampai 10 ribu di akhir tahun 2022, jelas Menkes Budi.

Studi genom memainkan peran penting dalam mengubah sistem atau tindakan perawatan kesehatan publik dengan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana genomik dan DNA memberikan pengaruh pada kondisi kesehatan personal.

''Saya sangat yakin kita membutuhkannya. Kapasitas laboratorium yang sangat kuat, pusat kapasitas bioinformatik yang sangat kuat dan kapasitas Sumber daya Manusia yang mendukung,'' terang Menkes.

Melalui Konferensi ini, diharapkan menjadi ajang untuk berbagi dan berdiskusi tentang kegiatan genom terbaru negara-negara anggota ASEAN; mentransfer pengetahuan dan inovasi di bidang genomik; membangun kerjasama yang kuat antara negara-negara, termasuk pemerintah, akademisi, dokter dan sektor swasta.

Sebanyak 20 pembicara hadir dari 7 negara anggota ASEAN, NIH US, ASEAN Secretariat, GISAID, Broad Institute, FIND, Duke NUS University Singapore, Gene Solution Viet Nam, Biofarma, Kura-Kura Bali Indonesia, dengan peserta dari universitas, klinisi, praktik laboratorium, dan sektor swasta.

Sumber: Kemkes.go.id dan berbagai sumber

Indonesia Level Satu Transmisi Komunitas, Vaksinasi Tetap Gaspol

Indonesia Level Satu Transmisi Komunitas, Vaksinasi Tetap Gaspol

Juru Bicara Kementerian Kesehatan, dr. Muhammad Syahril mengungkapkan Indonesia masih berada di Level 1 transmisi Komunitas. Kendati Demikian Vaksinasi Tetap Harus Digalakan.

Dalam satu minggu terakhir tren kasus COVID-19 di Indonesia mengalami penurunan, yang disertai penurunan tren perawatan di rumah sakit.

''Dalam tujuh hari terakhir rata-rata 5025 dan hari kemarin 1 desember 4.977, terjadi penurunan 21,2%,'' ujar dr. Syahril.

Demikian halnya dengan kasus kematian, dalam satu minggu terakhir rata-rata per hari 46 dengan CFR masih 2,4%. Rawat inap di rumah sakit, BOR ada 10,9%, hari kemarin 6.352 total yang dirawat yang rata-rata satu minggu terakhir per harinya 6.800 dengan BOR rata-rata 11,6%.

Tren perawatan rumah sakit di ruang isolasi lanjut dr Syahril, per tanggal 1 desember terdapat penurunan sebanyak 5,76%. Kalau kemarin 5750 yang dirawat dan harian 1 minggu lalu adalah sebesar 6.152. Demikian juga dengan tren perawatan di ruang intensif. Kasus harian yang dirawat 602, dan harian dalam satu minggu terakhir sebanyak 649, terjadi penurunan 5,61%.

Meskipun terjadi penurunan kasus COVID-19, namun angka kematian akibat COVID-19 mengalami fluktuasi. Dari rata-rata mingguan sebanyak 46 orang, terjadi kenaikan sebanyak 54 orang pada 1 Desember 2022, diiringi dengan peningkatan positivity rate, lanjut dr. Syahril.

Kasus COVID-19 saat masih didominasi di Pulau Jawa dan Bali dengan proporsi kasus mencapai 90,63%, sementara proporsi kasus di luar pulau Jawa dan Bali sebesar 9,3%.

Menurut dr. Syahril, kondisi ini harus tetap menjadi perhatian kita mengingat 17.442 pasien yang dirawat di RS pada periode 4 oktober sampai 21 November memiliki gejalanya sedang, berat hingga kritis. Dimana 71% pasien belum mendapatkan booster.

Sebanyak 2.449 pasien meninggal dunia pada periode yang sama, dimana 82% diantaranya juga belum mendapatkan vaksin booster COVID-19. Kematian tertinggi pada kelompok lansia dan 50% lansia ini belum mendapatkan vaksinasi.

Pihaknya meminta semua pihak untuk bekerja bersama sama untuk mempercepat Indonesia mencapai akhir pandemi, salah satunya dengan bahu membahu meningkatkan cakupan vaksinasi COVID-19.

''Upaya vaksinasi menjadi bagian upaya atau strategi kita dalam mencapai atau menuju berakhirnya pandemic COVID-19,'' jelasnya.

Hingga saat ini sudah lebih dari 442 juta vaksin COVID-19 disuntikkan kepada masyarakat indonesia, dengan rincian untuk vaksinasi pertama, lebih dari 203 juta atau 86.51% penduduk Indonesia sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Sementara lebih dari 173 juta masyarakat Indonesia atau 73% yang sudah mendapatkan dosis lengkap. Untuk capaian Booster pertama sebesar 28.32%, sementara total booster kedua sebesar 3,88%.

''Dari 514 Kab/Kota, masih ada 261 Kab/Kota dengan cakupan dosis 2 dibawah 70%, ini menjadi PR bagi kita semua ada kab/kota yang belum mencapai bisa dilihat dari grafik. Ada 390 kab/kota dengan cakupan vaksinasi lansia kurang dari 70%,'' jelas dr. Syahril.

Meskipun laju vaksinasi sempat mengalami penurunan pada bulan sebelumnya, mulai pertengahan November kemarin angka sudah mulai bergerak naik Kembali ke pertengahan November yang lalu. Mudah mudahan vaksin ketiga dan keempat akan semakin meningkat untuk mencapai cakupan yang dicapai WHO 70% atau diatas 50% untuk vaksinasi booster, tandasnya.

Sumber: Kemkes.go.id

Tindakan Intervensi Jantung Non Bedah Perdana di Maluku, Wujud Nyata Transformasi Rujukan

Tindakan Intervensi Jantung Non Bedah Perdana di Maluku, Wujud Nyata Transformasi Rujukan

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. J. Leimema Ambon sukses melaksanakan tindakan intervensi non bedah (PCI) jantung yang pertama kali di Provinsi Maluku. Secara nasional Maluku merupakan provinsi ke 28 yang telah melakukan tindakan intervensi non bedah dengan pemasangan stent pada penyakit Jantung Koroner.

Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono mengatakan upaya ini merupakan salah satu langkah konkrit transformasi layanan kesehatan rujukan yang saat ini diusung Kementerian Kesehatan. Bertujuan mengurangi beban pembiayaan kesehatan dan mengurangi antrian penanganan Penyakit Jantung serta sekaligus memberikan kemudahan akses masyarakat Indonesia kepada pelayanan kesehatan.

''Salah satu yang menjadi kendala dalam upaya untuk menekan angka kematian jantung ini adalah tindakan intervensi yang masih sangat terbatas bahkan penyakit jantung yang merupakan penyakit katastropik terbesar ini harus menunggu waktu layanan 1 tahun untuk dipasang ring kalau dikerjakan hanya di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta,'' ujar Prof. Dante saat Konferensi Pers Virtual di Jakarta (2/12).

Penyakit jantung merupakan salah satu penyebab angka kematian dan kesakitan tertinggi dalam 10 tahun terakhir, kelompok penyakit ini juga menjadi beban pembiayaan yang besar (penyakit katastropik). Berdasarkan data estimasi kasus kardiovaskular di Indonesia sebanyak 2.784.064 kasus, sedangkan jumlah kematian ditemukan 15 dari 1000 orang.

Direktur RSUP Dr. Leimena, drg. Saraswati menyampaikan pada hari ini dilakukan sebanyak lima tindakan intervensi jantung

''Alhamdulillah semua lancar,'' ujar drg. Saras.

Tindakan pelayanan jantung terpadu kateterisasi jantung dengan tindakan PCI dilaksanakan di RSUP J. Leimena Ambon dengan diampu oleh tim dokter RSJPD Harapan Kita sebagai RS pengampu nasional. Diharapkan kedepan pelayanan jantung terpadu kateterisasi jantung di Provinsi Maluku dapat berjalan mandiri dalam rangka penurunan kematian akibat penyakit kardiovaskular.

Ketua Tim Proctorship RSJPD Harapan Kita dr. Hananto Andriantoro mengatakan selain Maluku, masih terdapat lima provinsi lain yang ditargetkan menyusul untuk dapat melakukan intervensi pemasangan ring jantung yaitu Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Maluku Utara, dan Sulwasesi Barat.

''Setelah intervensi pada tingkat RS provinsi, tugas kami (menyiapkan) Rumah Sakit kabupaten kota di seluruh Indonesia yang saat ini direncanakan tahap pertama berjumlah 267 rumah sakit,'' ujar dr. Hananto.

Lebih lanjut Prof Dante menjelaskan rumah sakit pengampu dan diampu yang tergabung dalam jejaring akan bertransformasi serta berkolaborasi melaksanakan pelayanan kardiovaskular komprehensif ke dalam tiga strata.

Pada Strata Madya rumah sakit mampu melakukan pelayanan kardiovaskular berupa pelayanan non intervensi seperti pemasangan ring. Pada Strata Utama, rumah sakit mampu melakukan pelayanan kardiovaskular berupa pelayanan non intervensi, pelayanan kateterisasi jantung, dan pelayanan bedah jantung terbuka Dan pada Strata paripurna, rumah sakit mampu melakukan pelayanan kardiovaskular berupa pelayanan non intervensi, pelayanan kateterisasi jantung, pelayanan bedah jantung terbuka dan pelayanan terpadu dan mutakhir

''Kita targetkan bedah jantung terbuka ini dapat dilakukan di semua provinsi di Indonesia tidak akan bisa melakukan bedah jantung terbuka pada tahun 2027. Dan pada tahun 2024 kira-kira 50% rumah sakit di level kota/ kabupatenbisa melakukan pemasangan ring,'' lanjut Prof Dante.

Pada bagian akhir Prof Dante mengingatkan 1 dari 1000 penduduk Indonesia beresiko mengalami serangan jantung dan 11% akan berakhir kepada kematian.

Sumber: Kemkes.go.id

Anggaran Kesehatan 2023 Fokus Tingkatkan Kualitas Layanan Kesehatan

Anggaran Kesehatan 2023 Fokus Tingkatkan Kualitas Layanan Kesehatan

Tahun 2023, Kementerian Kesehatan berfokus pada peningkatan kualitas layanan kesehatan. Hal ini tercermin dalam fokus Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2023.

''Yang terjadi di Kemenkes adalah prioritas kita sudah bergeser yang tadinya ke penanganan pandemi, sekarang kembali untuk fokus ke meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat,'' Ujar Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin saat memberikan Keterangan Pers di Istana Negara Kamis (1/12).

Anggaran kementerian Kesehatan terbagi menjadi enam prioritas yang sejalan dengan transformasi kesehatan yang saat ini sedang diusung oleh Kementerian Kesehatan.

Prioritas pertama pada Program yang sifatnya promotif preventif seperti revitalisasi puskesmas, posyandu. Salah satu prioritas Kemenkes yaitu menjaga agar masyarakat kita tetap sehat bukan mengobati orang sakit, lanjut Menkes.

Prioritas yang kedua, melalui restrukturisasi dari rumah sakit di seluruh indonesia dengan bersinergi dengan pemerintah daerah, dan Institusi lain yang memiliki pelayanan rumah sakit seperti TNI dan POLRI.

''Khususnya ke penyakit yang burden of diseasenya yang menyebabkan kematian dan biaya paling tinggi, yaitu jantung stroke, dan kanker,'' ujar Menkes.

Prioritas ketiga membangun sistem ketahanan kesehatan dengan bekerjasama dengan kementerian perindustrian untuk membangun industri kesehatan. Tujuannya mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, terutama dalam bersiap menghadapi pandemi

Prioritas keempat melalui pengembangan kecukupan sumber daya manusia kesehatan, termasuk bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan kementerian Agama untuk memastikan tenaga kesehatan khususnya dokter, dan dokter spesialis cukup. Salah satunya melalui program pemberian beasiswa pendidikan kedokteran yang lebih banyak.

Prioritas kelima dengan memperbaiki sistem pembiayaan kesehatan untuk menjamin pembiayaan kesehatan yang tersedia, cukup, berkelanjutan, dan dengan alokasi yang adil, termasuk juga Pembiayan PBI JKN.

Prioritas keenam lanjut Menkes, dengan menjadikan program kesehatan masa depan berbasis bioteknologi, information teknologi, Artificial Intelegent, dan semua teknologi kesehatan baru.

Menkes menuturkan dalam tiga tahun terkahir, secara nominal anggaran Kementerian Kesehatan mengalami penurunan, namun tidak mengurangi esensi dan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini merupakan cerminan anggaran tepat guna

''Kita lakukan integrasi dengan kementerian/lembaga lain. Contohnya posyandu, kita duduk dengan kemendagri dan Kemendes, agara revitalisasi posyandu khususnya untuk memberikan layanan kesehatan ke masyarakat tidak semuanya anggarannya dari kita, tapi diintegrasikan dengan anggaran kementerian desa, dalam negeri dalam bentuk APBD, APBS,'' jelas Menkes.

APBN Kementerian Kesehatan tahun 2023 mencapai Rp85,5 triliun dari Rp178,7 triliun total anggaran kesehatan, atau sebesar 47,8%. Di dalamnya termasuk anggaran untuk pembayaran iuran JKN bagi 96,8 juta jiwa peserta PBI sebesar Rp46,5 triliun.

• Rincian anggaran Kesehatan dimaksud meliputi:
• Rp5,9 triliun (7,0%) untuk Transformasi Layanan Primer
• Rp18,4 triliun (21,5%) untuk Transformasi Layanan Rujukan
• Rp1,4 triliun (1,6%) untuk Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan
• Rp46,6 triliun (54,5%) untuk Transformasi Pembiayaan Kesehatan
• Rp3,8 triliun (4,4%) untuk Transformasi SDM Kesehatan
• Rp0,5 triliun (0,5%) untuk Transformasi Teknologi Kesehatan
• Rp8,9 triliun (10,4%) untuk kegiatan rutin dan dukungan manajemen.

Kementerian Kesehatan juga berperan dalam menentukan pemanfaatan Dana Transfer ke Daerah (TKD) Bidang Kesehatan Tahun 2023 sesuai transformasi kesehatan, dengan total anggaran Rp51,7 triliun, untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Nonfisik, dan Specific Grant Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan.

DAK Fisik sebesar Rp12,9 triliun dialokasikan untuk pembangunan, rehabilitasi, dan pemenuhan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan. Sementara DAK Non Fisik sebesar Rp12,7 triliun dialokasikan untuk biaya operasional puskesmas, pemenuhan obat esensial dan Bahan Medis Habis Pakai serta peningkatan kinerja tenaga kesehatan dan kader. Sebanyak Rp26 triliun dialokasikan untuk spesific grant Dana Alokasi Umum yang diarahkan untuk prioritas pemenuhan layanan primer dan rujukan.

Sumber: Kemkes.go.id

Kemenkes Beri Perhatian Khusus Wilayah Risiko Tinggi Polio

 

Kemenkes Beri Perhatian Khusus Wilayah Risiko Tinggi Polio

Indonesia termasuk negara dengan risiko polio, berdasarkan capaian imunisasi rutin dalam tiga tahun terakhir.

Kementerian Kesehatan memberikan perhatian khusus bagi wilayah yang cakupan imunisasinya masih rendah dan rawan terjadinya KLB seperti Provinsi Aceh melalui upaya pelaksanaan penguatan imunisasi rutin. Selain itu juga upaya pelacakan untuk memastikan seluruh bayi mendapatkan 4 dosis imunisasi bOPV dan 1 dosis imunisasi IPV lengkap sesuai usia, Meningkatkan analisa dan pemanfaatan data.

''Semua sasaran bayi itu harus sudah mendapatkan lengkap imunisasi polio yaitu 4 dosis untuk polio yang tetes dan satu dosis untuk suntikan sesuai dengan usia anaknya,'' jelas Plt. Direktur Imunisasi dr. prima Yosephine saat Keterangan Pers secara virtual, Selasa (29/11).

Upaya lainya melaksanakan imunisasi kejar bagi anak usia 12-59 bulan yang belum atau tidak lengkap status imunisasinya, pastikan seluruh sasaran mendapatkan 4 dosis imunisasi bOPV dan 1 ta dosis imunisasi IPV. Mengingat imunitas atau kekebalan atau vaksin untuk mencegah tertularnya terhadap polio tipe 2 hanya bisa didapatkan dari imunisasi suntikan.

Berdasarkan laporan cakupan imunisasi rutin, dua provinsi yang sangat berisiko tinggi dilihat dari cakupan vaksinasi Oral dibawah 60% pada tahun 2020. Sementara ada 13 provinsi yang warnanya merah ini adalah yang beresiko tinggi dimana cakupannya hanya berkisar 60-79%. lalu kita punya 13 provinsi juga yang cakupannya sedang, sebesar 80-94% kemudian kita punya 6 provinsi dengan capaian cukup baik untuk imunisasi polio di atas 95%.

Jika dilihat berdasarkan kabupaten kota, dari 514 kabupaten kota kita masih punya 60 yang sangat beresiko yang cakupannya dibawah 60%, kemudian ada 132 kabupaten kota yang resikonya tinggi antara 60 sampai 79% cakupannya kemudian yang resiko sedang ada 166, dan yang resiko rendah itu ada 154 kabupaten kota.

''Demikian juga untuk imunisasi suntikan (IPV), yang hijau hanya jogja di tahun 2020, demikian pula untuk kabupaten kota sebagian besar berisiko tinggi dan sangat tinggi,'' ujar dr. Prima.

Tahun 2021 dilakukan peningkatan capaian imunisasi IPV, sudah ada yang berisiko sedang di berdasarkan provinsi. Demikian juga berdasarkan kabupaten kota sudah lebih banyak hijau dibandingkan dengan keadaan tahun 2020, lanjut dr. Prima.

''Di tahun ini kalau kita lihat sampai dengan bulan Oktober capaian sudah lebih baik. Kita lihat sudah lebih banyak untuk daerah yang berisiko sedang dan beresiko rendah,'' jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, dr. Arika Husnayanti melaporkan sebanyak 14.000 anak atau 14,6% anak telah mendapatkan imunisasi polio di hari pertama pencanangan SUB Pekan Imunisasi Nasional Polio di Kabupaten Pidie Aceh. Pihaknya optimis target 95% imunisasi dalam seminggu kedepan akan tercapai.

''Sebanyak 14.000 anak yang sudah mendapatkan imunisasi di hari pertama, dari target 12.975 anak,'' jelas dr. Arika.

dr. Arika merinci, dari 14.000 anak yang sudah mendapatkan imunisasi polio, sebanyak 4.168 anak usia 0-59 bulan mendapatkan imunisasi polio, 854 anak usia 5 <7 tahun, dan 7.556 anak usia 7-12 tahun. Selain Kabupaten Pidie, secara bertahap Sub PIN Polio akan dilaksakan di seluruh wilayah provinsi Aceh. Pada tanggal 5 Desember di enam kabupaten kota yaitu di Kota Banda Aceh, Kab Aceh Jaya, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara dan kota Sabang. kemudian di 12 Desember akan dimulai di 16 kabupaten kota lainnya. Sementara Sub PIN putaran kedua, akan dimulai minggu ke-4 Januari 2023 meliputi seluruh wilayah di Provinsi Aceh. 

Sumber: Kemkes.go.id